Sapi Perah Itu Bernama Rakyat


TintaSiyasi.com -- Makna politik secara esensi sebenarnya adalah upaya mengurus urusan rakyat. Mengurus urusan itu maknanya tentu saja luas, tapi positif. Tujuan mengurus itu agar terurus. Ruang lingkup mengurus bisa banyak misalnya memudahkan, memberi solusi, meringankan, membantu, mensejahterakan, memerdekakan, membimbing, memperhatikan, menyayangi, mendidik, memberdayakan, melindungi, dan tentu saja masih banyak lagi.
 
Tugas pemerintah adalah mengurusi urusan rakyatnya, bukan menjadikan rakyat sebagai budaknya. Dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka idealnya rakyat hidup dengan semua kebaikan dibawah sebuah kepemimpinan negara. Pemerintah itu pro kepada rakyat yang diurusnya. Itulah pemerintah, tentu berbeda dengan penjajah. Sebaliknya, penjajah itu perilakunya negatif. Namanya juga penjajah, kerjanya adalah memaksa, membunuh, memenjarakan, menyulitkan, menyengsarakan, membelenggu, menzalimi, meneror, membodohkan dan pelaku buruk lainnya.
 
Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah siyasah syar’iyyah. Siyasah berakar kata sâsa - yasûsu. Dalam kalimat sasa addaaba yasusuha siyasatan berarti qama ‘alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). 
 
Siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya. Maknanya juga bisa mengatur urusan untuk kebaikan.  Secara tersirat dalam pengertian siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu: pertama. Tujuan yang hendak di capai melalui proses pengendalian. Kedua. Cara yaitu pengendalian menuju tujuan tersebut.
 
Al Ghazali melukiskan hubungan antara agama dengan kekuasaan politik dengan ungkapan: “Sultan (disini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban dunia wajib untuk ketertiban agama; ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul. Jadi wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya.” 
 
Imam Al Mawardi dalam “Ahkamus Sultaniyyah Wal Walayatud Diniyah” menjelaskan siyasah syar’iyah sebagai: “Kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (hirosatud din wa raiyyatud dunya).”
 
Di mata pemerintah Islam, rakyat adalah pihak yang harus diurus dan  dilayani berdasarkan syariah Islam. Sebab pemerintah mengemban amanah Allah dan rakyat sekaligus. Sedangkan definisi Siyasah Syar’iyah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah: Pengaturan urusan pemerintahan kaum Muslim secara menyeluruh dengan cara mewujudkan maslahat, mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) melalui batasan-batasan yang ditetapkan syara’ dan prinsip-prinsip umum syariah (maqasidhus syari’ah) –kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nash dan hanya menyandarkan pendapat para imam mujtahij.
 
Sementara di mata penjajah, rakyat adalah sapi perahan, dihisap darahnya hingga mati terkapar. Jika ada pemerintah tapi berwatak penjajah, kerjanya hanya menyengsarakan rakyat, mungkin mereka dahulu adalah para pengkhianat bangsa dan berkomplot dengan para penjajah. Dalam setiap penjajahan, maka akan muncul para jongos dan cecunguk penjajah yang tega makan tulang saudaranya sendiri.  
 
Sebagai contoh perilaku buruk penjajah adalah kerja paksa atau romusha yang dilakukan oleh Jepang atas bangsa Indonesia dahulu. Romusha adalah sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang kepada penduduk Indonesia saat masa penjajahan. Jepang mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour, Kepulauan Hawaii. Serangan tersebut menjadi awal penaklukan wilayah Asia Pasifik di tangan Jepang. Di Indonesia, armada Jepang sampai di pantai utara Jawa Barat. Ketika itu, tujuan Jepang ingin menguasai Bandung sebagai basis militer Belanda di Indonesia.
 
Mengutip dari kemdikbud.go.id, pada 8-9 Maret 1942 Jepang dan Belanda bertemu di Kalijati, Subang untuk menandatangani perubahan pemerintahan jajahan. Penandatanganan tersebut membuat Jepang menguasai daerah jajahan Belanda. Jepang membuat propaganda di Indonesia dan berkeinginan menjadi negara persemakmuran di wilayah Asia Pasifik. Jepang memberlakukan sistem kerja paksa atau romusha terhadap rakyat pribumi adalah untuk memperbaiki perekonomiannya dan membantunya dalam Perang Asia Timur Raya.
 
Awal kedatangan Jepang ke Indonesia pada 1942 disambut baik oleh rakyat pribumi, karena mereka dianggap berhasil mengusir Belanda yang sudah lama menjajah. Padahal, tujuan kedatangan Jepang adalah untuk mendapat keuntungan dari berbagai sumber daya yang ada di Indonesia. Tidak berbeda dari Belanda, Jepang pun ingin memanfaatkan sumber daya manusia dan alam dari Indonesia untuk memajukan perekonomian mereka.
 
Jepang lantas merekrut tenaga kerja pribumi, yang awalnya dipekerjakan secara sukarela dan ditempatkan tidak jauh dari tempat tinggalnya. Namun, dalam perkembangannya, Jepang mulai melakukan sistem kerja paksa atau romusha dan mengirim rakyat pribumi ke berbagai negara di Asia Tenggara. Bahkan, semua keluarga juga diwajibkan untuk menyerahkan setiap anak laki-laki mereka untuk bekerja dengan Jepang. (Kompas.com. penulis Verelladevanka Adryamarthanino | Editor Widya Lestari Ningsih).
 
Nah sekarang bagaimana kondisi rakyat dalam pemerintahan demokrasi, apakah seperti dalam pemerintahan Islam atau seperti dalam penjajahan? Ternyata fakta menujukkan bahwa dalam demokrasi ada segelintir elit yang kerjanya memperkaya diri dan menciptakan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi. Melansir Thoughtco, "Oligarki" berasal dari kata Yunani "oligarkhes", yang berarti "sedikit yang memerintah". Jadi, oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang, yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, atau kekuatan militer.
 
Pada 600-an SM, ketika Yunani negara-kota dari Sparta dan Athena diperintah oleh kelompok elit bangsawan berpendidikan, pemerintahan oligarki berjaya. Selama abad ke-14, negara-kota Venesia dikendalikan oleh bangsawan kaya yang disebut "aristokrat". Saat Afrika Selatan berada di bawah sistem apartheid kulit putih hingga 1994, adalah contoh klasik dari sebuah negara yang diperintah oleh bentuk pemerintahan oligarki berbasis rasial.
 
Semua bentuk pemerintahan, seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oleh oligarki. Adanya konstitusi atau piagam formatif serupa tidak menghalangi kemungkinan oligarki memegang kendali yang sebenarnya atas pemerintahan. Jadi tidak heran jika demokrasi yang kini tengah diterapkan oleh dunia justru dalam cengkeraman oligarki. Antara demokrasi dan oligarki seperti lingkaran setan.
 
Istilah lingkaran setan adalah keadaan atau masalah yang seolah-olah tidak berujung pangkal, sulit dicari penyelesaiannya; proses atau lingkaran tidak berujung pangkal. Kapitalis sekuler sebagai metode operasional demokrasi telah menyebabkan kerusakan dan kehancuran ekonomi dunia bahkan Indonesia. Akibatnya, krisis globalpun terjadi dan berbarengan dengan pandemi yang telah menyengsarakan umat manusia di dunia abad ini. Penerapan demokrasi liberal tidak pernah memberikan harapan, kecuali kehancuran yang tak berujung.
 
Krisis fiskal negara dunia ketiga yang tersandera bayang-bayang gagal bayar akibat “debt trap” sistem rusak ini. John Perkins membuka mata dunia lewat buku yang berjudul Confession of an Economic Hit Man (2005). Bagaimana dia menelanjangi rahasia pemerintah AS yang berani membayar tinggi orang-orang seperti Perkins, untuk membuat negara-negara kaya sumber daya alam (SDA) agar mendapat utang luar negeri sebayak-banyaknya. Sampai negara tersebut tidak mungkin lagi dapat membayar utangnya, kecuali dengan menguras seluruh SDA yang dimilikinya.
 
Efek rusaknya pun menjalar ke realitas politik ala demokrasi, saat ini panggung layaknya pasar kotor, di mana jual-beli kepentingan dan saling sikut demi keuntungan bisnis pribadi dan kelompok dilakukan. Sehingga perwujudan demokrasi yang terjadi, bukan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, namun dari oligarki, oleh oligarki dan untuk oligarki. Wajah demokrasi pun terlihat di dominasi oleh birokrasi oligarki yang menjadikan partai hanya sekedar mesin pendulang suara pemilih dan konstituennya, tidak lebih. Demokrasi kapitalisme sekuler tidak lebih dari sebuah penjajahan atas rakyat.
 
Lantas bagaimana kondisi rakyat Indonesia yang negerinya menerapkan sistem kapitalisme demokrasi sekuler ini? Apakah hidup penuh kesejahteraan atau sekedar menjadi sapi perah belaka? Coba cari jawabnya dari rumput yang bergoyang. []


Oleh: Dr. Ahmad Sastra
Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa

Posting Komentar

0 Komentar