TintaSiyaai.com -- Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, S.H., M.H., menilai ada aroma politik kekuasaan dalam penetapan Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny G. Plate, tersangka kasus korupsi.
"Apakah ada aroma politik penetapan Johnny G. Plate? Saya kira ini kan tahun-tahun politik. Saya kira semua orang sudah tahu lah. Saya kira yang pertama, bisa jadi unsur pidananya ada. Yang kedua, unsur politik kekuasaaannya ada. Hal itu saling memungkinkan,” ujarnya dalam Diskusi Online Perspektif: Menteri Korupsi dibalik Latar Radikalisasi dan Kontestasi? Jum’at (19/5 2023) di Kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisa Data.
Dia mengatakan, analisis yang menyatakan kasus itu adalah bagian tekanan kekuasan terhadap partai Nasdem tidak bisa disalahkan. Karena, hukum itu paling halus untuk menekan dan mendorong agar terjadinya negosiasi atau kesepakatan-kesepakatan.
"Makanya saya menyatakan bahwa hukum itu instrumen yang paling mudah diperalat, dikendalikan oleh kekuasaan. Itu cara paling halus untuk memukul lawan-lawan atau untuk menekan dan mendorong agar terjadinya negosiasi," jelasnya.
Dia mengatakan kalau untuk bebas Johnny G Plate, kemungkinannya kecil. Hanya saja mungkin jumlah (dakwaan) nya bisa berkurang bisa bertambah, atau bisa juga dijadikan sebagai loby-loby politik.
"Jadi oleh karena itu, saya kira antara unsur hukum, politik dan kekuasaan, itu saling memengaruhi dan saling sandera," ujarnya.
Agar Hukum Tidak Dijadikan Alat Politik
Chandra mengungkapkan dua hal agar kemudian aparat penegak hukum atau hukum tidak dijadikan sebagai alat menekan dan melakukan negosiasi politik.
Pertama, Individunya. Ia menjelaskan mesti diciptakan aparat penegak hukum yang memiliki ketakwaan dalam artian takut kepada Allah, takut suap, takut berlaku zalim dan sebagainya.
Kedua, adalah sistem. Ia menjelaskan kalau sistemnya buruk, orang yang baik masuk dalam sistem buruk maka akan terpaksa, dipaksa dan terkondisikan untuk menjadi buruk.
Namun, kalau sistem itu baik, orang buruk sekalipun akan dipaksa menjadi baik," imbuhnya.
Hal demikian itu lanjut Chandra, hanya bisa dilakukan menggunakan sistem yang berasal dari Sang Pencipta, yang tidak ada unsur subjektivitas, tidak ada sifat keberpihakan, netral. "Apa itu? tentu saja Islam," ujarnya.
“Saya kira, dua hal itu yang bisa dilakukan untuk mencegah hukum, politik dan kekuasaan tidak saling memengaruhi, menekan dan menyandera. Individunya dan sistem yang baik, Islam," tandasnya.[] Hamdan Dahyar Simabua.
0 Komentar