Program Kota Layak Anak, Apakah Berefek Baik pada Anak?

TintaSiyasi.com -- Kota Layak Anak (KLA) yang akhir-akhir ini selalu digembar-gemborkan sebagai prioritas pembangunan daerah ternyata tidak memberikan efek baik terhadap kekerasan anak, bahkan kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat dan bervariasi motifnya. 

Sebut saja kekerasan seksual yang menimpa seorang anak berusaha 15 tahun yang disekap selama 1,5 tahun di Jakarta Barat untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial (Beritasatu,18/09/22). 

Kemudian kekerasan seksual terhadap seorang anak berusia 13 tahun di Hutan Kota Rawa Malang di Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara yang dilakukan oleh keempat temannya yang juga masih berusia sekitar 11 hingga 14 tahun. 

Belum lagi data kekerasan seksual di daerah lain di Indonesia, sebut saja di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lembaga Save the Children di sana menyebutkan bahwa lembaganya telah melakukan pendampingan terhadap 32 kasus kekerasan terhadap anak (Tempo.co.13/09/22) 

Semua peristiwa tersebut cukup dijadikan sebagai bukti bahwa program  Kota Layak Anak yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tak menjamin memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak. 

Anak masih berada dalam ancaman kejahatan seksual yang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang tak dikenal tapi juga orang yang dikenal seperti yang terjadi di hutan kota. 

Tak ayal peristiwa ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak mulai Komnas HAM, para aktivis perlindungan anak hingga pengacara ikut bersuara dan memberikan solusi untuk mengurai permasalahan ini. 

Pengacara kondang Hotman Paris misalnya, ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera merevisi peraturan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). 

Ia menyoroti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU ini tercantum bahwa yang bisa dipenjara hanya umur 14 tahun ke atas sedangkan pelaku kekerasan seksual di hutan kota adalah anak di bawah 14 tahun (kompas.com, 20/09/22).

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ada dua pasal yang membahas penanganan pidana terhadap pelaku di bawah umur.

Pertama, pasal 21 yang menjelaskan bahwa anak di bawah umur 12 tahun terduga pelaku tindak pidana harus dikembalikan ke orangtuanya.

Kedua, pasal 32 menyebutkan, penahanan terhadap anak berhadapan hukum (pelaku tindak pidana) bisa dilakukan apabila yang bersangkutan telah genap berusia 14 tahun.

Hotman menghendaki agar undang-undang tersebut dirubah agar bisa menjerat anak yang melakukan tindak pidana dibawah 14 tahun. Ia pun menyatakan jika pelaku kekerasan seksual itu dikembalikan ke orang tuanya tidak akan bisa menjamin perbuatan tersebut tidak terulang kembali. 

Di sisi lain akan terjadi ketidakadilan bagi korban dan keluarga korban atas kejahatan tersebut, selain trauma yang berkepanjangan yang tak mudah untuk dipulihkan juga ada luka mendalam baik bagi korban dan keluarga korban yang tidak bisa dihapuskan. 

Kemudian, yang menjadi pertanyaan apakah setelah undang-undang tersebut dirubah dengan misalnya mengoreksi batas umur yang bisa dipidanakan apakah kasus kekerasan seksual terhadap anak akan bisa diberantas hingga akar-akarnya? 

Sementara lingkungan tempat anak berinteraksi jauh dari nilai-nilai agama. Seperti yang diketahui negeri ini menganut sistem kapitalis sekuler yang telah meniadakan peran agama dalam kehidupan. 

Dalam sistem ini masyarakat diberikan ruang sebebas-bebasnya dalam mengekpresikan diri seperti mengumbar aurat di tempat umum, bergaul bebas tanpa batas antara laki-laki dan perempuan hingga tak lagi takut pada Allah Swt. 

Ditambah lagi, negara melalui undang-undang telah membiarkan tayangan di media elektronik, internet dan media cetak disajikan secara vulgar sehingga berbagai usia bisa mengaksesnya. 

Semua hal itu menjadi pemicu yang menyebabkan anak-anak bertingkahlaku brutal dan di luar nalar sehingga fitrah anak tergerus oleh  sistem kapitalis yang diterapkan di negeri ini.  

Disisi yang lain peran keluarga sebagai pencetak generasi pembangun peradaban pun telah kehilangan fungsinya. Akibat kapitalis, perempuan sebagai ibu bagi anak-anaknya semakin diseret ke dunia kerja sehingga mengabaikan fungsinya sebagai ibu dan pengatur urusan rumah tangga. 

Ditambah lagi negara tidak memberikan sanksi yang tegas dan berefek jera pada para pelaku kejahatan seksual agar pelaku kejahatan bisa diminimalisir. 

Oleh karena itu selama sistem kapitalis masih menjadi rujukan dalam mengatur negeri ini maka pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan terus terulang tanpa solusi yang mengakar. 

Berbeda dengan Islam yang memiliki solusi dalam mengurai kejahatan seksual pada anak. Islam akan membangun perlindungan berlapis dari mulai ekonomi, pendidikan dan sosial sehingga kejahatan bisa ditumpas hingga ke akarnya. 

Dalam ekonomi, Islam akan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya sehingga rakyat tidak mudah melakukan tindak kejahatan. Begitu pula dengan pendidikan, Islam akan menerapkan sistem pendidikan yang akan mengarahkan generasi yang bertakwa, cemerlang dan produktif. 

Sedangkan secara sosial, Islam akan memberlakukan sistem kehidupan yang memuliakan martabat manusia dengan tidak membolehkan rakyatnya mengumbar aurat dan bergaul bebas layaknya binatang sebagaimana yang disaksikan pada sistem kapitalis sekuler saat ini. 

Media elektronik pun akan diatur sedemikian rupa sehingga konten-konten yang mengandung pornografi tidak akan diperkenankan beredar dengan bebas bahkan konten-konten seperti itu akan diberanggus dan tidak akan diizin untuk tayang. 

Selain itu, Islam juga memiliki sanksi yang tegas sehingga akan memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan termasuk pelaku kejahatan seksual karena dalam Islam sanksi itu berfungsi dua yaitu sebagai jawazir(pencegah) dan jawabir (penebus). 

Jawajir adalah hukuman yang diberlakukan pada pelaku kejahatan yang akan berefek jera pada pelaku dan mencegah orang lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan tersebut. 

Sedangkan jawabir adalah hukuman yang diberlakukan di dunia menjadi penebus di akhirat sehingga dia akan terlepas dari hukuman di akhirat. 

Demikianlah Islam mengurai permasalahan kejahatan seksual yang kini menjadi benang kusut dalam sistem kapitalisme.

Oleh: Emmy Emmalya
Analis Mutiara Umat Institute

Posting Komentar

0 Komentar