Bung Chandra: Jika Politik Identitas Dilarang, maka Akan Paradoks dan Bertentangan dengan Konstitusi


TintaSiyasi.com -- Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. menjelaskan pandangannya soal politik identitas. "Jika politik identitas dilarang, maka ini akan menjadi paradoks atau pertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan," kata Bung Chandra, sapaan akrabnya kepada TintaSiyasi.com, Sabtu, 16 Juli 2022.

"Tidak ada yang salah dengan politik identitas selama disampaikan secara damai, intelektual, adu gagasan, dialektika, tanpa kekerasan dan tanpa pemaksaan," imbuh Bung Chandra.

Hal itu ia sampaikan karena menjelang pemilu istilah "politik identitas" dikampanyekan dan dinarasikan sebagai sesuatu yang buruk, tercela dan harus dijauhi. Padahal, politik identitas adalah pendekatan politik di mana orang-orang dari ras, agama, jenis kelamin, latar belakang sosial, kelas sosial, lingkungan, atau faktor pengenal lainnya mengembangkan agenda politik yang didasarkan pada identitas ini (identity politics is a political approach wherein people of a particular race, religion, gender, social background, social class, environmental, or other identifying factors develop political agendas that are based upon these identities).

Secara sederhana politik identitas, menurut dia adalah aktivitas politik yang mengacu identitas ras, agama, etnis, sosial atau budaya. Misalnya, dalam konteks agama Islam, Islam memiliki ajaran konsep tentang kepemimpinan, pemimpin atau penguasa dan menjalankan pemerintahan. 

Menyampaikan ajaran dan konsep Islam terkait kepemimpinan dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, katanya. Jaminan itu tertuang pada Pasal 29 ayat (1) dan (2), yaitu, (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sedangkan pasal 28E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan prinsip non-derogability yaitu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun. 

Sebagaimana ia memberikan contoh, misalnya di dalam agama Islam terdapat ajaran yang menyatakan "wajib memilih pemimpin dengan latar belakang agama, menjalankan pemerintahan berdasarkan agama". "Maka negara dan siapa pun tidak boleh melakukan stigmatisasi terhadap ajaran agama tersebut. Melakukan stigmatisasi dan kriminalisasi terhadap hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas 

Posting Komentar

0 Komentar