Ribut Masalah Seragam Sekolah, Dinamika Itu Sudah Sejak Dulu


TintaSiyasi.com -- Ribut masalah seragam sekolah di media sosial hingga hari ini seolah mengisyaratkan akan perlunya pihak terkait menggodok lahirnya peraturan baru. Tentu sudah menjadi ciri khas bangsa yang bukan menjadi rahasia lagi.

Tatkala mayoritas umat merasa lega dengan semakin hilangnya tampilan rok mini, tiba-tiba ada yang sengaja membuat kegaduhan dengan menyebut sekolah negeri bukan sekolah Islam.

Lagi, dan lagi Islam di sudutkan. Ras yang konon tak boleh di tonjolkan justru sering di sulut di negeri ini.

Kembalikan standar seragam sekolah seperti dulu, begitu judul meme beserta tulisan berseliweran di beranda facebook atau media sosial lainnya. Sekarang yang jadi pertanyaan kata dulu itu merujuk zaman siapa dan kapan.

Tidak dipungkiri seragam pun saat ini telah dikapitalisasi. Bahkan ada satu sekolah yang seragam sekolahnya sepekan lima kostum. Belum lagi, seragam diluar seragam nasional yang setiap tahunnya ganti motif atau warna, sehingga menjadikan beban keuangan tersendiri bagi orang tua murid.

Dahulu orang-orang belajar tanpa mengenakan seragam. Bahkan yang bisa mengenyam bangku pendidikan alias belajar hanya orang-orang tertentu saja. Misalnya kalangan bangsawan, keturunan Belanda dan orang-orang Belanda asli.

Kemudian pada tahun 1942 atau pada saat zaman kependudukan Jepang di Nusantara maka peraturan penggunaan seragam pun diberlakukan. Karena Jepang memiliki budaya disiplin yang sangat tinggi termasuk saat menduduki Nusantara hal itu mewarnai keputusan pemberlakuan seragam sekolah tersebut.

Hingga Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, pemberlakuan seragam sekolah masih dipakai. Walaupun masih belum memiliki warna baku di setiap jenjang sekolahnya.

Hal itu terus berlangsung hingga akhirnya pada tanggal 17 Maret 1982 Presiden Suharto membuat perubahan peraturan tentang seragam. Maka dikeluarkanlah surat keputusan mengenai peraturan penggunaan seragam sekolah bagi para siswa. Tidak hanya untuk menyamakan seragam sekolah di Indonesia tetapi juga untuk memgubah warnanya. Dengan alasan untuk menghindari kesenjangan sosial di Indonesia. Tidak nampak perbedaan antara si kaya dengan si miskin. Sehingga terwujud sama rasa sama rata dan sama karya.

Alumni Pendidikan Seni Rupa ITB Sidik Sulaiman Nata Atmaja adalah pencetus warna dan corak seragam sekolah di Indonesia. Dialah yang mencetuskan lambang OSIS dan Paskibraka. Tak hanya itu corak warna seragam yang diubahnya memiliki arti dari masing-masing warna.

Seragam SD yaitu merah putih dianggap memiliki arti energi dan keberanian. Seragam SMP putih biru diartikan komunikasi dan percaya diri. Seragam SMA putih abu memiliki arti kedewasaan dan ketenangan.

Disini kita paham bahwa adanya seragam sekolah dipengaruhi cara pandang agar tidak menimbulkan kesenjangan. Padahal lebih dari itu, esensi sekolah sendiri waktu itu pernah diperuntukkan untuk kelas tertentu saja. Yaitu bangsawan dan keturunan Belanda. Artinya kesenjangan sudah tersistematis.

Relate dengan kondisi kekinian, keributan seragam sekolah harusnya masyarakat paham bahwa perubahan seragam sekolah tidak terjadi saat ini, bahkan sejarahnya pun berkata demikian. Itulah bukti bahwa dinamika kehidupan senantiasa berjalan dan dipengaruhi cara pandang masyarakatnya.

Jika dahulu seragam sekolah di munculkan untuk memusnahkan kesenjangan sosial yang ada, padahal kesenjangan itu tercipta secara sistematis. Dari ideologi kapitalisme yang dibawa oleh Belanda untuk didakwahkan ke Nusantara.

Kini, seragam sekolah digunakan sebagai pembeda jenjang sekolah itu sendiri. Karena terbukti seragam saja ternyata tak mampu menghilangkan kesenjangan yang tersistem rapi dalam sebuah ideologi.

Kita bisa melihat munculnya sekolah-sekolah tertentu baik negeri maupun swasta, baik favorit atau berstandar internasional telah mewarnai dinamika kesenjangan kekinian dalam bidang pendidikan.

Jika kita paham maka tak perlu meributkan seragam sekolah untuk kembali ke masa lalu, pastinya banyak pihak yang menolaknya. Tak hanya karena alasan lengan pendek atau panjang, celana pendek atau panjang. Juga seragam khusus yang bercorak batik atau motif tertentu harusnya dihilangkan. Karena zaman dulu itu enggak ada.

Dinamika itu pasti dalam kehidupan, harusnya yang menjadi fokus kita bersama adalah menghilangkan kesenjangan dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan adalah hak segala bangsa dan dilindungi undang-undang.

Berbicara hak maka tidak afdhol jika tidak membicarakan kewajiban. Benar, pendidikan adalah hak segala bangsa dan umat. Kalimat ini secara otomatis menegaskan bahwa negara wajib memberikan hak kepada warganya untuk mendapatkan pendidikan.

Realitasnya, masih banyak anak yang gagal memasuki sekolah favorit karena sistem zonasi yang diterapkan atau faktor ekonomi keluarga. Adanya sekolah favorit dan tidak ini juga menyebabkan kesenjangan itu muncul. Harusnya negara memberikan fasilitas dan layanan pendidikan yang sama dan seragam. Yaitu seragam dengan kualitas pendidikan terbaik secara merata.

Namun kondisi tersebut utopis terwujud di dalam sistem kapitalisme. Karena negara di dalam sistem kapitalisme hanya sebagai regulator bukan pelayan yang melayani rakyatnya. Sehingga wajar dalam kapitalisme kesenjangan sosial senantiasa ada sampai kapanpun.

Lalu bagaimana menghilangkan kesenjangan sosial itu? Jawabnya adalah dengan mewujudkan sistem Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pendidikan dalam sistem Islam dipandang sebagai kebutuhan mendasar setiap rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW sebagai berikut:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

“Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim.”

Atas dasar itulah dalam sistem Islam yaitu khilafah, negara menjamin terlaksananya kewajiban rakyatnya dalam menuntut ilmu maupun kewajiban-kewajiban yang lainnya.

Terakhir, tidak cukup hanya seragamnya saja yang memenuhi kewajiban menutup aurat. Harusnya seragam bagi laki-laki dan perempuan disempurnakan dalam menutup auratnya. Karena itu bagian dari kewajiban setiap individu Muslim untuk menutup aurat. 

Salah besar jika kondisi seragam yang sudah menutup aurat malah justru diajak untuk kembali membuka aurat pelajar. Harusnya disempurnakan menutup auratnya, dan dijalankan sistem pendidikan Islam bagi mereka. Namun sistem pendidikan Islam tak bisa berdiri diatas negara yang mengadopsi ideologi kapitalisme. Dia harus tegak diatas sistem Islam yaitu khilafah Islam.

WaAllahuAlam 


Oleh: Heni Trinawati, S. Si
Analis Mutiara Umat Institute 

Posting Komentar

0 Komentar