Sistem Kelola Kapitalis versus Islam dalam Pengelolaan SDA


TintaSiyasi.com -- Belum usai kepedihan akibat rentetan kenaikan harga, masyarakat harus siap dengan kebijakan yang tidak ramah di kantong. Bulan lalu, per 1 April 2022, tepat jelang Ramadan, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp12.500.

Alasan dan Dalih Kenaikan Pertamax
Disinyalir, kenaikan minyak dunia dipicu oleh krisis geopolitik atau perang Rusia-Ukraina, yang berakibat menekan keuangan Pertamina, sehingga penyesuaian harga BBM nonsubsidi tidak terelakkan. Kenaikan harga Pertamax yang ditetapkan saat ini pun disebut-sebut masih lebih rendah dibandingkan harga seharusnya yang bisa mencapai Rp16.000 per liter. 

Berdasarkan data Kementerian ESDM, batas atas harga jual jenis BBM umum RON 92 (pertamax) pada Maret 2022 sebesar Rp14.526 per liter, bahkan bisa menembus Rp16.000 pada April 2022 (Tirto, 1/4/2022). Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting mengklaim kenaikan tersebut sudah mempertimbangkan daya beli masyarakat. Pertamax dianggap lebih kompetitif (baca: lebih murah sedikit) di pasar atau dibandingkan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya. Penyesuaian harga ini menurutnya masih jauh di bawah nilai keekonomiannya (Suara, 31/3/2022).

Efek Kenaikan Pertamax Bagi Rakyat
Ekonom INDEF, Eko Listyanto mengatakan bahwa kenaikan harga Pertamax cukup vital karena momentumnya berbarengan dengan kenaikan harga pangan dan PPN. Situasi ini jelas cukup memukul masyarakat dan menurunkan daya beli mereka.

Salah satu efek domino yang timbul akibat kenaikan harga Pertamax adalah langkanya Pertalite yang sudah mulai terasa. Jika Pertalite makin langka di pasaran, mau tidak mau masyarakat harus membeli Pertamax yang harganya lebih mahal. Dapat dipastikan, setiap kali harga Pertamax naik, beban rakyat pun makin berat, apalagi di tengah harga kebutuhan pokok lain yang terus meningkat.

Sistem Kelola ala Kapitalis-Liberalis

Makin meningkatnya harga BBM tidak terlepas dari buruknya tata kelola dan politik energi rezim neoliberal yang ditopang sistem sekuler-kapitalistik. Negara hanya berfungsi sebagai regulator, sekadar penjaga dari kegagalan pasar. Akibatnya, semua hajat hidup publik, termasuk BBM, dikelola dalam kacamata bisnis dengan menyerahkannya pada mekanisme pasar sebagaimana dikukuhkan dalam UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Nahasnya, sebagian besar ladang minyak bumi malah dikelola pihak swasta, terutama asing dengan berbagai alasan.

Dari berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan kekayaan alam, alih-alih berpihak pada kepentingan serta kemaslahatan rakyat, UU yang ada sarat dengan kepentingan kapitalis. Seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, UU PMA, UU Kelistrikan, dan lainnya. 

Swastanisasi BUMN dan privatisasi kepemilikan umum menjadi milik individu adalah bukti kuat bahwa hegemoni kapitalisme masih mencengkeram kuat. Belum lagi berbagai perjanjian perdagangan baik regional maupun internasional. Konsekuensinya, Indonesia harus terikat dan patuh terhadap perjanjian tersebut, yakni menjalankan roda perekonomian sesuai dengan apa yang kapitalis kehendaki. Contohnya adalah liberalisasi ekonomi dan pasar bebas.

Sekitar 85,4 persen dari 137 wilayah kerja pertambangan migas nasional dimiliki perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan nasional hanya menguasai sekitar 14,6 persen wilayah kerja dan delapan persen diantaranya dikuasai Pertamina. Hal ini membuat keberadaan perusahaan-perusahaan migas asing di Indonesia sangat signifikan. Di bidang minyak, salah satu perusahaan migas asing, Chevron bahkan memproduksi 51 persen dari seluruh total produksi minyak di Indonesia. Sedangkan untuk gas alam, Total E&P memproduksi 34 persen dari total produksi gas alam Indonesia.

Sumber lain menyebutkan bahwa perusahaan migas asing yang beroperasi di Indonesia menguasai 76 persen wilayah kerja atau hulu migas dan sisanya 24 persen barulah dikuasai oleh perusahaan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa nilai persentase ini masih lebih kecil bila dibandingkan negara Malaysia dengan 30 persen dan Cina dengan 85 persen yang menguasai wilayah kerja migas oleh perusahaan nasional mereka sendiri.
Mengapa para kapitalis berkuasa atas kepemilikan kekayaan alam milik publik? Negaralah yang memberi ruang kebebasan kepemilikan di balik regulasi yang mereka buat. Mengapa pula kita masih kuat berlama-lama dengan ideologi yang jelas merugikan rakyat? Tidak ada alasan untuk mempertahankan kapitalisme yang sudah jelas memberi banyak mudarat bagi kehidupan kita.

Islam Kaffah, Sistem Pro-Rakyat

Kekacauan dalam pengelolaan kekayaan alam berimbas pada kebermanfaatannya bagi rakyat. Kekeliruan dalam konsep kepemilikan berlandaskan sistem kapitalisme-liberalis jelas telah mengorbankan kepentingan rakyat.
Konsep kepemilikan (al-milkiyyah), yaitu tata cara yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan manfaat yang dihasilkan oleh jasa atau barang tertentu. 

Sedangkan pengertian pemilikan menurut syarak adalah izin pembuat syariat untuk memanfaatkan zat. Yang dimaksud dengan “izin” adalah hukum syarak, sedangkan “pembuat syariat” adalah Allah SWT. Mengenai maksud “zat” adalah barang yang dapat dimanfaatkan.
Adapun pemilikan umum (public ownership) adalah izin pembuat syariat atas jamaah untuk memanfaatkan benda, seperti api, air, dan padang. 

Dari ketiga jenis benda yang disebutkan oleh hadits tentang kebutuhan orang pada benda tertentu, maka bisa disimpulkan bahwa semua benda yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk dalam pemilikan umum; seperti jalan raya, air, listrik, minyak, dan sebagainya.
Dalam Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Negara berkewajiban mengelola kepemilikan umum ini. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. 

Haram hukumnya menyerahkan kepemilikan umum kepada individu, swasta, atau asing. Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah SAW, “Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah). “Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli: air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah)
Islam memiliki prinsip-prinsip baku dalam tata kelola kekayaan milik umum. 

Pertama, mengklasifikasi jenis harta. Dalam Islam, kepemilikan harta dibagi menjadi tiga, yaitu (1) kepemilikan individu; (2) kepemilikan umum; dan (3) kepemilikan negara. Dari pembagian inilah, negara dapat mengelolanya berdasarkan klasifikasi tersebut.

Kedua, memprioritaskan terpenuhinya kebutuhan rakyat. Negara bisa melakukan kajian mendalam mengenai potensi kekayaan alam. Negara baru bisa melakukan ekspor jika kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi dengan baik.

Ketiga, membangun industri berbasis pertahanan dan keamanan. Negara harus membuka pusat-pusat kajian dan riset, pelatihan dan laboratorium untuk mengajarkan sains industrial enginering, baik teori maupun terapan, seperti industri eksplorasi, pertambangan, pengolahan, dan kimia. Semua ini digunakan untuk menopang industri berat serta industri pertahanan dan keamanan negara.

Keempat, distribusi hasil pengelolaan kekayaan alam terstruktur dan terukur. Terstruktur berarti pendataan akurat serta kontrol dan pengawasan terpusat di tangan khalifah. Terukur maksudnya rakyat harus merasakan secara adil dan merata hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut.

Keempat prinsip ini akan berjalan efektif bila negara menerapkan sistem Islam kaffah. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi negara mandiri, merdeka hakiki.
Tinggalkan Kapitalisme, Kembali ke Islam Kaffah
SDA merupakan faktor penting bagi kehidupan umat manusia yang saat ini dikuasai negara-negara kapitalis penjajah baik secara langsung atau melalui korporasi-korporasi mereka. Di bawah kapitalisme, penguasa hanya berperan sebagai regulator bagi para cukong; sementara rakyat hanya memperoleh ampas dan getahnya. 
Dalam Islam, penguasa me-riayah (mengurusi) masyarakat, rakyat berdaulat atas kekayaan alam milik mereka. Saatnya untuk meninggalkan kapitalisme dan kembali pada penegakan sistem Islam kaffah, yang Insya Allah berkah untuk semua. Wallahu a’lam.

Oleh: Noor Hidayah
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar