Membangun Narasi 'Khilafah Adalah Ideologi atau Paham' Dapat Dijerat Hukum

TintaSiyasi.com -- Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H.,M.H. menegaskan, membangun narasi 'khilafah adalah ideologi atau paham' dapat dijerat hukum, karena berpotensi membuat keonaran. 

"Apabila ada yang membangun narasi terlebih lagi tersistematis dan massif yang menyatakan khilafah adalah ideologi dan paham, maka dapat dinilai telah membangun serangkaian opini bohong yang dapat menyebabkan keonaran. Maka pelakunya dapat jerat Pasal 14 dan 15 UU No.1 Tahun 1946 dan juga dapat dinilai telah melakukan penistaan terhadap ajaran Islam (156 a KUHP)," tegas Bung Chandra, sapaan akrabnya, kepada TintaSiyasi.com, Ahad, 19 Juni 2022. 

Akhir-akhir ini, ia temui, terdapat narasi yang menyatakan khilafah sebagai ideologi dan paham. Padahal, khilafah bukan ideologi dan paham, melainkan ajaran Islam. "Merujuk Ijtimak Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan khilafah dan jihad adalah bagian dari ajaran Islam. Termasuk pembahasan Khilafah terdapat dalam kitab-kitab fiqih, kitab-kitab tafsir, Kitab-kitab Matan dan Syarah Hadis, kitab tarikh," jelasnya. 

Bahkan salah seorang ulama Nusantara yang salah satu karyanya pernah menjadi pegangan wajib perguruan menengah dan perguruan tinggi Islam di Indonesia dan Malaysia, yakni H. Soelaiman Rasjid bin Lasa, juga berbicara tentang Khilafah di bukunya Al-Fiqh al-Islami (Fiqh Islam), imbuh Bung Chandra.

Ia menjelaskan, khilafah bukan ideologi dan paham melainkan sistem pemerintahan Islam, merujuk pendapat H.Soelaiman Rasjid bin Lasa di bukunya Al-Fiqh al-Islami (Fiqh Islam), yang menyatakan, "Al-Khilafah adalah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. semasa hidup beliau, dan kemudian dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab. Usman bin Affan, dan Ali bin Abu Talib). Kepala negaranya dinamakan “khalifah”…Kaum Muslim (ijma’ yang mu’tabar) telah bersepakat bahwa hukum mendirikan Khilafah adalah fardu kifayah atas semua kaum Muslim (H. Soelaiman, Fiqh Islam, Penerbit Sinar Baru Algesindo, cet. ke-80, Bandung, hlm. 494-495)." [] Ika Mawarningtyas


Posting Komentar

0 Komentar