Beli Minyak Goreng Curah Lewat Peduli Lindungi Menambah Derita Rakyat Kecil


TintaSiyasi.com -- Mulai hari Senin 27 Juni 2022, pemerintah mulai mensosialisasikan transisi pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Penanganan Minyak Goreng wilayah Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sosialisasi tersebut akan berlangsung selama 2 pekan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki aplikasi tersebut, bisa menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat membeli minyak goreng curah.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini pun berujar, pembelian minyak goreng curah di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10 kilogram (kg) untuk satu NIK per harinya. Selain itu, harga minyak goreng curah tersebut sudah sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg (Kompas.com, 27/6/2022).

Menurut Luhut perubahan sistem ini untuk memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan PeduliLindungi lanjut dia, berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan untuk memitigasi adanya penyelewengan di berbagai tempat dan dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan juga kenaikan harga minyak goreng.

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengatur distribusi minyak goreng di masyarakat, namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pengawasan lebih diperketat di kalangan masyarakat bawah? Padahal pada bulan Maret yang lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan bahwa muncul dugaan adanya penyelewengan distribusi minyak goreng curah yang justru dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha eksportir. Mereka yang seharusnya mendistribusikan minyak goreng curah untuk masyarakat, justru mengekspornya ke luar negeri.

Hal tersebut terjadi karena ada perbedaan harga Rp 8.000 per liter antara minyak goreng curah hasil domestic market obligation (DMO) dengan harga ekspor. Inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab kenapa harga minyak goreng mahal. Bahkan saat itu kepolisian pun berjanji akan mengumumkan beberapa calon tersangka penyelewengan minyak goreng DMO pada 21 Maret, namun kenyataannya sampai saat ini nama-nama tersebut tidak pernah terungkap. 

Tidak heran jika kebijakan tersebut mendapatkan banyak tanggapan negatif dari berbagai kalangan. Selama ini masyarakat sudah dipusingkan dengan harga minyak goreng yang mahal, sekarang penderitaan mereka semakin bertambah dengan cara pembelian yang harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sebagian besar masyarakat menganggap kebijakan tersebut menyulitkan pembeli, terutama pembeli yang sudah berusia lanjut dan tidak menguasai teknologi. Apalagi bagi masyakat bawah yang jangankan punya handphone, untuk membeli makan sehari-hari saja mereka tidak memiliki cukup uang.
 
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyarankan pemerintah seharusnya membuat mudah masyarakat dalam membeli minyak goreng curah. Menurut Bhina, mendapatkan minyak goreng curah adalah hak rakyat. Dengan adanya kebijakan itu, dia melihat pemerintah tidak mampu mengatur minyak goreng secara menyeluruh.


Islam Mengatur Ketersediaan dan Distribusi Kebutuhan Pokok

Hal tersebut tentu berbeda dengan pengaturan distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok dalam Islam. Untuk menjaga agar ketersediaan barang di masyarakat tidak terganggu, maka tidak ada tempat dalam Islam bagi praktik kecurangan dalam perdagangan semisal penimbunan barang dan mempermainkan harga. Semuanya haram. 

Nabi SAW memberikan pujian kepada para pedagang yang jujur dan tepercaya. Beliau bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (tepercaya) akan (dikumpulkan) bersama para nabi, para shiddiqqîn dan para syuhada pada hari kiamat (nanti)” (HR. Ibnu Majah).

Para produsen dan pedagang dilarang untuk menimbun komoditi perdagangan agar harga meroket sehingga menguntungkan produsen dan para pedagang. Nabi SAW bersabda, “Siapa yang melakukan menimbun makanan terhadap kaum muslim, Allah akan menimpakan kepada dirinya kebangkrutan atau kusta” (HR. Ahmad).

Praktik monopoli pasar termasuk kartel adalah cara perdagangan yang diharamkan Islam. Praktik perdagangan seperti ini hanya menguntungkan para pengusaha karena mereka bebas mempermainkan harga. Sebaliknya, rakyat tidak punya pilihan selain membeli dari mereka. Inilah kezaliman nyata.

Nabi SAW memperingatkan para pelaku kartel dan monopoli pasar ini dengan ancaman yang keras, “Siapa saja yang memengaruhi harga bahan makanan kaum muslim sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk menempatkan dirinya ke dalam tempat yang besar di neraka nanti pada hari kiamat” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam Islam, negara tidak boleh kalah oleh para pemilik kartel ini. Negara harus memberangus praktik kartel dan monopoli perdagangan. Sebabnya, salah satu kewajiban negara menurut Islam adalah melindungi hajat hidup masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk dalam perdagangan.

Khalifah Umar ra memberlakukan larangan praktik monopoli di pasar-pasar milik kaum Muslim. Khalifah Umar ra pernah bertanya kepada Hathib bin Abi Balta’ah, “Bagaimana cara engkau menjual barang, Hathib?” Ia menjawab, “Dengan utang.” Khalifah Umar lalu berkata, “Kalian berjualan di pintu halaman dan pasar milik kami, tetapi kalian mencekik leher kami. Kemudian kalian menjual barang dengan harga sesuka hati kalian. Juallah satu shâ’. Bila tidak, janganlah engkau berjualan di pasar-pasar milik kami atau pergilah kalian ke daerah lain dan imporlah barang dagangan dari sana. Lalu juallah dengan harga sekehendak kalian!” (Rawwas Qal‘ahji, Mawsû’ah Fiqh Umar bin al-Khaththâb, hlm. 28).

Khalifah Umar tidak hanya membatasi praktik monopoli terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan hewan, tetapi bersifat umum terhadap setiap barang yang mendatangkan mudarat (kerugian) bagi orang-orang jika barang itu tidak ada di pasaran. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa’, bahwa Khalifah Umar bin al-Khaththab ra pernah mengatakan, “Tidak boleh ada praktik monopoli di pasar-pasar milik kami” (Rawwas Qal’ahji, Mawsû’ah Fiqh Umar bin al-Khaththâb, hlm. 29).

Bukan hanya melarang praktik perdagangan monopoli dan kartel, khilafah juga menghukum para pelakunya. Khilafah juga berhak melarang mereka berdagang sampai jangka waktu tertentu sebagai sanksi untuk mereka. Tindakan ini terutama akan ditujukan kepada para pengusaha dan pedagang besar. Sebabnya, merekalah yang paling mungkin melakukan tindakan zalim tersebut. 

Ironinya, dalam sistem kapitalisme, para konglomerat yang mendominasi pasar sering tak tersentuh hukum. Hanya para pedagang kecil atau warga yang sering mengalami razia dan dikenai hukuman. Negara sering kalah dan tunduk pada kepentingan kartel. 

Dalam proses jual beli pun Islam melarang negara untuk mempersulit rakyatnya, karena para pemimpin dalam Islam mengimani hadis nabi SAW: “Ya Allah, barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya” (HR. Muslim).

Dengan langkah-langkah di atas, maka Islam dalam naungan Daulah Khilafah akan menyelesaikan segala permasalahan kehidupan, termasuk permasalahan minyak goreng ini secara tuntas tanpa menzalimi rakyat kecil. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Kamila Azizah
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar