Jangan Sampai Pemekaran Papua Sebagai Ajang Bagi-Bagi Kue Kekuasaan



TintaSiyasi.com -- Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky mengingatkan jangan sampai pemekaran Papua dijadikan sebagai ajang berbagi kue kekuasaan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan di luar rakyat Papua.

“Kita ingatkan, jangan sampai pemekaran ini dijadikan sebagai ajang untuk berbagi kue kekuasaan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diluar rakyat Papua,” tegasnya dalam Live! Ahli Otda Ini Geruduk MK: Dukung Pemekaran Papua untuk NKRI|Wahyudi al-Maroky di Youtube Refly Harun, Sabtu (30/08/2022).

“Terutama mohon maaf, kita lihat dari perusahaan asing maupun lain di luar daerah, tentu itu yang akan banyak mengambil benefit politik. Kalau tidak diberikan batasan-batasan tertentu, dan saya pikir ini pusat harus memberikan  garis tebal di situ, supaya jangan sampai melanggar,” imbuhnya.

Wahyudi menyarankan, kalau pun mengambil  benefit kekayaan alam di Papua, minimal dampaknya tidak terlalu merusak lingkungan dan juga minimal dampaknya untuk kesejahteraan rakyat Papua itu nyata atau bisa dinikmati.

“Jangan sampai mereka mengambil kekayaan alam tetapi yang menikmati bukan rakyat Papua dan rakyat papua seperti itu dari dulu hingga sekarang, sehingga  tujuan pemekaran tidak tercapai,” ujarnya mengingatkan.

“Untuk birokrasi dan pemerintahan, berilah ruang putra-putra daerah Papua itu dari sekarang disiapkan untuk memenuhi kualifikasinya. Kelak ketika dibutuhkan mereka sedang memenuhi kualifikasi syarat-syarat menempati duduk di jabatan tertentu itu dan memenuhi kualifikasi, sehingga dia bisa memimpin daerahnya dengan baik,” paparnya.

Ia mengingatkan, seandainya tidak ada undang-undang atau peraturan yang memberikan protektif Papua akan hancur. “Ini dampaknya jauh lebih besar. Karena apa? Dengan dimekarkan itukan posisinya semakin kecil kekuatannya,” lugasnya.

“Ini tiga poin saya pikir menjadi catatan kita agar tidak dilanggar atau minimal menjadi komitmen supaya kesejahteraan Papua itu bisa meningkat,”imbuhnya.

Tiga Poin

Wahyudi menekankan tiga poin terkait pemekaran Papua. “Pertama, pentingnya  memahami secara bersama bahwa pemekaran harus diletakkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Papua,” sebutnya.

Kedua, segala kebijakan yang dibuat harus berorientasi kepada visi pemekaran itu sendiri, yaitu kesejahteraan Rakyat. “Nah, rakyat yang mana? Ini harusnya dibatasi. Jadi minimal harus jauh lebih besar untuk rakyat daerah daripada yang lain. Kalau itu tidak ada, komunitas rakyat daerah yang dirugikan,” pesannya.

“Menurut saya, pemekaran ini juga menjawab berbagai disparitas yang ada, yang mungkin juga butuh,” imbuhnya.

Ketiga, elit harus betul-betul berorientasi untuk kesejahteraan. “Para politisi harus membuat regulasi yang memberikan protektif terhadap kesejahteraan rakyat Papua, baik itu posisinya dari SDM maupun SDA,” tandasnya.

“Kalau kita melihat itu sebenarnya, jauh lebih banyak yang menginginkan terjadinya pemekaran dalam perspektif untuk kemajuan dan kesejahteraan. Ya, tentu memang banyak juga aspek variabel negatifnya. Dalam konteks pemekaran itu tentu memang ada pro-kontra di sini,” ulasnya.

Lanjut dikatakan, faktanya selama ini kekayaan alam yang dimiliki Papua tidak jadi dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat. Banyak masyarakat Papua menjadi penonton, juga tidak menikmati hasil yang diraih.

“Saya pikir kalaupun tidak dimekarkan, hal itu juga sudah terjadi. Kalaupun dimekarkan minimal ada perubahan dinamika baru. Kalau kita berkomitmen sebagai sebuah bangsa, kemudian memberikan perhatian serius, saya pikir itu bisa diminimalisir. Kalaupun dihilangkan sama sekali kan nyaris tidak mungkin karena dengan sistem kita yang seperti ini,” tutupnya.[] Sri Nova Sagita

 

 

 

Posting Komentar

0 Komentar