UU TPKS: Paradigma Liberal Lebih Menonjol daripada Pemberantasan KS

TintaSiyasi.com -- Setelah lama diusung, akhirnya RUU tentang Pencegahan Kekerasan Seksual disahkan oleh DPR dengan harapan besar UU tersebut dapat mencegah kekerasan seksual serta dapat  menindak pelaku kekerasan seksual karena sudah memiliki perundangan yang jelas.

Komnas Perempuan melaporkan angka kekerasan seksual pada 2021 sebanyak 2.363 kasus. Kasus perkosaan merupakan mendominasi, dimana jumlah kasus perkosaan terhadap perempuan mencapai 597 kasus atau 25% dari total kasus. Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) menempati posisi kedua dengan jumlah mencapai 591 kasus.  Selanjutnya yaitu kasus. Incest (inses) sebanyak 433 kasus, persetubuhan dan ranah siber tercatat masing-masing sebanyak 164 kasus dan 108 kasus, sebanyak 63 kasus merupakan pencabulan, perbudakan seksual sebanyak 17 kasus, eksploitasi seksual 14 kasus, dan percobaan perkosaan 2 kasus (databoks.katadata.co.id, 2022/03/09).

Atas dasar angka yang fantastis tersebut maka desakan disahkan RUU TPKS dilakukan oleh pihak yang menganggap genting RUU TPKS. Pada 12/04/2022 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan secara resmi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/4/2022). Berkaitan penerapan tersebut mengundang sejumlah kritik karena RUU ini dinilai tidak akan mampu mengatasi Kekerasan Seksual dan juga terdapat muatan liberalistik yang berpangkal pada ide feminisme.  

Awal kemunculan UU TPKS yang berupa RUU PKS telah mengalami pro kontra di masyarakat, berhubung nilai yang terdapat dalam RUU PKS dianggap sarat dengan pandangan-pandangan liberal yang memungkinkan aktivitas pergaulan bebas akan mendapatkan tempat, serta meminggirkan konsep keagamaan bahkan mempertentangkannya.

RUU PKS merupakan Undang-Undang yang inisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2016 yang akhirnya bermuara menjadi UU TPKS.  Sementara Komnas Perempuan sendiri adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan  pemikiran bahwa kepentingan perempuan harus disuarakan dan dibunyikan, tidak hanya sekedar dititipkan kepada lembaga yang bisa jadi berbeda ideologi dengan gerakan perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang disingkat dengan Komnas Perempuan. Kepentingan perempuan dianggap tidak diberikan dan perempuan merupakan korban ketidakadilan atas kaum yang lebih kuat dan berkuasa (laki-laki). Maka perempuan harus melakukan perlawanan. Ide seperti ini lazim dikenal dengan feminisme. 

Pengertian sederhana dari feminisme adalah ide/pemikiran untuk melawan ketidakadilan yang menimpa perempuan. Orang yang memperjuangkannya disebut dengan feminis. Feminisme itu ada dan dapat tumbuh di setiap komunitas, wilayah, ras, agama,dan negara, walau mungkin menggunakan istilah yang berbeda.

Feminisme itu tidak bermatra tunggal, ia beragam, tergantung kepada cara feminis memandang sumber ketertindasan perempuan. Maka kita mengenal feminisme liberal, radikal, sosialis, marxis, eco-feminis, feminis islam, anarko-feminis, dan afro american feminism sampai feminisme dunia ketiga. Bahkan Ibu Shinta Nuriyah pada tahun 2000, pernah menggagas apa yang disebutnya Feminisme Pancasila (komnasperempuan.go.id). Tidak heran feminisme sering  merasuk dalam  nilai-nilai bangsa termasuk feminisme yang bersandar kepada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dalam kerangka NKRI, mengedepankan proses demokrasi dengan harapan mencapai keadilan sosial. Maka, diduga spirit RUU TPKS adalah feminisme yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan berdasarkan perspektif akal (liberalisme).

Pendapat ini diperkuat oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini yang menilai persetujuan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk menjadi undang-undang, harus diikuti dengan pengesahan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal itu menurut dia agar upaya pencegahan dan penindakan semua bentuk tindak pidana kesusilaan seperti perzinahan dan seks menyimpang yang mengkhawatirkan dan mengancam masyarakat bisa dilakukan dengan efektif. Dengan disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang, momentum untuk mendapatkan pengaturan komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan jadi hilang. Padahal zina dan seks menyimpang seperti seks sesama jenis dilarang tegas oleh agama. Sehingga dengan pemahaman kebalikan dimaknai, jika zina dan seks menyimpang tidak diberikan celah untuk diundangkan (RUU KUHP), maka zina dan seks menyimpang dibiarkan tanpa perundangan (diperbolehkan). Termasuk penggunaan defenisi kekerasan seksual berpotensi multi tafsir bagi perilaku asusila seperti seks bebas dan menyimpang akan dikecualikan (dibebaskan).

Dari segi proses lahirnya RUU TPKS dinilai memuluskan tujuan liberalisme, maka dalam hal per-pasal-an juga demikian. Misalnya pada pasal 5 RUU TPKS, kalimat "merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya". Membenci aktivitas seks sesama jenis dapat dikategorikan merendahkan harkat dan martabat dan  bertoleransi pada aktivitas tersebut merupakan hal yang sesuai dengan pengamalan RUU TPKS ini.

Pasal 6 (b) mencantumkan kriteria kekerasan seksual fisik di dalam perkawinan. Pasal ini seakan menuduh ada perkosaan di dalam perkawinan yang dikenal dengan istilah marital rape. Relasi gender berharap ditegakkan, namun justru semakin mempertegas perbedaan keduanya. Pasal kekerasan seksual dalam perkawinan seakan mempertentangkan pemahaman agama tentang kewajiban istri terhadap suami. Terlihat prinsip kesetaraan versi liberal melandasi kriteria kekerasan seksual perkawinan ini.

Jika pasal pasal bermasalah pada perundangan tersebut disahkan, dikhawatirkan justru menumbuh suburkan kekerasan seksual dan tidak mampu mengatasi Kekerasan seksual sebagaimana yang diharapkan. Spirit liberalisme dalam mengatur tubuh sendiri inilah motif yang menonjol. Manusia selaku makhluk yang diciptakan tentu memiliki keterbatasan dalam mengatur hubungannya dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Seharusnya dalam konsep pengaturan tubuh dan relasi seksual diserahkan kepada wahyu.

Pangkal dari kekerasan seksual yang sesungguhnya adalah tidak diaturnya pergaulan dengan wahyu Allah. Misalnya pengaturan hubungan laki-laki perempuan yang terpisah, kewajiban perempuan muslim menutup aurat, larangan mendekati zina, pelarangan seks sesama jenis, sanksi yang tegas atas pelaku, dsb. Jika pengaturan sosial dibebaskan kepada akal manusia, kekerasan-kekerasan seksualitas akan alami terjadi. 

Oleh karena itu, UU TPKS dianggap bermasalah dan tidak efektif. Umat manusia harus melirik bagaimana Islam dalam mengatur kehidupan sosial baik dahulu atau kemudian sebagai langkah serius dalam mencegah kekerasan seksual. []


Oleh: Shela Rahmadani
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar