TintaSiyasi.com -- Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menerangkan cengkeraman oligarki di tahun politik sudah menjadi rahasia umum.
“Fenomena oligarki ini sudah menjadi rahasia umum. Melansir dari apa yang disampaikan Pak Mahfud MD bahwa 92 persen pilkada dikuasai cukong. Jika memenangi konstentasi, si calon yang terpilih memberi kemudahan-kemudahan kepada pihak tadi untuk mengeksploitasi sumber daya alam,” tegasnya dalam Live Perspektif PKAD: Bahaya! Cengkeraman Oligarki di Tahun Politik di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data, Selasa (17/01/2023).
Sebagaimana yang ada di CNN Indonesia soal pernyataan Mahfud MD.
Ia merujuk pada buku Adam Przeworski yang berjudul Sustainable Democracy (1999) menyampaikan bahwa dominasi politik dikontrol melalui birokrasi yang oligarkis. Hal ini menyebabkan partai politik tidak ideal lagi.
“Dominasi politik melalui birokrasi yang bersifat oligarki untuk menjadikan partai sekedar mesin pendulang suara pemilih untuk konstituennya. Birokrasi oligarki itu membuat partai politik sudah tidak ideal lagi, ujung-ujungnya rebutan pemilih dan konstituen daripada berbicara tentang masa depan dan idealitas,” tukasnya.
Bung Agung, sapaannya, menyampaikan, calon pemimpin yang ingin menang kontestasi tidak cukup dengan memiliki social capital atau leader capital, namun harus dengan oligarki. Keterbukaan untuk memenangi kontestasi politik begitu kentara, apalagi dilegitimasi bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari oligarki.
Menurut dia, oligarki tidak bisa dilepaskan dari ekonomi politik kapitalisme neoliberal. “Ekonomi politik yang melingkupi dunia hari ini adalah kapitalisme neoliberal,” tegasnya.
Kapitalisme neoliberal, lanjutnya, dalam mengambil kebijakan di tingkat nasional atau lokal tidak lagi bergantung pada kondisi nasional, tapi akan berkelindan dalam faktor-faktor internasional.
Pendekatan Ideologis
Bung Agung menekankan bahwa butuh pendekatan ideologis, kalau tidak, dalam kapitalisme neoliberal akan terus tumbuh subur partai politik yang dikendalikan oleh oligarki.
“Kita harus berfikir sangat gamblang poin yang segera kita kembalikan, supaya tidak tumbuh subur kelompok oligarki ini. Sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak betul-betul dikuasai oleh rakyat secara keseluruhan,” ulasnya.
Pertama, pentingnya pergerakan kalangan intelektual karena merekalah yang memahami konsep-konsep. “Pergerakan dari kalangan intelektual untuk mendobrak kondisi yang ada sangat penting sekali. Kekuatan intelektual begitu di depan karena mereka tahu konsep-konsep, cuma hari ini banyak yang jujur tapi ra wani (tidak berani),” tegasnya.
Menurut Bung Agung poin kedua adalah pemerataan. Sumber daya alam yang besar haruslah dikelola sebaik mungkin, kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk jaminan kesejahteraan.
“Butuh pemerataan, di mana kekayaan yang besar itu betul-betul dikelola sebaik mungkin dengan tata kelola yang baik dan hasil tata kelola itu dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk jaminan kesejahteraan yaitu dengan diberikannya ekosistem yang memudahkan setiap individu untuk menikmati sumber daya alam yang melimpah,” pungkasnya.[] Nabila Sinatrya
0 Komentar