Peran Negara yang Hilang


TintaSiyasi.com -- Lagi dan lagi, penistaan terhadap agama menjadi hal yang sering kita dengar belakangan ini, belum lama viral tentang promosi yang dilakukan oleh sebuah restoran dan bar live music yang mengaitkan unsur agama dengan minuman beralkohol. "Holywings gratiskan minuman beralkohol bagi pemilik nama Muhammad dan Maria".

Promosi yang dibuat Holywings tersebut diunggah di media sosial dan viral. Setelah viral unggahan tersebut justru mendapat kecaman dari netizen. Konten itu dianggap menistakan agama karena menggunakan nama Nabi Muhammad dan Bunda Maria untuk promosi minuman beralkohol (Kumparan.com, 23/06/2022).

Kasus Holywings ini hanya salah satu dari banyaknya kasus penistaan agama yang terjadi. Lagi-lagi Islam selalu menjadi target dari narasi penistaan itu. Seakan tidak pernah usai, kasus-kasus seperti ini bukan tidak mungkin akan terus berulang dikemudian hari karena tidak adanya hukuman yang membuat para penista agama ini kapok. Pertanyaannya, mengapa para penista agama terus bermunculan? Apakah peran negara dalam tindak kasus semacam ini? 

Munculnya kasus-kasus penistaan agama adalah hasil yang dituai dari sistem sekularisme yang diterapkan di negeri ini. Sistem ini memang memisahkan peran agama dalam mengatur urusan-urusan kehidupan. Agama hanya mengatur urusan pribadi para pemeluk agama terhadap Tuhannya dan tidak diperbolehkan menggunakan unsur agama dalam kehidupan bernegara. Dari sistem sekularisme ini lahir paham yang menjunjung tinggi kebebasan baik itu kebebasan berakidah, berpendapat juga berekspresi. 

Atas nama kebebasan inilah yang membuat penista agama dengan bebas berpendapat dan berekspresi hingga tak acuh terhadap batasan-batasan yang ada termasuk batasan agama. 

Sistem sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan melahirkan
paham-paham lainnya seperti demokrasi, liberalisme, dan pluralisme yang menganggap bahwa agama bukan sesuatu yang wajib untuk dijaga dan dilindungi 

Sanksi bagi para penista agama juga dirasa tidak tegas, hingga bukan hal yang aneh jika kasus seperti ini bisa terjadi kembali karena ringannya hukuman yang diterima. Selama ini, peran negara sangat minimalis bahkan cenderung pasif dan baru bertindak setelah umat Islam bergerak dan bersuara dengan lantang. Undang-undang penodaan agama yang dijadikan sebagai dasar hukum menjaga dan melindungi agama pun tidak cukup untuk menangkal penistaan terhadap agama terlebih agama Islam. 

Penerapan hukum yang lahir dari ide sistem sekuler pastilah akan berbenturan dengan paham lainnya, begitupula dengan Islam. Mereka menganggap berlebihan jika kita sebagai umat Muslim merasa marah dan tidak terima atas penistaan yang terjadi terhadap Islam. Pun, menuntut agar para pelaku penista agama ini dihukum dengan tegas adalah sesuatu yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan melanggar kebebasan mereka. 

Banyaknya kasus penistaan agama ini sesungguhnya membuktikan bahwa sistem sekularisme yang diterapkan di negeri ini gagal melindungi dan menjaga agama. 

Dalam Islam, penistaan terhadap agama hukumnya haram, bahkan bisa dijatuhi hukuman mati. Hukuman ini sudah pasti akan memberikan efek jera kepada pelaku penista agama sehingga tidak akan lagi terjadi di kemudian hari. Inilah salah satu peran negara dalam menjaga dan melindungi kemuliaan Islam. 

Imam Al-Ghazali berkata, "Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan dasar tanpa penjagaannya akan hilang."

Oleh karena itu, negaralah yang mempunyai peran untuk menjaga agama. Dengan negara yang menerapkan aturan Islamlah, umat dan agamanya akan terjaga dan terlindungi bahkan memutus rantai penistaan agama dan memberikan efek jera sehingga Islam akan selalu terjaga kemuliannya dan tidak menjadi bahan olok-olok bagi para pembenci Islam.

Wallahu a'lam. []


Oleh: Vanny Vadhila
Aktivis Muslimah Karawang

Posting Komentar

0 Komentar