“Kita ingatkan, jangan sampai pemekaran ini dijadikan
sebagai ajang untuk berbagi kue kekuasaan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan
diluar rakyat Papua,” tegasnya dalam Live! Ahli Otda Ini Geruduk MK: Dukung
Pemekaran Papua untuk NKRI|Wahyudi al-Maroky di Youtube Refly Harun,
Sabtu (30/08/2022).
“Terutama mohon maaf, kita lihat dari perusahaan asing
maupun lain di luar daerah, tentu itu yang akan banyak mengambil benefit
politik. Kalau tidak diberikan batasan-batasan tertentu, dan saya pikir ini
pusat harus memberikan garis tebal di situ,
supaya jangan sampai melanggar,” imbuhnya.
Wahyudi menyarankan, kalau pun mengambil benefit kekayaan alam di Papua, minimal
dampaknya tidak terlalu merusak lingkungan dan juga minimal dampaknya untuk
kesejahteraan rakyat Papua itu nyata atau bisa dinikmati.
“Jangan sampai mereka mengambil kekayaan alam tetapi
yang menikmati bukan rakyat Papua dan rakyat papua seperti itu dari dulu hingga
sekarang, sehingga tujuan pemekaran tidak
tercapai,” ujarnya mengingatkan.
“Untuk birokrasi dan pemerintahan, berilah ruang
putra-putra daerah Papua itu dari sekarang disiapkan untuk memenuhi
kualifikasinya. Kelak ketika dibutuhkan mereka sedang memenuhi kualifikasi
syarat-syarat menempati duduk di jabatan tertentu itu dan memenuhi kualifikasi,
sehingga dia bisa memimpin daerahnya dengan baik,” paparnya.
Ia mengingatkan, seandainya tidak ada undang-undang
atau peraturan yang memberikan protektif Papua akan hancur. “Ini dampaknya jauh
lebih besar. Karena apa? Dengan dimekarkan itukan posisinya semakin kecil
kekuatannya,” lugasnya.
“Ini tiga poin saya pikir menjadi catatan kita agar
tidak dilanggar atau minimal menjadi komitmen supaya kesejahteraan Papua itu
bisa meningkat,”imbuhnya.
Tiga Poin
Wahyudi menekankan tiga poin terkait pemekaran Papua.
“Pertama, pentingnya memahami secara
bersama bahwa pemekaran harus diletakkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat Papua,” sebutnya.
Kedua, segala
kebijakan yang dibuat harus berorientasi kepada visi pemekaran itu sendiri, yaitu
kesejahteraan Rakyat. “Nah, rakyat yang mana? Ini harusnya dibatasi. Jadi
minimal harus jauh lebih besar untuk rakyat daerah daripada yang lain. Kalau
itu tidak ada, komunitas rakyat daerah yang dirugikan,” pesannya.
“Menurut saya, pemekaran ini juga menjawab berbagai
disparitas yang ada, yang mungkin juga butuh,” imbuhnya.
Ketiga, elit harus
betul-betul berorientasi untuk kesejahteraan. “Para politisi harus membuat regulasi
yang memberikan protektif terhadap kesejahteraan rakyat Papua, baik itu
posisinya dari SDM maupun SDA,” tandasnya.
“Kalau kita melihat itu sebenarnya, jauh lebih banyak
yang menginginkan terjadinya pemekaran dalam perspektif untuk kemajuan dan
kesejahteraan. Ya, tentu memang banyak juga aspek variabel negatifnya. Dalam
konteks pemekaran itu tentu memang ada pro-kontra di sini,” ulasnya.
Lanjut dikatakan, faktanya selama ini kekayaan alam
yang dimiliki Papua tidak jadi dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat. Banyak
masyarakat Papua menjadi penonton, juga tidak menikmati hasil yang diraih.
“Saya pikir kalaupun tidak dimekarkan, hal itu juga
sudah terjadi. Kalaupun dimekarkan minimal ada perubahan dinamika baru. Kalau
kita berkomitmen sebagai sebuah bangsa, kemudian memberikan perhatian serius, saya
pikir itu bisa diminimalisir. Kalaupun dihilangkan sama sekali kan nyaris tidak
mungkin karena dengan sistem kita yang seperti ini,” tutupnya.[] Sri Nova
Sagita
0 Komentar