TintaSiyasi.com -- Menanggapi viralnya video tindak penganiyaan yang dilakukan oleh anak dari Ajun Komisaris Besar Pemerintah (AKBP) Achiruddin Hasibuan, Analis Senior Pusat Kajian dan Analisa Data, Dr. Agus Kiswantono menyampaikan bahwa ini merupakan kejadian yang luar biasa mencoreng kepolisian Republik Indonesia.
"Ini merupakan kejadian yang luar biasa mencoreng kepolisian Republik Indonesia, berdampak pada revolusi di tubuh kepolisian. Karena, polisi itu seharusnya memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Kewenangan itu seharusnya dijalankan secara benar dan sesuai konstitusi, tidak melihat apakah dia merupakan keluarganya ataukah bukan," ujarnya di YouTube Khilafah News: Sadis! Perwira Polisi Kompori Anaknya Saat Aniaya Mahasiswa, Ahad (30/02/23).
Kemudian ia menyampaikan ada dua hal saat melihat satu kesalahan. Apakah kesalahan itu dilakukan oleh masyarakat awam sebagai pelaku (subyek) hukum atau kesalahan ini dilakukan oleh aparatur yang mempunyai kewenangan.
"Karena kalau masyarakat awam yang melakukan kesalahan maka tidak ada sidang kode etik. Tetapi, jika pelakunya aparatur penegak hukum, maka minimal dia akan kena dua perkara. Pertama, kode etiknya. Kedua, KUHAP-nya juga kena. KUHAP ini tidak main-main karena bisa turut serta 368 junto 338 KUHAP maka sanksinya bisa berlapis," jelasnya.
Lalu ia juga menyampaikan, pada saat ini, kasus seperti ini sering berulang. Oleh karena itu, dalam Islam seorang penegak hukum itu harus amanah. Ini merupakan urusan horizontal dan vertikal.
"Horizontal di hadapan manusia, harus amanah dan vertikal di hadapan Allah itu juga harus mempertanggungjawabkan kewenangannya secara legal proporsional. Itu akan menambah nilai ibadah," urainya.
Oleh karena itu seorang penegak hukum itu harus menjadi tuntunan, berlaku adil, memberikan rasa aman bagi masyarakat. Maka, reformasi Kapolri harus segera dilakukan dan sanksi yang diberlakukan pada oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan harus diberikan sanksi yang tegas dan berat.
Kemudian ia juga menambahkan bahwa, bagaimanapun keseimbangan suatu negara itu akan muncul baik itu dari luar maupun dari dalam, itu karena ada penegakan hukum. Jadi, apapun program negara maka salah satu pilar itu adalah proses penegakan hukum.
"Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, harus ada reformasi di tubuh kepolisian karena dia merupakan bagian yang penting dan juga perlu keseriusan serta jangan segan-segan memberikan sanksi yang berlapis kepada anggota kepolisian yang nakal. Karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum yang pertama," tutupnya.[]Emmy
0 Komentar