Suka Memajaki Rakyatnya? Bukan Pemerintahan yang Baik

TintaSiyasi.com -- Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menegaskan bahwa pemerintahan yang tidak baik suka memajaki rakyat. "Ciri pemerintahan yang suka memajaki rakyat itu bukan pemerintahan yang baik," tegas Wahyudi kepada TintaSiyasi.com, Ahad (14/1/2023).

Lanjut Bung Roky sapaan akrabnya, pemerintahan yang baik itu, sedikit mungkin untuk membebani rakyatnya, dan sebanyak mungkin untuk membantu, mengurus, atau melayani rakyatnya. Itu pemerintahan yang baik.

"Nah, kalau terbalik seperti ini, pajaknya jauh lebih besar dari ⁶pos melayani rakyat, ini berarti rakyatnya dibebani untuk biaya pemerintah, biaya membayar pegawai, biaya menjaga keamanan, biaya pendidikan, itu semua dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk pajak," jelasnya.

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia memang menyedihkan, ya di saat negara ini kan kalau dibangga-banggakan punya kekayaan yang luar biasa.

"Minyak, gas, nikel, emas banyak, kayu dari hutan banyak, tetapi kita tidak melihat itu tercantum di APBN sebagai pendapatan. Yang kita lihat justru mayoritas pendapatan APBN itu digenjot dari pajak," ucap Bung Roky.

Sementara Bung Roky menilai, kalau negara kaya pajak itu kecil pajaknya, "kita bisa melihat postur pajak kita itu begitu besar. Mencapai 70-80 persen, atau kalau kita lihat postur penerimaan pajak, sampai 2000 triliun. Terlalu luar biasa menghisap rakyatnya," sambung Bung Roky.

Di negeri ini, di kawasan Asia Tenggara terutama PPN paling besar. "Kalau dibandingkan Thailand, Singapura itu tujuh persen," pungkasnya. [] Munamah

Posting Komentar

0 Komentar