Terombang-ambing Peralihan Endemi dan Lonjakan Kembali Covid-19, Rakyat Apatis?


TintaSiyasi.com -- Wacana kemuakan pada pandemi Covid-19 merebak di masyarakat karena ketidakseriusan penanganan pandemi. Mulai akhir 2021 persiapan peralihan pandemi menuju endemi dipersiapkan dengan rangkaian vaksinasi yang masif dilakukan. Awal Ramadhan 1443H dan Idul Fitri rakyat mengganggap pandemi Covid-19 telah menghilang. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio N Kacaribu dalam acara Indonesia Bicara pada Kamis (10/9) mengatakan bahwa APBN harus siap merespon dinamika, khususnya pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial (Kemenkeu.go.id, 10/9/2021). Kebiasaan memakai masker dan menghindari kerumunan mulai ditinggalkan. Semua kegiatan publik pun marak semua seolah kebebasan dari kungkungan. Napas perekonomian rakyat pun mulai lebih aktif berjalan kembali.

ISU pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 di seluruh Indonesia, menarik perhatian publik. Sebab melihat adanya pelonggaran, diartikan sudah bisa atau tidak perlu adanya PPKM. Masyarakat beranggapan sudah siap beralih ke fase endemi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan penjelasan jika negara tidak bisa memutuskan sendiri, terkait perlalihan fase dari pandemi ke endemi (Okezone.com, 3/6/2022). Kondisi ini kembali semakin membingungkan ketika ada beberapa penyakit baru muncul misal hepatitis akut dan monkeypox lalu disusul adanya kemunculan varian baru BA-4 dan BA-5 omicron. 

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penambahan setelah pada selasa 14/6/2022, 930 orang terkonfirmasi positif. DKI Jakarta menjadi provinsi yang melaporkan kenaikan terbesar, yaitu 517 kasus baru. Jumlah pasien yang terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 bertambah sebanyak 1.242 pasien (Tribunnews. com, 15/6/2022). Juru bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengungkap ada lima provinsi yang diawasi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan munculnya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Kedua Omicron baru juga diprediksi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bakal memuncak di Juli mendatang, perkiraan kasus harian mencapai 20 ribu orang (Detik.com, 16/6/2022). Sehingga sebagaimana topik bahasan Muslimah Media Center tanggal 17/6 hari ini, dengan naiknya kasus Covid-19, Indonesia tidak siap hadapi endemi, benarkah?


Mendedah Prediksi Kasus Harian Covid-19 dan Peralihan Menuju Endemi

Lima propinsi yang dimaksud adalah : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Maka kelimanya dilakukan tes WGS (whole genome sequencing) untuk memastikan apakah saat ini pasien-pasien itu juga semuanya subvarian BA.4 atau belum, atau masih campuran (Detik.com, 16/6/2022). 

Genome sequencing Covid-19 adalah upaya melihat urutan kode genetik. Selain itu, metode ini juga memiliki nilai penting untuk melihat karakterisasi dari virus corona yang tengah bersirkulasi di Indonesia. Genome sequencing dapat memahami pola distribusi virus sehingga bermanfaat untuk penanggulangan dan pencegahan infeksi ini ke depannya. Sehingga tentu saja hasil WGS berkisar 2 pekan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pendek kata sebenarnya ini bagian dari pemeriksaan biologi molekuler sebagaimana PCR. 

Pada umumnya, metode identifikasi virus Covid-19 ada empat tahap yaitu: Pertama, pemotongan DNA (sharing) pada bagian molekuler DNA virus menjadi bagian lebih kecil agar mesin pengurut DNA dapat membacanya. Kedua, pengodean DNA (barcoding) memberikan kode atau sejenis barcode untuk mempermudah proses identifikasi. Ketiga, whole genome sequencing, memasukkan DNA beberapa sampel virus ke dalam sebuah alat (whole genome squencer) untuk melacak barcode agar terdeteksi asal kepemilikan DNA. Keempat, analisis data dengan membandingkan urutan DNA virus dan mengidentifikasi perbedaannya. Proses inilah yang memberikan informasi bagaimana tingkat kedekatan dan kekuatan jenis virus tertentu untuk menimbulkan gejala yang sama pada manusia.

Tentu saja penelitian ini masih berjalan dan kabarnya bahkan mampu menetapkan varian spesifik yang menular di Indonesia. Sayangnya ilmu pengetahuan pada awal pandemi hingga tahun 2022 ini hanya digunakan ketika punya perkiran dan timing kuat yang bisa dijadikan alasan rezim. Ilmu pengetahuan sebenarnya terbukti mampu mengawal pandemi negeri ini. Tetapi yang terjadi justru penguasa lebih mempercayai import dan arahan negara asing sehingga penanganan Covid-19 digabungkan dengan penanganan ekonomi. Fakta menjengkelkan kebijakan yang ditopang dengan opini penuh manipulatif peningkatan aktivitas ekonomi yakni penetapan new normal yang berefek pada peningkatan korban Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mulai mengambil ancang-ancang seiring naiknya kasus Covid-19 di Indonesia (Kompas.TV, 17/6/2022). Tindakan gercep ini tentusaja membawa senyum sumir warga. Dampak Covid-19 lalu dengan anggaran sebesar itu yang terjadi justru komersialisasi hajat warga dengan PCR, Antigen dan reagen kesehatan lain. Penunggakan pembayaran nakes, dokter dan minimnya anggaran rumah sakit untuk berhadapan dengan virus Covid-19. Lalu penopang dampak Covid-19 untuk rakyat kalangan menengah ke bawah dengan bansos, PKH, BLT yang rawan korupsi. Kasus lalu masih lekat dalam jejak digital dan ingatan rakyat bagaimana buruknya pelayanan negeri ini.

Maka sebenarnya kenaikan ini apakah hanya menjadi alasan pengajuan APBN dan APBD untuk memperkaya pundi pribadi penguasa? Melihat kecepatan gerak dalam hitungan hari ini tentusaja menjadikan pertanyaan besar. Mengapa untuk kasus stunting, kematian warga karena tidak mampu mendapatkan akses hidup layak tidak bisa ditanggapi dengan cepat? Mungkin kasus itu dikatakan tidak menular, tapi dampak tekanan kapitalisme yang butuh dana berkelanjutan yang tidak bisa lepas dan tidak ada yang menguntungkan dalam prosesnya. Dan ini beda dengan Covid-19 yang masih dalam penelitian yang berjalan sehingga bisa dipasarkan dan dipaksakan pada rakyat dengan sedikit teror dan ketakutan. 

Satu hal lagi yang mencemaskan kaum Muslim adalah waktu-waktu ini mendekati momen Idul Adha 1443H. Beberapa saat isu PMK hewan yang menimpa sapi hingga warga Boyolali misalnya mengeluhkan dampak penyakit ini pada hewan. Terdapat empat daerah di Jawa Timur yang terkena penyebaran wabah PMK yakni Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto (Republika, 15/5/2022). Sehingga vaksinasi massal PMK dilakukan di Sidoharjo Jatim pada 14/6/2022. Untuk kaum muslimin diskriminasi agenda keagaman dengan PPKM ada kemungkinan bisa terjadi. Mengingat adanya 5 propinsi yang tanggal 17 Juni 2022 meluas pada 8 propinsi cakupannya. Pengumuman kenaikan kasus harian ini tentusaja seolah menargetkan moment Idul Adha. Sebagaimana prediksi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bakal ada kenaikan COVID-19 dalam beberapa waktu ke depan dan tren turun menjelang bulan Agustus 2022 (Detik.com, 17/6/2022).

Apabila kondisi ini dicermati secara saksama, dapat dikatakan determinan sosial kesehatan pada hakikatnya adalah sistem kehidupan yang bersifat unik bagi setiap ideologi. Determinan sosial kesehatan sesuai definisi WHO adalah faktor nonmedis yang berpengaruh terhadap kesehatan. Berupa kondisi orang dilahirkan, tumbuh, bekerja, hidup, dan menua; serta rangkaian kekuatan dan sistem lebih luas yang membentuk kehidupan sehari-hari, yakni mencakup kebijakan dan sistem ekonomi, agenda pembangunan, norma sosial, kebijakan sosial, dan sistem politik.” Dengan demikian, determinan sosial kesehatan kapitalisme adalah sistem kehidupan kapitalisme itu sendiri. Tercakup di dalamnya adalah sistem ekonomi kapitalisme, sistem politik demokrasi, sistem pendidikan sekularisme, dan sistem kesehatan kapitalisme. Berbagai determinan sosial kesehatan dibentuk dalam kondisi krisis sehingga berakibat buruk pada kesehatan. Oleh karenanya, demi kepentingan ekonomi dan kaum kolonialis kapitalis, dibenarkan adanya pembiaran pergerakan manusia dari dan ke area wabah, serta mencukupkan wabah pada tahap terkendali, bukan diberantas (MuslimahNews.com, 12/6/2022). 


Analisa Ahli Terkait Kondisi Kesehatan Indonesia

Ahli kesehatan masyarakat Hermawan Saputra menyayangkan kebijakan pemerintah yang melonggarkan pembatasan di masa pandemi, terkait situasi kenaikan kasus Covid-19. Menurut Hermawan, walau niatnya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian, tetapi pelonggaran itu membuat masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Protokol kesehatan yang longgar ini justru akan tetap membuat risiko Covid-19 tetap tinggi di tengah masyarakat. Sebab di tengah harapan penurunan kasus dan berharap akan segera masuk ke fase endemi, maka tidak ada satupun pihak yang ingin kembali terjadi lonjakan (Msn.com, 12/6/2022).

Sedangkan secara epidemiologis, Professor dalam bidang evolusi virus dan genomik, Aris Katzourakis, mengatakan bahwa endemi terjadi jika angka kejadian (rate) itu statis atau tidak naik dan tidak juga turun drastis. Atau lebih tepatnya, jika orang yang terinfeksi seimbang dengan angka penularan virus. Persentase kejadian di Indonesia saat ini menurut Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban, menyatakan bahwa walaupun positivity rate sudah kurang dari 10% namun status endemi tidak kemudian diartikan sebagai situasi yang bebas COVID-19. Ia menambahkan, di situasi endemi, virus masih bisa menyebar dan menyebabkan kematian, meski tidak secepat tahun-tahun sebelumnya (Kompas.com, 24/3/2022).

Pakar epidemiolog Unair Laura Navika Yamani mengatakan, jika kebijakan kelonggaran protokol kesehatan bisa dimulai dengan memperhatikan status herd immunity masyarakat. Menurut Laura, status imunitas masyarakat Indonesia bisa diasumsikan sudah mencapai herd immunity. Sehingga bisa asumsikan mungkin sudah mencapai herd immunity dengan program vaksinasi 70 persen yang sudah terlewati. Bahkan booster dan data serologi pengecekan antobodi bahwa populasi kita 90 persen sudah memiliki antibodi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kewaspadaan gejala, penerapan protokol kesehatan, dan penguatan status imunitas dengan pemenuhan gizi seimbang (kumparan.com, 17/6/2022).

Menghadapi lonjakan kasus Covid-19, ahli bidang Pulmonologi & Kedokteran Respirasi FKUI Prof Tjandra Yoga Aditama mengungkap 5 hal yang harus menjadi perhatian saat ini. Pertama, pemerintah perlu mengetahui penyebab lonjakan kasus ini. Kedua perlu diperhatikan protokol kesehatan. Ketiga meningkatkan vaksinasi. Sekarang vaksinasi 2 kali baru 60% dari jumlah penduduk dan booster bahkan baru 20%. Keempat yang perlu dapat perhatian khusus adalah kelompok dengan risiko tinggi (risti) seperti lansia dan komorbid. Penting mengingatkan penggunaan masker dan menghindari kerumunan. Kelima kesadaran bahwa saat ini Indonesia masih berada dalam situasi pandemi dan kondisi yang tidak bisa ditebak sebab kasus dapat meningkat sewaktu-waktu (kumparan.com, 17/6/2022).

Melihat berbagai analisa ahli kita akan melihat bagaimana kungkungan kapitalisme dibidang kesehatan sungguh tidak masuk akal. Apakah protokol kesehatan mampu mengatasi Covid-19, jawabannya tidak. Meski demikian tiada cara lain untuk warga tetap menggunakan sebagai langkah upaya karena tiada cara preventif lain. Membentuk herd imunity yang diidamkan justru tercapai dengan menguji cobakan warga yang sudah divaksin atau mendapatkan kekebalan tubuh alami terhadap virus. Dampaknya tentusaja, jutaan jiwa meninggal dan ratusan juta jiwa menjadi korban bahkan jadi pengidap berbagai penyakit berbahaya sebelum herd immunity yang diangankan terwujud. Miris.


Rakyat Menjadi Pihak Lemah Terzalimi dalam Kapitalisme

Rakyat sejatinya adalah pemilik kekuasaan. Tiada kekuasaan akan terjadi jika tiada dukungan rakyat. Namun kondisi dalam tatanan kapitalisme menjadikan rakyat mudah dipermainkan dengan isu dan black campaign. Juga dipecah belah dengan adanya tekanan pada sebagian golongan dan pemihakan pada sebagian yang lain. Entitas rakyat yang memang membutuhkan aturan dan pelayanan publik untuk hidup menjadikannya pihak seperti air didaun talas. 

Demikian tentusaja tidak terjadi begitu saja. Penguasa dan oligarkhi memahami bahwa mereka butuh rakyat 'memihak' mereka agar melaksanakan kebijaksanaan. Bagaimanapun kondisi yang terjadi kekuasaan ditangan rakyat memang seolah-olah diberikan ke tangan penguasa. Oleh karena itu penguasa kapitalisme sejak masa kelam sebelum Renainsance sudah merancang strategi busuk dengan meminjam tangan 'rakyat' untuk melakukan kebijakan mereka. 

Sebutlah pasukan Salib sebagai pasukan pembebasan dosa ala Barat yang bersedia melalukan pertumpahan darah melawan Daulah Islamiyyah. Pembentukan misionaris yang menarik kalangan orang non Islam dalam Daulah Islam agar mendukung stategi nasionalisasi dan penghapusan Daulah Islamiyyah dengan membentuk Komite Kebangsaan ciptaan Musthafa Kemal sebagai agen Inggris. Hingga hari ini kita bisa melihat terpecahnya buruh dengan adanya serikat buruh yang sejalan keinginan pengusaha- rezim dan yang tidak menghadapi isu UU CILAKA misal. Buzzer bayaran yang dibentuk dan seolah menjadi tangan kanan rezim untuk melandingkan beberapa kebijakan yang butuh opini umum.

Strategi berulang ini sesungguhnya tidak pernah akan menjadikan kebijakan kapitalisme pro rakyat. Karena ketika sebagian menolak dengan keras tetapi sebagian yang lain bertolak belakang. Apalagi ketika media massa juga dikendalikan rezim. Maka kondisi pandemi misalnya hanya akan menjalankan program lip service alih-alih mengatasi dan menyelesaikan pandemi Covid-19. Terlebih pandemi juga digunakan rezim dan oligarkhi untuk mengendalikan sekaligus memeras rakyat. Maka wajar kondisi ini tiada pernah berakhir. Dan akan digoreng kembali jika rezim membutuhkan.

Untuk melakukan transisi pandemi ke endemi, pemerintah mestinya melakukan persiapan lebih matang ketimbang sekadar rencana atau wacana. Jika tidak menyiapkan langkah strategis dengan baik, hal tersebut akan berdampak pada sebaran penyakit yang terus terjadi. Hal-hal yang mestinya disiapkan, terangkum dalam beberapa hal:

Pertama, memastikan edukasi protokol kesehatan tetap berjalan meski kasus Covid-19 menunjukkan penurunan. Negara tidak boleh latah dengan kebijakan negara lain. Hal ini mengingat infrastruktur, sistem kesehatan, dan kesiapan Indonesia tentu berbeda dengan negara lain. 

Kedua, memastikan pelaksanaan vaksinasi merata hingga ke pelosok desa, baik vaksinasi dosis 1, 2, dan 3 (booster). Hingga hari ini, vaksinasi dosis ketiga baru mencapai 22,71%.

Ketiga, tidak gegabah “mengendemikan” pandemi. Jika dirasa Indonesia belum memenuhi indikator endemi, ya jangan memaksakan diri hanya karena alasan ekonomi sebab hal ini menyangkut keselamatan nyawa rakyat. 

Keempat, tidak menerapkan kebijakan nanggung atau tarik ulur perihal penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan tarik ulur hanya akan membuat kepercayaan publik kepada pemerintah makin menurun. Akibatnya, imbauan kesehatan yang pemerintah serukan tidak akan didengar dan diikuti masyarakat.

Kelima, melakukan pelayanan kesehatan secara optimal, baik pandemi maupun endemi. Selama pandemi, biaya penanganan dan pasien Covid-19 menjadi tanggungan negara. Namun, bila status pandemi berubah jadi endemi, ada kemungkinan biaya pengobatan pasien Covid-19 tidak lagi menjadi tanggungan negara. Ini akibat pengelolaan sistem kesehatan yang dikapitalisasi. Pemerintah pun pilih-pilih dalam menggratiskan biaya kesehatan masyarakat (MuslimahNews.com, 15 Juni 2022).


Kesimpulan

Kondisi peralihan pandemi menuju endemi pada dasarnya menjadi kondisi yang bisa diupayakan terjadi lebih cepat jika penguasa menyelesaikan dengan cepat dan tepat tidak terjebak pada kapitalisme sekuler yang membingungkan rakyat.

Berbagai analisa ahli dalam negeri yang ada tidak lepas dari prokes kesehatan, vaksin, bantuan kaum miskin demi terbentuknya herd immunity dan tetap berjalannya laju perekonomian negeri ini

Rakyat sejatinya pemilik kekuasaan akan tetapi penguasa dan oligarkhi senantiasa melakukan konspirasi agar kesadaran rakyat untuk bangkit tidak terbangun, bahkan apatis dan tunduk pada kapitalisme. Maka butuh kekuatan ideologi Islam sebagai alternatif kebangkitan umat. Allohu Akbar! []


Oleh: Retno Asri Titisari
Dosol Uniol 4.0 Diponorogo

Posting Komentar

0 Komentar