KUHP Baru Lebih Kolonial?

TintaSiyasi.com -- Meski semangatnya untuk menghilangkan warisan kolonial namun nyatanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan lebih kolonial. “KUHP yang baru disahkan lalu, meski spiritnya untuk menghilangkan warisan kolonial, namun nyatanya produk undang-undangnya lebih kolonial,“ ujar Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan dalam Special Interview Rayah TV: Di Balik Pengesahan, Neo KUHP untuk Siapa? di kanal YouTube Rayah TV, Jumat (9/12/2022).

Sebagai ahli hukum yang mengikuti perjalanan KUHP ini, Bung Chandra, sapaan akrabnya, menyampaikan, proses perancangan KUHP ini sudah melalui proses yang panjang. Bahkan, sudah dimulai sejak rezim-rezim sebelumnya. 

Sejak awal, ia melihat, salah satu spirit yang dibangun dalam merancang KUHP tersebut adalah ingin meniadakan warisan kolonial. Tetapi, nyatanya spirit tersebut tidak terealisasi, KUHP yang baru disahkan justru lebih kolonial. Ada dua poin besar yang ia jadikan alasan. Yakni, ditinjau dari sisi doktrin hukum pidana dan dari sisi pemindahan hak menjadi kewajiban.

Dari sisi doktrin hukum pidana, ia menerangkan, KUHP baru telah menyalahi doktrin hukum pidana. Pertama, di dalam hukum pidana dinyatakan, bahwa seseorang tidak dapat dipidana kalau kesalahannya tidak disebutkan di pasal tersebut. “Seharusnya tercantum jika mencuri, disebutkan mencuri. Maling disebutkan maling. Menggelapkan, ditulis menggelapkan. Tetapi dalam pasal yang ada, tidak disebutkan demikian," ungkapnya.

Kedua, pasal tersebut tidak boleh multitafsir. Jadi, harus dijelaskan betul apa pelanggarannya. Ia mengutip salah satu pasal yang mengandung multi tafsir, “Barang siapa yang menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila maka akan dipidana. Paham apa yang dimaksud? Apakah paham sekulerkah atau komuniskah, marhainismekah, kapitalismekah?” tanyanya. 

Ia melihat, di pasal tersebut tidak disebutkan. "Oleh karena itu, saat doktrin hukum pidana ini dilanggar, maka dikhawatirkan pasal ini akan menjadi pasal subversi. Penguasa bisa suka-suka menafsirkannya, sebagai alat gebug lawan politiknya," jelasnya.

Berikutnya, katanya, dari sisi pemindahan hak menjadi kewajiban. "Dalam KUHP baru terjadi pemindahan hak-hak konstitusi warga negara menjadi domain rezim. Salah satu hak konstitusi warga negara adalah menyampaikan pendapat atau kritik kepada penguasa melalui unjuk rasa," jelasnya. 

Ia mencontohkan, dalam KUHP baru mensyaratkan jika melakukan unjuk rasa, harus meminta izin terlebih dahulu. "Artinya, jika berunjuk rasa tanpa disertai izin, maka bisa dikategorikan melakukan tindak pidana. Padahal dengan UU lama, hanya sekadar melaporkan, tidak perlu izin. Ini baru dua aspek yang ditinjau. Belum yang lainnya. Sudah terasa betul lebih kolonialnya pasal-pasal dalam KUHP baru ini," pungkasnya.[] Retno Sukmaningrum 

Posting Komentar

0 Komentar