Nasib Proyek Kereta Cepat, Direktur IJM: Maju Kena Mundur Kena


TintaSiyasi.com -- Menanggapi nasib proyek kereta cepat Jakarta-Bandung setelah keputusan pemerintah Cina meminta Indonesia menanggung kelebihan beban biaya pembangunannya, Direktur Indonesia Justice Monitor mengatakan maju kena mundur kena.

"Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung seperti judul film Warkop Maju Kena Mundur Kena, serba sulit. Sebab, bila dilanjutkan akan membebani APBN. Apabila mundur pun tidak mungkin karena konstruksi fisik sudah terlanjur dikerjakan," bebernya dalam video pendek berjudul Proyek Kereta Cepat Membebani Rakyat, yang diunggah di YouTube Aspirasi News, Rabu (03/08/2022).

Menurutnya, biaya kereta cepat membengkak itu beban tersendiri, beban berikutnya datang dari Wakil Menteri BUMN yang mengusulkan utang 75 persen dari Cina.

"Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo kini tengah mendiskusikan besaran pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung antara 1,1 miliar US dolar sampai 1,9 miliar US dolar," ungkapnya.

"Menurut Kartika bahwa dalam pembahasan di Beijing kita mengusulkan proporsi tetap 25/75 pinjaman CDB (China Development Bank). Dari 25 persen tersebut, 65 persennya adalah porsi inkuitas konsorsium Indonesia," terangnya.

Sekarang, lanjut Agung, proyek itu secara bertahap telah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Membangun fasilitas untuk mempermudah masyarakat dalam hal transportasi, menurut Agung adalah suatu yang tidak salah. Tetapi jika hal itu dilakukan di tengah kondisi ekonomi rakyat masih sulit, ditambah lagi negara berada dalam posisi banyak hutang, maka membangun fasilitas kereta cepat tersebut tidaklah tepat. "Apalagi anggaran APBN negara selalu berada dalam keadaan defisit," paparnya.

Dalam perencanaan sebuah proyek, tegas Agung, hendaknya penguasa melakukan perhitungan yang akurat tentang apakah proyek tersebut benar-benar dibutuhkan ataukah tidak.

"Jika memang proyek itu dibutuhkan, apakah harus diprioritaskan ataukah bisa ditunda? Kesalahan prioritas dalam mengambil kebijakan ini menandakan bahwa pemerintah tidak bisa mengurusi rakyatnya. Negara gamang dalam memilih dan memilah mana yang paling diutamakan, sebab negara terlanjur terjebak dalam lubang penjajahan kapitalisme. Sumber daya alam dikeruk oleh asing, utang makin membumbung, tentu kehadiran proyek ini malah menambah beban negara," tandasnya.

Kritik

Agung mengkritisi, pada era Kabinet Kerja sebenarnya sudah mendapatkan tantangan banyak kalangan yang menilai proyek itu tidak penting, karena Jakarta-Bandung relatif dekat.

"Sejumlah pihak juga berpendapat bahwa keberadaan kereta cepat belum menjadi kebutuhan mendesak bagi warga Bandung dan Purwakarta, begitu pula bagi warga Jakarta," imbuh dia.

Sejak proyek kereta cepat dimulai tahun 2016 lalu, menurut dia, berbagai masalah kerap muncul. Muncul dugaan sebagian pihak, adanya kasus pencurian besi, pembebasan lahan, dan beralihnya anggaran. Hal itu seolah membuktikan bahwa kritik publik selama ini benar adanya.

"Proyek ini terkesan terburu-buru dan berorientasi kepada kebijakan politik dibanding kemaslahatan publik," cetusnya.

Menurut dia, dugaan kasus itu sebenarnya cukup beralasan bagi pemerintah untuk berpikir ulang terkait proyek bergengsi tersebut. Pasalnya kereta cepat saat ini bukanlah kebutuhan mendesak bagi rakyat di tengah problem ekonomi yang tak kunjung usai.

"Maka prioritas utama yang harus lebih didahulukan yaitu pemenuhan kebutuhan pokok rakyat meliputi pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan ekonomi. Bukan malah nomboki para pemodal dari pada rakyatnya sendiri. Lagi pula berapa persen rakyat yang bisa memanfaatkan fasilitas kereta cepat tersebut?" tegasnya.

Saat ini, paparnya, sejumlah negara juga mengkaji kembali proyek infrastrukturnya di tengah dan pascapandemi.

"Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan utang pembangunan infrastruktur mereka. Misalnya, Malaysia, Myanmar dan Pakistan," imbuhnya.

Salah Urus

Kasus pembangunan kereta cepat yang dinilai lambat, dinilai oleh Agung merupakan satu gambaran kepengurusan rakyat dalam sistem kapitalis saat ini.

"Konsep pembangunan yang bernuansa kapitalistik tentu akan merugikan kepentingan umat," jelas Agung.

Agung berpesan, jangan sampai rakyat dijadikan bamper untuk memenangkan kepentingan para pemilik modal. Jangan sampai ada janji-janji manis yang mengatasnamakan rakyat, namun ternyata ujung-ujungnya tetap berpihak untuk kepentingan para pemilik modal.

"Berbeda dengan Islam, sebuah sistem kehidupan yang paripurna, Islam juga mengatur masalah pembangunan infrastruktur," bebernya.

Negara Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah, menurut Agung, sangat melarang pembangunan ala kapitalis. Negara tidak boleh meraup keuntungan dari pembangunan sarana umum, karena hal itu adalah kewajiban negara.

"Tugas pemimpin termasuk lembaga negara adalah mengurusi kebutuhan rakyatnya. Dengan demikian mereka akan melakukan semuanya dengan hati-hati dan matang. Mereka paham setiap pengeluaran dan pengambilan kebijakan akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat," pungkasnya.[] Heni

Posting Komentar

0 Komentar