Wacana Penghapusan Pertalite: Inikah Kado Menjelang Masuk Tahun Politik?


TintaSiyasi.com -- Selain ada wacana penghapusan pertalite pada 2024 mendatang, pemerintah juga berencana menghapus iuran BPJS, apakah ini kado pemerintah menjelang masuk tahun politik? Padahal tahun lalu pemerintah telah menghapus premium, perlahan tapi pasti pemerintah berencana menghapus pertalite setelah terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Tentunya wacana penghapusan pertalite ini berpotensi memberatkan rakyat secara ekonomi. Karena efek domino dari hilangnya pertalite juga berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan rakyat yang ada di pasaran. 

Aneh, seharusnya menjelang tahun politik pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat yang tidak makin membebani rakyat. Namun, pemerintah sudah tidak sungkan lagi mengeluarkan kebijakan yang makin menyusahkan rakyat. Pertanyaannya, apakah ini adalah konsekuensi yang harus dilakukan pemerintah demi memuluskan kepentingan-kepentingan para korporasi asing? Karena jika pertalite berhasil diubah, harga BBM dari SPBU Pertamina dan SPBU asing seolah-olah akan sama, kalaupun ada beda, itu hanya sedikit sekali.

Di Balik Wacana Penghapusan Pertalite

Masih terngiang, bagaimana gambaran rakyat yang kebingungan untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg atau gas melon yang kemarin sempat langka di pasaran. Ternyata pemerintah sedang berwacana akan menghapus pertalite tahun 2024. Ok, memang alasan pemerintah menghapus pertalite karena pertamax green 92 dinilai lebih ramah lingkungan adalah alasan baik. Karena alasan tersebut didorong dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. 

Namun, masalahnya adalah ketika pertalite dihapus dan diganti pertamax green 92 bisa jadi ini adalah momen untuk menaikkan harga BBM atau pencabutan subsidi. Karena bensin jenis pertamax tidak mendapatkan subsidi. Inilah yang sebenarnya jadi kekhawatiran publik hari ini. Jika pemerintah memang berniat memakai bahan bakar yang ramah lingkungan, kira-kira bisa tidak harganya juga ramah di kantong rakyat? 

Seharusnya yang dipikirkan pemerintah adalah bagaimana menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan murah di kantong rakyat. Bukan hanya berdalil ramah lingkungan dijadikan alasan menghapus pertalite, karena soal ramah lingkungan, banyak para korporasi yang mengeruk sumber daya alam tanpa memikirkan kondisi lingkungan. Banyak korporasi yang egois membakar hutan demi mengubah hutan menjadi perkebunan. Padahal hutan yang dibakar pasti menyumbang kerusakan lingkungan. Soal pengerukan batu bara yang tidak ramah lingkungan dan masih banyak lagi.

Kalau mau jujur sebenarnya keserakahan kapitalis dan korporasi yang menyebabkan lingkungan rusak, tetapi yang seolah-olah diajak untuk menjaga lingkungan hanya rakyat dengan kebijakan yang membebani mereka. Seharusnya para kapitalis dan korporasi juga diberi kebijakan yang disiplin, sehingga tidak ada potensi eksploitasi alam yang menyebabkan lingkungan rusak.

Dampak Penghapusan Pertumbuhan terhadap Kondisi Perekonomian Indonesia

Sebenarnya pencabutan pertalite itu sama dengan menaikkan harga BBM jika pemerintah tidak bisa memberikan harga yang sama seperti pertalite. Walaupun mereka beralasan kalau pertamax green 92 lebih ramah lingkungan dan membawa dampak kebaikan terhadap lingkungan, bahkan dinilai Muhammad Faisal, Ekonom dari Center of Reform on Economics  (CORE) sebagai terobosan bagus untuk transisi energi. Namun, apakah pemerintah mampu memberikan harga sama sebagaimana harga pertalite per liternya?

Menyoal dampak penghapusan pertalite jika pemerintah tidak memberikan harga yang sama seperti pertalite terhadap kondisi perekonomian Indonesia jelas sangat berdampak. Pertama, dari aspek ekonomi pasti akan terjadi lonjakan kenaikan harga-harga pangan, angkutan, transportasi, dan barang-barang. Hal tersebut tidak bisa dihindarkan dan itu akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Maka, klaim pertumbuhan ekonomi naik adalah semu versi kapitalisme sekuler. Sejatinya, kesejahteraan masih jauh dari panggang. 

Kedua, dikhawatirkan dampak sosial yang bisa terjadi adalah meningkatnya kriminalitas. Hidup susah, cari uang susah, harga-harga makin mahal, hal ini memicu tingkat kriminalitas tinggi. Sehingga, banyak yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan hidupnya. Beberapa waktu yang lalu, kisah viral seorang ibu yang bunuh diri dan membunuh anak-anaknya karena sudah tidak tahu lagi akan menyambung hidupnya dengan apa. Angka perceraian bisa meningkat akibat faktor ekonomi. Jika ekonomi sulit bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga hingga berujung perpisahan.

Ketiga, dalam aspek politik adalah menurunnya kepercayaan rakyat pada pemerintah. Seolah-olah penghapusan pertalite dan menggantinya dengan BBM yang lebih mahal telah mengonfirmasi penguasa hari ini tidak memihak rakyat dan telah memutuskan kebijakan yang zalim (tidak adil). Sekalipun mereka berdalih sudah berusaha mencari jalan keluar, tetapi jalan yang pemerintah pilih adalah yang menzalimi rakyat dan patut diduga lebih menguntungkan pihak-pihak kapitalis asing. 

Penghapusan pertalite ini merupakan angin segar bagi SPBU asing, karena harganya tidak jauh beda dengan yang di SPBU asing, khawatirnya malah SPBU asing bisa menjual harga BBM lebih murah dengan kualitas yang sama. Dalam kacamata ekonomi kapitalisme dikutip dari Wikipedia, subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. 

Paparan di atas telah memverifikasi jika penghapusan pertalite yang diganti pertamax green 92 tidak disertai dengan harga yang sama, maka makin menunjukkan bahwa negeri ini secara nyata mengadopsi sistem ekonomi kapitalis. Jika penolakan dari rakyat tidak digubris, hal itu mengonfirmasi penguasa hari ini sudah kehilangan empati akibat sudah berenang-renang di lumpur ekonomi kapitalistik yang ditopang oleh utang ribawi.

Strategi Islam dalam Mengatur Sumber Daya Energi Khususnya BBM

Dalam pandangan Islam sumber daya alam, sumber daya energi, atau barang tambang adalah bagian dari sektor publik. Oleh sebab itu, wajib dikelola negara untuk dikembalikan ke rakyat untuk kesejahteraan mereka. Tidak boleh diserahkan pada swasta atau milik perorangan, terlebih tidak boleh diserahkan pengelolaannya pada swasta asing. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dikatakan: Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Dikutip dari Al-Waie.id, para ulama sepakat bahwa air sungai, danau, laut, saluran irigasi, padang rumput adalah milik bersama dan tidak boleh dimiliki/dikuasai oleh seseorang. Mereka berbeda pendapat tentang sumur, mata air di tanah milik seseorang, padang rumput yang sengaja ditanam seseorang di tanahnya dan semisalnya; apakah boleh dimiliki pribadi ataukah milik umum. Ash-Shan’ani al-Amir dalam Subul as-Sal├óm mengatakan, “Dikatakan, mungkin yang menyebabkan adanya perbedaan dalam hal air, hal itu karena keumuman kebutuhan dan toleransi manusia dalam hal (pemanfaatan) itu.”

Selanjutnya jika mengacu oleh hadis di atas, maka yang seharusnya dilakukan oleh negeri ini adalah. Pertama, mengelola energi secara mandiri. Serahkan pengelolaan oleh BUMN. Setop kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya alam. Kalaupun mereka membantu dalam bidang teknologi, tetapi konsensi pengelolaan utamanya dikuasai oleh negara. 

Kedua, menentukan harga BBM berdasarkan ongkos pengelolaan tidak berkiblat pada penentuan harga BBM dunia. Jika Indonesia masih menentukan harga pada standar dunia, maka ini menunjukkan hegemoni asing akan terus merajalela. Ketiga, sudah saatnya Indonesia berdikari dan tidak mengikuti organisasi ekonomi internasional. Karena sejatinya organisasi tersebut hanya akan mengobok-obok kekayaan negara ini untuk dirampok berjamaah oleh perusahaan-perusahaan asing. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, ladang minyak, gunung emas, dan sebagainya justru tidak sejahtera karena SDA tersebut dikuasai swasta asing. 

Keempat, menggunakan mata uang dinar dan dirham. Sejatinya agar hegemoni asing tidak terus bercokol di negeri ini adalah dengan meninggalkan dolar. Karena dunia ini sejatinya dijajah dengan dolar. Dominasi dolar ini berpotensi mengacak-acak sistem moneter sebuah negara. Oleh karena itu, hanya dengan sistem keuangan berbasis emas dan perak, ekonomi negeri ini bisa diselamatkan. 

Kelima, menerapkan sistem Islam secara totalitas. Tidak hanya dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi, ekonomi, politik, pendidikan, sosial, pangan, pemerintahan, dan segala aspek diatur berlandaskan syariat Islam. Insyaallah dengan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah Islamiah, kesejahteraan dapat diwujudkan.

Kesimpulan

1. Seharusnya yang dipikirkan pemerintah adalah bagaimana menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan murah di kantong rakyat. Bukan hanya berdalil ramah lingkungan dijadikan alasan menghapus pertalite, karena soal ramah lingkungan, banyak para korporasi yang mengeruk sumber daya alam tanpa memikirkan kondisi lingkungan. Banyak korporasi yang egois membakar hutan demi mengubah hutan menjadi perkebunan. Padahal hutan yang dibakar pasti menyumbang kerusakan lingkungan. Soal pengerukan batu bara yang tidak ramah lingkungan dan masih banyak lagi.

2. Penghapusan pertalite ini merupakan angin segar bagi SPBU asing, karena harganya tidak jauh beda dengan yang di SPBU asing, khawatirnya malah SPBU asing bisa menjual harga BBM lebih murah dengan kualitas yang sama. 

3. Dalam pandangan Islam barang tambang adalah bagian dari sektor publik. Oleh sebab itu, wajib dikelola negara untuk dikembalikan ke rakyat untuk kesejahteraan mereka. Tidak boleh diserahkan pada swasta atau milik perorangan, terlebih tidak boleh diserahkan pengelolaannya pada swasta asing.


Oleh: Ika Mawarningtyas
Direktur Mutiara Umat Institute
Dosen Online Uniol 4.0 Diponorogo 

#Lamrad
#LiveOppressedOrRiseUpAgainst

Posting Komentar

0 Komentar