“Pajak termasuk kebijakan yang zalim, menaikan pajak apalagi menambah kezaliman,” tegasnya di acara Catatan Peradaban yang bertajuk Pajak dan KM 50: Adakah Misteri? di YouTube Peradaban Islam ID, Kamis (2/3/2023).
Menurut Wahyudi, rezim yang sedang berkuasa berpikir menghentikan kezaliman yang dilakukannya dengan kebijakan-kebijakan yang zalim.
“Maka berhentilah memajaki rakyat sendiri, tetapi gunakan kekuasaaan itu untuk melayani rakyat, jadi ubah paradigmanya dari menarik pajak kepada rakyatnya menjadi memberi dan melayani rakyatnya,” ujarnya.
Kalau tidak siap melakukan itu semua, ia berkomentar, jangan jadi penguasa jadilah rakyat jadilah pengusaha. Kalau penguasa berpola pikir sebagai pengusaha yaitu bisnis berbahaya. Jabatan pribadinya sebagai penguasa yang harusnya melayani rakyat akhirnya memiliki pola pikir bisnis ingin mencari keuntungan.
Lebih lanjut menurut Wahyudi, bahwa pajak adalah hasil kolaborasi ataupun produksi dari pihak penguasa dan pengusaha, mereka menghasilkan undang-undang yang ujungnya adalah membebani rakyat.
“Jadi undang-undang kita ini adalah kolaborasi dari politisi dan pebisnis. Di sana isinya dua, dia sebagai pengusaha sekaligus penguasa jadi dua kelompok inilah yang mengendalikan negara bukan sekedar mengendalikan, mereka juga menunggangi negara sesuai kepentingan mereka untuk membuat kebijakan yang menguntungkan mereka dan membebani rakyat,” tegasnya.
Oleh karena itu menurutnya, negeri ini sudah terkooptasi oleh cara pandang sekuler sehingga kalau ditawarkan sistem Islam selalu terpinggirkan, bahkan pengurus negara tidak boleh bawa nama-nama agama. "Itulah kehidupan sekuler akhirnya yang boleh mengurus negara itu bawa-bawa kapitalisme, bahkan prakteknya sampai hari ini negara kita memang sangat kapitalistik," ungkapnya.
Wahyudi menegaskan bahwa, kalau takut kepada sistem Islam takut kepada hukum islam dan ajaran-ajaran Islam, padahal ini adalah ketakutan-ketakutan yang diproduksi atau bahkan dinarasikan oleh kaum pembela kapitalisme yang akhirnya kapitalisme tetap berlaku di negeri ini.
“Walhasil dengan demikian maka para kaum kapitalis yang sangat diuntungkan yang kemudian kita kenal sebagai oligarki. Mereka sangat diuntungan dengan berbagai kebijakan undang-undang yang berpihak kepada mereka,” pungkasnya.[] Aslan La Asamu
0 Komentar