Pasal 347 Ayat (1) Draf RKUHP, IJM: Pasal Ini Dijadikan Sebagai Legitimasi Otoritarianisme

TintaSiyasi.com -- Penghinaan terhadap lembaga negara dan penguasa umum tercantum dalam Pasal 347 draf RKUHP. Pasal 347 ayat (1) menyebutkan, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Indonesia Justice Monitor Dr. Muh. Sjaiful, S.H., M.H. menilai Pasal Ini Dijadikan Sebagai Legitimasi Otoritarianisme.

“Pasal 347 ayat (1) bisa dijadikan sebagai legitimasi otoritarianisme itu catatan yang penting,” ujarnya diacara Perpektif, dengan tema RKUHP membungkam Kritik Masyarakat? di kanal YouTube LBH Pelita Umat Jawa Timur, Jum’at (18/11/2022).

Menurut Dr. Muh. Sjaiful, pasal 347 ayau (1)  ada kata-kata penghinaan dan seterusnya, kalau itu dilakukan sekelompok orang dan orang-orang tertentu maka akan di kenakan sebagai tindakan makar dan itu berujung kepada penjara.

Ia menjelaskan, Dalam logika demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang namanya kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat, kritik adalah sesuatu yang di jamin negara.

“Nah kalau keberadaan pasal 347 ayat (1) dengan kata penghinaan, ini tentu saja berpotensi untuk membungkam setiap warga negara untuk melakukan kritik, padahal kritik itu sangat penting,” ujarnya.

Sementara itu menurutnya, dalam pembuatan produk Undang-Undang, substansi pasal-pasal yang dimuat, pasti akan dipilih-pilih sesuai selerah dan kepentingan dari pembuat hukum, dan itu berpotensi menimbulkan zombi, keganasan.

“Maksud saya melahirkan otoritarianisme baru betapa tidak, bisa jadi ada pasal yang tercantum di RKUHP katakanlah pasal 347 ayat 1 tadi ini akan di tafsirkan secara ekstensif maksudnya di tafsirkan secara meluas oleh para penguasa yang akan membungkam warga negaranya yang melakukan keritik terhadap kebijakan kekuasaan,” jelasnya.

“Ini sangat berbahaya dan itu memang tidak bisa dibiarkan begitu saja karena ini akan memberangus kebebasan warga negara untuk melakukan keritik,” sambungnya.

Oleh karena itu ia berpesan, apapun itu namanya produk Undang-Undang pasti tidak akan menimbulkan keadilan tidak akan mmeberikan kebaikan dan kemaslahatan dan ia mengutip firman Allah swt di dalam Al-qur’an surah Al-Maidah ayat 50, “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik dari pada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin,”

“Saya kira ini jelas bahwa apapun yang namanya sebuah produk hukum yang merupakan konstelasi politik tidak akan memberikan kebaikan,” Pungkasnya. []Aslan La Asamu

Posting Komentar

0 Komentar