Draf RKUHP Terbaru, LBH Pelita Umat: Bentuk Ketakutan para Pejabat Publik


TintaSiyasi.com -- LBH Pelita Umat Ricky Fattamazaya, S.H.,M.H. menilai Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru salah satunya di Pasal 347 Ayat (1) tentang Penghinaan terhadap lembaga negara dan penguasa adalah bentuk ketakutan para pejabat publik.

“Bentuk dari ketakutan para pejabat-pejabat publik yang sering kali memberikan kebijakan keputusan yang tidak pro terhadap rakyat sehingga dicari-cari menutup setidaknya mempersempit ruang gerak kritik kepada mereka,” ujarnya diacara Perpektif, dengan tema RKUHP membungkam Kritik Masyarakat? di kanal YouTube LBH Pelita Umat Jawa Timur, Jum’at (18/11/2022).

Menurutnya, banyak kritikan terhadap pejabat-pejabat negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif, terutama juga di kepolisian, tidak lepas dari perilaku mereka sendiri.

“Tentunya ini akan dijadikan pasal karet sehingga definisi menghina kekuasaan ini akan menjadi problem, apa yang dimaksud dengan menghina, apa yang dimaksud dengan kritik ini tidak jelas lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam teori hukum, pasal atau aturan yang banyak penafsiran menunjukkan pasal itu sangat berpotensi disalah artikan, menurutnya, yang menyalah artikan adalah para pelaku-pelaku yang mempunyai otoritas untuk menjalankan hukum. 

“Ya tidak mungkin masyarakat, yang punya otoritas pejabat, nah ini tentu harus di tolak,” tegasnya.

Selain itu menurutnya, menyampaikan pendapat atau kritik kepada pejabat, bagian yang tidak terpisahkan dari amar ma’ruf nahi mungkar.

“Jadi beginilah ketika masyarakat itu senantiasa melakukan amar ma’ruf nahi mungkar, baik dia dari segi melihat orang orang terzalimi atau dia sendiri yang terzalimi ini bagian dar harus kita sampaikan, dengan ada atau tidak adanya pasal ini tentu ini harus kita sampaikan,” jelasnya.

“Ayo kita menolak karena pasal ini sangat berpotens dan membungkam suara-suara amar ma’ruf nahi mungkar, tapi insya allah itu tidak akan terbungkam,” sambungnya.

Menurutnya bahwa aturan yang dibuat di negeri ini,  termasuk bukti bahwasahnya peraturan di negeri ini berpihak kepada yang membuat, karena menurutnya, sesuai dengan teorinya siapa yang mempunyai kepentingan maka akan membuat peraturan tersebut.

“Sesuai pemahaman akidah yang kita imani, bahwasahnya hukum itu hak priogatif Allah, hak otoritasnya Allah yang membuat, sekarang yang membuat manusia, tentu sebatas akal, sebatas kepentingan baik untuk dia, golongan, partai, kelompok dan lain sebagainya,” pungkasnya. []Aslan La Asamu

Posting Komentar

0 Komentar