LBH Pelita Umat Beberkan Lima Catatan Peristiwa 2022

TintaSiyasi.com -- Berbicara fakta proses hukum dan norma hukum yang terjadi selama 2022, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. mengeluarkan catatannya. “Nah, untuk pada tahun 2023 kami mengeluarkan sebuah analisis peristiwa apa yang akan terjadi pada tahun 2022 ini. Dengan analisis itu setidaknya kita bisa memberikan langkah-langkah preventif dan kemudian langkah apa yang akan dilakukan jika peristiwa itu terjadi,” jelas Chandra dalam Diskusi Online: Indonesia makin Dicengkram Oligarki dan Semakin Sekuler Radikal, di kanal YouTube Media Umat, Ahad (8/01/2023).

Ia menegaskan, keharusan mengetahui tindakan preventif tersebut dan apa yang harus dilakukan supaya tidak menjadi objek yang selalu dipersoalkan. Dan bisa membela diri tetapi pembelaannya tidak defensive employment, membela diri tapi pembelaannya menyalahkan dan menghancurkan yang lainnya.

Beranjak dari hasil analisis data sekitar 6 tahun ke belakang mulai dari 2017 sampai dengan 2022. Dari data enam tahun itu, peristiwa yang muncul ke publik memiliki kesamaan yang berulang-ulang. Yang pertama, terkait dengan Islam dan umat Islam.

“Jadi Islam dan umat Islam menjadi objek yang selalu dipersoalkan, diperbincangkan untuk dipersoalkan. Apa saja itu, kemungkinan di tahun 2023 kampanye terkait umat Islam berkaitan dengan kampanye radikal, kampanye intoleran,” terangnya.

Chandra melihat hal tersebut terus digaungkan, hingga kemungkinan 2023 ini akan kembali terkuak. Padahal itu adalah peristiwa politik tetapi menggunakan instrumen hukum yaitu satu, instrumen regulasi, yang kedua adalah instrumen penegakan hukum.

“Regulasinya apa? Regulasinya adalah misalnya surat edaran, misalnya ASN yang berkaitan dengan aparatur negara tidak boleh misalnya tergabung ke dalam kelompok radikal atau mendengarkan ceramah ustaz yang dituduh radikal atau kemudian me-like, komen, share terhadap ustad-ustad yang dituduh radikal,” katanya.

Kedua adalah terkait moderasi beragama. Jadi mempersoalkan beberapa ajaran Islam yang dianggap tidak bersahabat dengan kondisi kekinian atau tidak bersahabat dengan apa yang dituduh akan mengancam bangsa sehingga perlu di moderasi. Moderasi beragama pada intinya adalah menyatakan bahwa semua agama itu adalah sama, sehingga tidak boleh saling paling benar atau yang disebut dengan sinkretisme atau pluralisme. Misalnya, ada ajaran Islam mulai di otak-atik seperti istilah kata kafir, ada yang menyatakan tidak cocok kita gunakan untuk saat ini. 

Ketiga, terkait konsep kepemimpinan di dalam Islam yang tidak menerima selain dari muslim, itu pun di kotak-katik begitu dan seterusnya. Bahkan ada mata kurikulum pembelajaran misalnya terkait Khilafah dimasukkan jadi tarih yang awalnya jadi fikih. 

Keempat, kemungkinan terjadi adalah kriminalisasi ajaran-ajaran Islam. Pembusukan-pembusukan tokoh-tokoh agama dan ormas-ormas Islam, menggunakan instrumen hukum. Karena lagi-lagi hukum ini sangat sangat efektif untuk memukul, untuk menstigma hukum itu sangat efektif.

Kelima, yang tidak kalah berulang-ulang berkaitan dengan terorisme. "Coba kalau kita perhatikan setiap tindakan teror yang terjadi, kenapa selalu dengan mudah ditemukan identitas-identitas yang berkaitan dengan agama atau teologi. Itu yang kita nggak habis pikir coba. Kenapa selalu ditemukan dengan mudah pasti dari tindakan bom.

“Misalnya yang terbaru kemarin di Bandung, motornya ada tulisan stiker Allah, Rasul dan Muhammad misalnya begitu atau dan seterusnya. Atau misalnya ditemukan ada buku Iqro, ada Al-Qur'an, ada bendera tauhid. Jadi kenapa selalu dihubung-hubungkan?,” pungkasnya.[] Sri Nova Sagita

Posting Komentar

0 Komentar