TintaSiyasi.com -- Pakar Hukum dan Masyarakat, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. menyatakan keprihatinannya atas pengakuan Aloysius Renwarin, Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, bahwa kliennya bermain judi di Singapura.
"Kita prihatin dengan kondisi semacam ini," tuturnya dalam segmen Tanya Profesor: Judi Gubernur di Tengah Kemiskinan dan Konflik yang dikutip TintaSiyasi.com di YouTube Prof. Suteki, Sabtu (24/9/2022).
Ia mengungkapkan, kasus Enembe ini menambah deret panjang buruknya moralitas pejabat soal wanita, harta, maupun tahta.
"Ada pejabat yang terang-terangan suka menonton blue film, terekspose melakukan pemalsuan, korupsi, kebohongan, rekayasa kasus hingga soal perjudian ini," ujarnya.
Dengan Pancasila, imbuhnya, tampaknya tidak mempan membuat para pejabat ini makin beretika seperti etika kehidupan berbangsa sebagaimana disebutkan dalam Tap MPRS No. VI Tahun 2001.
"Kita konon katanya sebagai negara yg disebut _religious nation_, namun kenyataannya bagaikan jauh panggang dari api. Banyak pejabat yang hipokrit. Mengaku aku Pancasila, NKRI harga mati tetapi sebenarnya sedang merobohkan rumah Pancasila dan NKRI," nilainya.
Terkait dugaan aliran 560 milyar temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke kasino, Guru Besar Fakultas Hukum Undip ini memandang bahwa persoalan yang muncul dalam hukum adalah dari mana uang sebanyak 5 juta dollar itu.
"Maka tugas PPATK mengusutnya dan Gubernur Enembe harus dapat membuktikan asal-usul uang judi ini. Apakah dari hasil legal atau ilegal? Adakah upaya untuk pencucian uang? Gratifikasi, dan lain sebagainya. Jika terindikasi pendapatan ilegal, maka harus diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tandasnya. [] Puspita Satyawati
0 Komentar