Problem Ekonomi Tak Kunjung Usai, Kereta Cepat Bukan Kebutuhan Mendesak Rakyat


TintaSiyasi.com -- Merespons adanya pembengkakan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung, Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana mengatakan bahwa kereta cepat saat ini bukanlah kebutuhan mendesak bagi rakyat di tengah problem ekonomi yang tak kunjung usai.

“Pasalnya kereta cepat saat ini bukanlah kebutuhan mendesak bagi rakyat di tengah problem ekonomi yang tak kunjung usai,” ungkapnya dalam video pendek berjudul Proyek Kereta Cepat Bebani Rakyat? di YouTube Aspirasi News, Rabu (03/08/2022).

Agung mengingatkan, sejak proyek kereta cepat dimulai tahun 2016 lalu, berbagai masalah kerap muncul. “Muncul dugaan sebagian pihak adanya kasus pencurian besi, pembebasan lahan, dan beralihnya anggaran,” ulasnya.

“Hal ini seolah membuktikan bahwa kritik publik selama ini benar adanya bahwa proyek ini terkesan terburu-buru dan berorientasi pada kebijakan politik dibandingkan kemaslahatan publik,” sambungnya.

Ia menekankan bahwasannya transportasi memang suatu yang tidak salah, tetapi jika hal itu dilakukan di tengah rakyat masih sulit, ditambah lagi negara dalam posisi banyak utang, maka membangun fasilitas kereta cepat ini tidaklah tepat apalagi anggaran APBN negara selalu berada dalam keadaan defisit.

“Prioritas utama yang harus lebih didahulukan yaitu pemenuhan kebutuhan pokok rakyat meliputi pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan ekonomi, bukan malah nomboki para pemodal daripada rakyatnya sendiri,” imbuhnya.

Agung mengatakan, sejumlah negara juga mengkaji kembali proyek infrastruktur di tengah dan pos pandemi. Hal itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan utang pembangunan infrastruktur.

“Misalnya Malaysia, Myanmar, dan Pakistan. Sedangkan untuk konstruksi yang sudah terlanjur dibangun bisa dialihkan untuk pembangunan yang lainnya,” terangnya.

Walhasil ia menilai, kasus pembangunan proyek kereta cepat yang dinilai lambat itu merupakan satu gambaran pengurusan rakyat dalam sistem kapitalisme saat ini.

“Maka jangan sampai rakyat dijadikan bumper untuk memenangkan kepentingan para pemilik modal. Jangan sampai adanya janji-janji manis yang mengatasnamakan rakyat namun ternyata ujung-ujungnya tetap berpihak buat kepentingan para pemilik modal,” ungkapnya.

Lanjut ia mengatakan, dalam perencaan sebuah proyek hendaknya penguasa melakukan perhitungan yang akurat tentang apakah proyek tersebut benar-benar dibutuhkan ataukah tidak. Jika memang proyek itu dibutuhkan apakah harus diprioritaskan ataukah bisa ditunda.

“Kesalahan prioritas dalam mengambil kebijakan ini menandakan bahwa pemerintah tidak bisa mengurusi rakyatnya. Negara gamang dalam memilih dan memilah mana yang harus diutamakan, sebab negara terlanjur terjebak dalam lubang penjajahan kapitalisme. Sumber daya alam dikeruk asing, utang makin menggunung, tentu kehadiran proyek ini malah menambah beban negara,” pungkasnya.[] Alfia Purwanti

Posting Komentar

0 Komentar