Tarif Ojol Makin Tinggi, Rakyat Gigit Jari

TintaSiyasi.com -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengumumkan soal kenaikan tarif ojek online (ojol). Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati yang mengatakan kenaikan tarif ojol mulai berlaku tanggal 11 September pukul 00.00 WIB.

Zona satu untuk wilayah Sumatera, Bali, dan Jawa selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, rinciannya sebagai berikut:
Biaya jasa batas bawah: Rp 2.000 per km
Biaya jasa batas atas: Rp 2.500 per km
Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa per 4 km pertama antara Rp 8.000-10.000. Demikian untuk zona dua dan zona tiga semua mengalami kenaikan.(finance.detik.com, 14/9/2022)

Tentu saja kenaikan tersebut berimbas kepada pendapatan harian para driver ojol yang mengeluhkan omset mereka menurun hingga 20 persen lantaran sepi penumpang. Para driver ojol menduga, penurunan pendapatan tersebut dikarenakan penumpang ojol beralih ke moda transportasi umum lainnya maupun kendaraan roda dua pribadi.

Begitulah, kenaikan tarif transportasi umum dalam sistem kapitalisme adalah perkara yang wajar. Mahalnya biaya transportasi dalam sistem ini, bukan disebabkan sebatas karena harga BBM yang naik, akan tetapi karena tata kelola yang salah sistem kapitalisme yang menjalankan konsep kebebasan kepemilikan telah membebaskan manusia bisa memiliki apapun dengan sebab kepemilikan apapun.

Alhasil kepemilikan fasilitas umum, seperti transportasi juga boleh dikuasai oleh korporasi. Konsep tersebut secara otomatis menjadikan transportasi publik mempunyai fungsi bisnis untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bukan fungsi pelayanan.

Tak heran jika pembangunan transportasi bukan disandarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi apakah menguntungkan atau tidak. Paradigma kapitalistik dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut menerapkan prinsip bahwa negara hanya berfungsi sebagai regulator yang melayani para korporasi maupun para investor bukan melayani rakyat. Adapun pelaksana di lapangan adalah operator yang diserahkan kepada korporasi yang bertujuan mencari keuntungan materi.

Transportasi dalam Paradigma Islam

Islam memandang transportasi adalah urat nadi kehidupan yang juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya, semua yang termasuk fasilitas publik dilarang untuk dikomersialkan apapun alasannya.

Negara dalam Islam berwenang penuh dan bertanggung jawab langsung memenuhi hajat publik khususnya pemenuhan hajat transportasi publik yang aman, nyaman, berkualitas dan murah bahkan gratis dengan pelayanan maksimal dan terbaik.

Negara Islam juga akan menyediakan mode transportasi dalam jumlah yang memadai di seluruh wilayah baik di kota maupun di desa agar seluruh masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.

Pelayanan yang terbaik dan gratis tersebut murni sebagai pelayanan negara atau pemerintah kepada rakyatnya. Hal tersebut berdasarkan perintah Allah SWT melalui sabda Rasulullah SAW,

"Penguasa (khalifah) adalah raa'in (pengurus) dan ia adalah penanggung jawab urusan rakyatnya"
(HR Bukhari)

Penyediaan mode transportasi maupun infrastrukturnya tidak diserahkan kepada swasta atau korporasi. Penyerahan tanggung jawab pemerintah sebagai pengurus rakyat kepada operator adalah sebuah pelanggaran syariah yang merupakan kezaliman.

Tanggung jawab pelayanan yang harusnya ada pada pemerintah menjadi hilang. Karena operator tidak berfungsi dan berorientasi melayani rakyat, melainkan berorientasi bisnis semata.

Pembangunan infrastruktur transportasi mutlak mengacu pada politik dalam negeri khilafah, yaitu penerapan syariat Islam secara kaffah.

Dalam membangun mode transportasi, biaya operasionalnya menggunakan anggaran yang bersifat mutlak, artinya ada atau tidak ada ke kayaan negara untuk pembiayaan penyelenggaraan transportasi murah atau gratis dan berkualitas, pembangunan harus tetap terlaksana.

Negara juga wajib mengelola kekayaannya secara benar sesuai syariat Islam. Sehingga memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab pentingnya.

Dengan begitu, bukan hanya transportasi publik saja yang mudah diakses masyarakat, negara juga dapat memenuhi kebutuhan BBM masyarakat dengan biaya murah. Sehingga para pengguna kendaraan pribadi tidak terbebani. Sebab dalam pandangan Islam, BBM adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umat atau umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Karena itu, hanya Khilafah yang mampu menyediakan moda transportasi yang murah dan berkualitasberkualitas.

Oleh: Nabila Zidane
Analis Mutiara Umat Institute

Posting Komentar

0 Komentar