Data Mudah Dibobol, Sinyal Sistem Security Negara Lemah

 


TintaSiyasi.com -- Mengomentari data negara dibobol oleh hacker, Analis Politik dan Media di Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) Hanif Kristianto mengatakan bahwa ini menunjukkan sistem security (keamanan) negara lemah.

"Kalau negara belum bisa memberikan rasa aman pada rakyatnya, maka security sistem negara lemah. Karena data pribadi merupakan data rahasia yang tidak boleh digunakan semena-mena," tuturnya pada TintaSiyasi.com, Sabtu (10/09/22).

Dia melanjutkan, tatkala sistem kehidupan saat ini mengacu pada sistem kapitalisme-liberal, maka data bisa diperjualbelikan. Negara yang gagal melindungi data rakyatnya, bisa dipastikan negara tersebut belum memberikan pengurusan yang baik.

"Ya, dunia digital saat ini sangat rentan. Coba bayangkan, ketika anda mendaftar untuk membuka akun baru, praktis akan dimintai data. Misal nama dan nomor hand phone (HP). Jika itu berkaitan dengan pelanggan, misalnya perbankan dan telekomunikasi, maka yang disetorkan pun nama, NIK, dan lainnya," bebernya.

Sekali lagi ia menekankan, karena ini teknologi dan ada kelemahan, maka hal yang bisa dilakukan adalah memperkuat security system meskipun tidak ada jaminan aman, sebab hacker dan pembobol data memiliki 1001 cara untuk membobol data.

"Karena itu, merupakan penggilan kepada umat yang memiliki kemampuan teknologi digital dalam membuat 'ijtihad' atau penemuan terbaik yang bisa melindungi data rahasia. Negara harus memberikan gaji yang layak dan mendanai proyek-proyek untuk membangun security sistem yang kuat," tegasnya.

Pandangan Islam

Menurutnya Islam memiliki pandangan yang jelas. Aktivitas membocorkan data apalagi sampai memperjualbelikannya termasuk haram. Karena itu, selama sistem masih dalam kapitalis-liberal, aktifitas hacker tak pernah usai.

"Ketika syariah Islam diterapkan, maka edukasi kepada siapa pun dilakukan untuk menjaga data agar orang tidak mudah membocorkan dan memperjualbelikannya. Negara juga harus melindungi dan menghukum siapa pun yang membocorkan dan memperjualbelikannya. Dan yang terpenting, negara harus amanah dan tidak boleh melenceng ketika menerima data apalagi memiliki jutaan data rakyat," tutupnya.[] Emmy

Posting Komentar

0 Komentar