Jilbab Adalah Kewajiban Muslimah Tidak Layak dan Tidak Pantas Dipersoalkan


TintaSiyasi.com -- Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengatakan bahwa jilbab adalah kewajiban wanita Muslimah, tidak layak dan tidak pantas dipersoalkan.
“Jilbab adalah kewajiban wanita Muslimah, sehingga tidak layak dan tidak pantas dipersoalkan,” ungkapnya dalam Perspektif Direktur IJM: Ancam Pecat Guru Gegara Nasehati Jilbab, Mengapa? Jumat (18/11/2022) di YouTube Justice Monitor.

Ia menyebutkan, dalam Islam setiap Muslimah wajib berjilbab dan berkerudung ketika keluar dari rumah. Hal tersebut berdasarkan firma Allah SWT dalam surah Al Ahzab ayat 59: Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(TQS. Al Ahzab:59)

Menurutnya, seharusnya sebagai bagian dari syariat Islam, banyak hikmah dan pengamalan kewajiban tersebut bagi Muslimah. Sebab, seluruh hukum syariat pasti akan mendatangkan Rahmat dan maslahat bagi manusia.

“Termasuk di dalamnya wanita Muslimah yang harus memakai jilbab, tentu di dalamnya Allah SWT memberikan kemaslahatan dan rahmat-Nya,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa kini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sorotan akibat mengusut kasus guru SMA N 1 Sumber Lawang kabupaten Sragen bernama Suwarno. Diketahui bahwa Suwarno yang menasihati siswi kelas X berinisial S karena tidak memakai jilbab, dipermasalahkan dan diancam akan dipecat jika mengulangi perbuatan serupa di masa akan datang.

Direktur IJM sangat menyayangkan dalam konteks pendidikan justru disebut perundungan. Padahal, menurutnya hal tersebut adalah bagian dari mendidik anak siswi agar memakai jilbab, maka dinasihati agar Muslimah memakai jilbab di kehidupan sekolah dibangun suasana sikap untuk selalu dekat dengan Allah SWT.

“Namun, Ganjar menganggap sikap pak Suwarno sebagai perundungan. Sayang sekali. Padahal, ini adalah bagian dari pendidikan,” ungkapnya.

Agung menganggap apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah berpotensi dijerat pasal penistaan agama atas ancaman memecat guru yang menasihati siswi untuk memakai jilbab.

“Sikap Ganjar bisa dijerat pasal 156a KUHP karena telah menistakan ajaran Islam tentang jilbab, melalui tindakan yang mungkin akan memecat guru yang menasihati siswi Muslimah untuk memakai jilbab. Ini kan ruang pendidikan sebenarnya,” katanya.

Ia menambahkan, sebagai seorang pendidik Pak Suwarno telah menjadi guru yang mengajarkan ilmu agama, juga memberikan nasihat agama kepada siswi tersebut, dan Pak Suwarno telah mengamalkan hadis Rasulullah SAW.

“Agama itu nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah. Rasul menjawab: bagi Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, serta pemimpin-pemimpin umat Islam dan juga bagi orang Islam pada umumnya.”.(H.R. Muslim)

“Artinya, pak Suwarno sedang memberi nasihat kepada siswinya agar mengikuti arahan Allah SWT dan rasul-Nya,” tambahnya.

“Seharusnya, orangtua siswi tersebut berterima kasih kepada pak Suwarno. Selain mengajarkan ilmu matematika, juga mengajarkan ilmu agama, bahkan ilmu agama yang akan menyelamatkan putrinya dari jilatan api neraka,” tegasnya.

Mengayomi

Agung mengatakan bahwa sebagai pejabat publik, sepatutnya mengeluarkan pernyataan yang mengayomi dan bersikap kenegarawan. Jika membuat ancaman seperti yang dilakukan tersebut, tentu yang di bawah akan mengikuti semua kebijakan yang telah ditetapkan.

“Seharusnya malah mendorong, mengayomi agar pendidikan pengarahan berjilbab itu malah terjadi di sekolah, di masyarakat. Sehingga siswi Muslimah bisa melaksanakan syariah sebaik mungkin. Sebab, kondisifitas dibangun oleh pejabat publik,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pejabat publik wajib menahan diri mengeluarkan kebijakan dan tindakan kepada guru tersebut. Posisi guru sebagai pendidik dan pengajar, sehingga sangat wajar guru tersebut menasihati anak didik, termasuk mendidik untuk taat terhadap syariah Islam.

“Selama tindakan guru bernilai itikad baik untuk mendidik dan mengajar, sepatutnya meski dihargai,” tambahnya.
Ia menyebutkan, perlu diketahui bahwa UUD (Undang-undang Dasar) 1945 memberikan jaminan perlindungan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan menyatakan sikap sesuai dengan agamnya pasal 28 e ayat 1 yumto pasal 29 ayat 1 dan 2.

“Berdasarkan prinsip derogability, yakni negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun,” sebutnya.

Selain itu, pemerintah harus segera menghentikan segala bentuk sekularisme pendidikan. Menurutnya, negara Indonesia yang mayoritas penduduk Muslim, dan mayoritas pelajar dan mahasiswa Muslim, diwajibkan oleh Islam untuk taat terhadap syariah Islam secara kaffah. Tidak ada kaitannya dengan tirani mayoritas atau diskriminasi minoritas.

“Negara membuat regulasi yang mampu mengantarkan peserta didik untuk menjalankan semua ketaatan, baik lembaga umum dan pendidikan. Pada yang non Muslim, diberi pilihan, sebab Islam tidak memaksa dalam kepercayaan dan ibadah,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia mengatakan, negara perlu memberikan porsi materi pelajaran agama yang lebih dari yang selama ini ada, agar terbentuk pemahaman dan kesadaran untuk taat terhadap agamanya.

“Bukankah pendidikan adalah proses sadar membangun pemahaman, menciptakan pembiasaan baik sepanjang hayat? Artinya, yang dilakukan pak guru Suwarno bagian dari mendidik, bukan sekedar mengajar matematika, tetapi mendidik untuk taat pada syariah,” pungkasnya.[] Mustaqfiroh

Posting Komentar

0 Komentar