TintaSiyasi.com -- Masalah di Rempang bukan soal relokasi yang harus dilakukan secara kekeluargaan, tetapi ancaman penjajahan melewati investasi asing. "Sebenarnya masalahnya bukan hanya soal relokasi yang harus dilakukan dengan humanis, kekeluargaan, ataupun soal warga yang harus mendapatkan ganti rugi yang setimpal dari pemerintah. Sekalipun pemerintah sudah memberi ganti rugi, sudah menjamin kesejahteraan warga Rempang. Proyek pembangunan Rempang Eco City harus dihentikan. Karena investasi asing adalah kedok penjajahan," Direktur Mutiara Umat Institute Ika Mawarningtyas dalam Obrolan Sore: Warga Rempang Tumbal Proyek? Jumat, 29 September 2023 di YouTube Kasepuhan TV.
Menurutnya, banyak perusahaan, industri, atau proyek atas nama investasi asing yang berjalan di Indonesia. Namun faktanya, rakyat tidak sejahtera dan makin sengsara. "Untuk apa mereka bangun industri di sini? Untuk apa? Mengapa tidak bangun di negaranya sendiri? Kalau pun, katanya, pembangunan kota industri ini untuk meningkatkan ekonomi Indonesia ini adalah omong kosong," imbuhnya.
Ia mempertanyakan, rakyat dapat apa? "Mereka digusur, nganggur, masih dipungut pajak beraneka ragam namanya. Yang untung atas kerjasama dengan asing atau investasi asing adalah sekelompok atau oligarki saja. Rakyat cuma jadi dapat polusinya dan halusinasi kesejahteraan yang dijanjikan demokrasi," jelasnya.
Ia mengatakan, sistem demokrasi kapitalisme hari ini melegalkan sumber daya alam negeri kaum Muslim yang hasilnya melimpah diserahkan dan dikelolakan kepada swasta dan asing. "Katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sudah nyata warga Rempang menolak tetap dirayu-rayu agar mau 'diusir' dari Pulau Rempang. Ini apa namanya? Coba bayangkan kalau banyak industri asing berdiri di negeri ini? Kira-kira apakah negara ini bisa memiliki kedaulatan dan berdikari dalam memimpin negaranya? Apakah negara bisa menjadi pelayan umat? Karena sejatinya penguasa dalam Islam adalah pelayan rakyat, jangan sampai adanya negara dan penguasa malah jadi pelayan kapitalis atau oligarki," katanya.
Ia menjelaskan, bisa saja kasus Rempang akan terus berulang. "Akan terus berulang karena kapitalis memang punya sifat hakiki serakah dan rakus, semuanya akan dikapitalisasi, bahkan masalah-masalah yang enggak boleh diperjualbelikan semua diperjualbelikan untuk diambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Kekayaan alam yang seharusnya dikelola negara bisa dikapitalisasi atas nama korporasi," pungkasnya.[] Titin Hanggasari
0 Komentar