Negara Tidak Boleh Kalah dengan Mafia Besar (Mabes): Peng-Peng dan CIU


TintaSiyasi.com -- Saya tergelitik dengan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang pada prinsipnya percaya bahwa Polri telah terbukti mampu mengungkap kasus-kasus besar di tanah air. Namun ada sedikit catatan untuk kasus pembunuhan Brigadir Joshua kali ini. Mahfud mengatakan begini: 

“Begitu juga, dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini sejak awal saya yakin bisa diungkap asal kita kawal dari ranjau geng pelaku". (Repelita Online; 2022-08-09). 

Saya tafsirkan, berarti ada geng yang berusaha melindungi pelaku pembunuhan Brigadir Joshua di tubuh Mabes Polri, bahkan bisa saja suatu kelompok yang oleh IPW disebut sebagai "geng penjahat" (mafia) dan mafianya juga bisa besar. Dan karakteristik mafia ini telah ada pada penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua seperti disinyalir oleh Soleman Ponto, Mantan KaBAIS. Soleman Ponto menyebutnya Mafioso. Benarkah ada Mafia Besar (Mabes) dalam Mabes Polri? Jika ada, apakah negara boleh kalah dengan Mabes tersebut? Saya berprinsip, negara tidak boleh kalah dengan mafia besar sekalipun.  

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Kita ini telah memproklamirkan sebagai negara hukum. Sebenarnya hukum itu hadir untuk membatasi kekuasaan yang cenderung absolut. Ketika kekuasaan yang dahulu diatur oleh hukum kemudian berbalik menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, maka kekuasaan itu sudah mengendalikan hukum. Kekuasaan itu bisa berisi politik (jabatan-jabatan strategis) dan ekonomi (pengusaha) yang dikendalikan oleh segelintir orang yang kita sebut oligark dalam bahasa kasarnya sebenarnya juga tidak lebih dari mafia (geng penjahat). Mafia ini bisa terdiri dari penguasa dan pengusaha (peng-peng) dan penegak hukum jahat (criminals in uniform (CIU)). 

Ketika oligark peng-peng dan CIU mengendalikan negeri, sebenarnya kita sudah tidak lagi berada di sistem demokrasi, melainkan senyatanya menurut Ian Dallas kita telah berada di sistem okhlokrasi

Vox Rei Vox Dei (suara Raja Suara Tuhan) di Eropa klasik dikudeta. Diganti suara rakyat suara Tuhan (Vox Populi vox Dei). Lahirlah demokrasi. 

Demokrasi seolah menjadi dibela sampai mati. Padahal terjadi penyelewengan. Karena dibalik Vox populi vox Dei, menyelesup sekelompok orang penentu. Mereka yang menyusun state tadi. Merekalah kaum bankir. Pemilik bank sentral. Dan bank sentral menjadi makhluk ghaib (invisible hand) di luar Trias Politica. Tak dikenali Montesquei. Tak dikenali Machiavelli. Tapi menyelusup dalam teorinya JJ Rosseou. Inilah wujud state yang nyata. Bukan lagi Trias Politica. Melainkan Trias Politica dikendalikan sentral bank.

Karena faktanya sentral bank memiliki kekuasaan. Mereka mengendalikan uang. Mengendalikan harta. Mereka entitas yang tak bertanggungjawab secara hukum pada entitas Trias Politica. Mereka berdiri sendiri. Utuh, mandiri tanpa pengawasan. Karena gouverment bukan sebagai ownernya. Melainkan dimiliki segelintir kaum bankir. Sekuel itu bisa dibaca melalui Bank of England, 1668. Kala bank sentral pertama di dunia itu berdiri, mengendalikan Raja William sebagai nasabah terbesar. Raja Inggris berutang pada bank sehingga pemerrintahan pun di bawah kendali Bankir. Demokrasi telah berubah menjadi okhlokrasi. Dan okhlokrasi inilah yang menopang berdirinya oligarki yang merupakan gabungan dari peng-peng dan CIU. 

Akhirnya, kita bisa prediksikan bahwa penyelenggaraan dan penegakan hukum dalam masyarakat pun akan dikendalikan oleh peng-peng jahat dan CIU bukan oleh negara benevolen yang memang bertugas mengurusi, meriayah, menyejahterakan rakyatnya dan menegakkan hukum berbasis pada kebenaran dan keadilan. Yang terjadi sebaliknya: "negara" dikalahkan oleh mafia besar peng-peng dan CIU. Apakah Anda akan membiarkan negara kalah dengan Mabes (peng-peng dan CIU)? 

Tabik..!!!
Semarang, Selasa: 9 Agustus 2022

Posting Komentar

0 Komentar