Begini Urgensi Mengungkap Siapa di Balik Layar Unlawfull Killing KM 50


TintaSiyasi.com -- Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnu Wardana menilai urgen bagi kepolisian Republik Indonesia untuk menemukan siapa di balik layar dari unlawfull killing dalam kasus pembunuhan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di kilometer 50 tol Jakarta-Cikampek adalah karena besarnya desakan dan pertanyaan masyarakat.

"Sangat urgen. Kenapa sangat urgen? Satu, desakan dari pihak masyarakat. Yang kedua, banyak pertanyaan yang muncul termasuk dari kalangan DPR," tuturnya dalam Perspektif PKAD: Usut KM 50 di Tengah Ditolaknya Kasasi dan Film Dokumenter Menyayat Hati, di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Ahad, 18 September 2022. 

Menurutnya, pertanyaan banyak kalangan dan desakan untuk mengusut kembali tragedi KM 50 semakin kuat setelah adanya kasus Sambo. Adanya kemiripan antara kasus Sambo di Duren Tiga dan tragedi KM 50 menurut Agung telah membuat rasa keadilan terusik kembali. Desakan publik tersebut menurutnya menjadi bagian penting bagi kepolisian untuk membuktikan kinerjanya dan meneruskan kasus KM 50 hingga bisa diselesaikan setuntas-tuntasnya.  
“Rasa keadilan itu terusik kembali. Nah, sehingga saya mengatakan urgen sekali untuk dilakukan,” ujarnya.

Khawatir Dipetieskan

Berkaca dari dugaan adanya obstruction of justice (penghalang-halangan kasus untuk diselesaikan) dan lambannya proses kasasi, Agung mempertanyakan prospek penanganan tragedi KM 50. Ia pun mempertanyakan political will pemerintah dalam hal ini. Ia khawatir kasus ini akan dipetieskan.

Sebab, menurutnya, meski telah ada semacam perintah dari Jokowi yang menunjukkan adanya political will sekalipun, kasus Sambo belum juga selesai, sebagian justru menduga ada obstruction of justice yang sedang berjalan. Karena itu, Agung khawatir tidak ada political will dari pemerintah.

“Seberapa besar political will negeri ini mau menuntaskan tragedi kemanusiaan kilometer 50? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena, banyak pihak yang menduga bahwa ada dugaan juga pelaku pelanggaran HAM (yang) ada di balik ini adalah pemerintah. Khawatirnya begitu . Diduga begitu. Nah, pertanyaannya sejauh mana political will ini bisa menyelesaikan kasus ini? Ini yang di khawatirkan, kasus ini ya berarti dipetieskan,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Agung, Buku Putih hasil investigasi Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Pengawal Habib Rizieq Syihab (TP3) yang semestinya menjadi pembanding hasil investigasi pun dianggap tidak memiliki tempat dalam pembuktian menurut hukum. 

“Persoalannya, buku TP3 ini dalam hukum kita diletakkannya di mana? Ini persoalan. Saya menganggap aparat penegak hukum ini menganggap TP3 ini hanya curcol (curhat) saja, dengan saksi-saksi yang tidak disumpah pembuktian dalam hukum dan tidak memiliki tempat dalam pembuktian dalam hukum,” ujarnya.

Pressure Factor

Meskipun demikian, Agung tetap yakin masih ada peluang bagi publik, yaitu melalui pressure factor. “Peluang itu menurut saya bisa dimainkan. Dengan apa? Dengan pressure factor. Dengan pressure factor, ayo kita lakukan trial by the press, trial by the mass. Gitu menurut saya. Itu poin pokok yang menurut saya bisa dilakukan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, saat ini publik bisa mengoptimalisasi trial by the press (tekanan dari media), yaitu media sosial. Menurutnya, umat Islam harus memainkan peran sebagai bagian dari trial by the press agar kasus KM 50 benar-benar diselesaikan.

Agung juga menjelaskan, meski Buku Putih TP3 dinilai tidak memiliki tempat dalam pembuktian menurut hukum, namun hasil investigasi TP3 tersebut bisa menjadi pressure factor di luar persidangan. Menurutnya, Buku Putih ditambah dengan film dokumenter yang dirilis media Tempo tentang tragedi kilometer 50 bisa digunakan publik untuk menciptakan kebisingan agar penguasa serius menangani kasus ini.

Dengan trial by the press harapan Agung akan menjadi trial by the mass. Menurutnya, banyaknya pertanyaan dan desakan massa tersebut akan menjadikan urgen bagi pemerintah untuk menemukan siapa di balik layar dari unlawfull killing dalam kasus KM 50.

“Pertanyaan banyak kalangan itu semakin kuat pasca-kasus Sambo ini di duren Tiga. Dan rasa keadilan itu terusik kembali. Nah, sehingga saya mengatakan urgen sekali untuk dilakukan. Tapi harus dilakukan trial by the press. Harapannya trial by the press itu masuk ke trial by the mass, desakan dari massa. Karena, satu-satunya cara itu. Satu-satunya cara adalah trail by the press dan trail by the mass,” terangnya.

Selain itu, menurut Agung, harapan menemukan siapa di balik kasus KM 50 masih ada karena kasus tersebut masih layak dan masih ada waktu untuk dibuka kembali. Sebab, lanjutnya, di dalam KUHP Pasal 46 undang-undang nomor 26 tahun 2000 diungkapkan bahwa untuk pelanggaran hak asasi manusia berat sebagaimana dimaksud undang-undang, tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

“Artinya, kasus KM 50 ini masih layak dan masih ada waktu untuk kita buka bersama. Dan ini menjadi tanggung jawab seluruh warga menegi ini. Kalau ini tidak menjadi tanggung jawab warga negara ini, maka ini adalah mencoreng muka negeri kita sendiri, dan kita adalah bagian di dalamnya. Oleh karena itu, harapan untuk menemukan siapa di balik kasus KM 50 ini harus disegerakan. Karena, kasus ini telah menjadi pertanyaan publik. Dan kalau tidak dijawab, maka tanggung jawab warga negeri ini telah terabaikan begitu saja,” kata Agung.

“Kembali lagi ke konteks, pertama, saya tadi, trail the press trail, by the mass, ayo kita lakukan. Semoga bisa jadi nanti pressure terkait dengan partisipasi masyarakat. Yang kedua, semoga political will masih ada,” pungkasnya. []Saptaningtyas

Posting Komentar

0 Komentar