Presiden Dua Periode Bisa Nyalon Wapres, Prof. Suteki: Tegakkan Konstitusi Berdasar Moral


TintaSiyasi.com -- Pakar Hukum dan Masyarakat, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. menyatakan, menegakkan hukum termasuk konstitusi harus berdasarkan moral. Ia merespons pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan presiden dua periode sebagai calon wakil presiden (wapres) periode berikutnya. 

"Menegakkan hukum termasuk konstitusi di negeri ini tidak bisa hanya berdasarkan ketentuan normatif. Melainkan harus didasarkan aspek moral, yaitu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat," ulasnya dalam segmen Tanya Profesor: Konyol dan Inkonstitusional, Presiden Dua Periode Nyalon Wapres, di kanal YouTube Prof. Suteki, Selasa (13/9/2022). 

Ia menyampaikan, hal itu diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebut bahwa "Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat." 

"Sehingga pernyataan jubir MK, 'Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya,' tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral," imbuhnya. 

Guru Besar Fakultas Hukum Undip ini menuturkan, MK sebagai pengadilan di mana 'para dewa hukum' bercokol, harus membaca hukum tidak secara normatif legistis saja melainkan harus melampaui yang serba normatif legistis, yaitu membaca hukum konstitusi secara moral seperti yang dinyatakan oleh Ronald Dworkin tentang moral reading on constitution. 

"MK harus menempatkan moral etika di atas hukum normatif," tegasnya. 

Prof. Suteki menilai, pernyataan MK yang sangat normatif legistis itu patut diduga sudah tercemar arus politik kekinian soal perpanjangan waktu presiden dan masa jabatan kali kali periode. Padahal menurutnya, keduanya jelas tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan amandemen terhadap konstitusi. 

"Jalan satu-satunya melestarikan hegemoni kekuasaan sekarang adalah manuver politik yang didukung legalitas yakni presiden yang sudah menjabat dua kali periode menjadi calon wapres pada pemilu berikutnya. Ini tampaknya ada manuver politik berbaju legalitas hukum," jelasnya.

Akhirnya, Prof. Suteki memberikan  beberapa rekomendasi, pertama,  mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa untuk mendorong penyelenggara negara memiliki jiwa negarawan untuk patuh pada aspek moral etik konstitusi, bukan mengikuti nafsu pribadi dan golongan tertentu. 

Kedua, khusus kepada MK, ia meminta untuk mencermati dan menjiwai kembali kedudukan dan fungsi MK untuk tidak secara aktif memberikan pendapat hukum tanpa diminta atau adanya permohonan jika hal itu justru menimbulkan kegaduhan, ketidakpastian, bahkan constitutional crisis.

"MK harus mau dan mampu mengeja konstitusi secara moral  sehingga pendapat dan putusannya memang sejiwa dengan apa yang dikehendaki oleh ideologi dan konstitusi," pungkasnya. [] Puspita Satyawati

Posting Komentar

0 Komentar