Promosi L98T Kian Dahsyat, Umat Butuh Syariat


TintaSiyasi.com -- Masih sangat terasa riuh netizen Indonesia akibat tayangan Youtube dari seorang public figure (DC) yang memberi panggung bagi pasangan gay untuk buka suara. Bahkan dalam salah satu penggalan percakapan yang dikutip sebuah laman berita, DC menanyakan “tutorial” untuk menjadi seorang gay. “Kalau hanya untuk kepuasan, mungkin Mas kepingin mencoba sesuatu yang baru. Aku pikir aku bisa bikin Mas berfantasi ke arah situ ya, urusan ranjang gay," jawab RM yang diundang di Podcast tersebut (lifestyle.sindonews.com). Meski pada akhirnya video ini ditarik kembali oleh DC, namun perbincangan seputar konten dan isu yang diangkat masih terus bergulir.

Kecaman terus bermunculan dari berbagai kalangan, mulai dari ibu-ibu yang aktif di media sosial hingga para tokoh pun angkat suara menunjukkan sikap masing-masing. Tak ketinggalan para pakar kesehatan pun “turun gunung” dan kembali mengedukasi masyarakat terkait bahaya perilaku menyimpang ini dari aspek medis. Yang terbaru adalah MUI melalui Wakil Ketua Komisi Infokom, Idy Muzayyad, menyatakan bahwa promosi LGBT jelas melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI tahun 2012. Menurut beliau, promosi LGBT melalui semua media harusnya dilarang karena tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang universal (nasional.okezone.com). 


Posisi LGBT di Indonesia

Meski mayoritas terlihat kontra dan mengkritik keras, namun nyatanya tetap ada saja pihak yang menyatakan dukungannya terhadap pelaku LGBT. Ada yang beralasan bahwa LGBT bukanlah suatu penyakit, melainkan preferensi seksual yang merupakan wujud ekspresi tiap manusia yang tidak boleh dikekang. Ada pula yang mengaitkannya dengan kondisi genetik, sehingga seolah-olah seorang gay (seperti yang diundang di Podcast DC tersebut) tidak memiliki kuasa menolak takdir. Pun faktanya di Indonesia, tidak ada aturan tegas yang melarang LGBT. Bahkan pada tahun 2018, Zulkifli Hasan pernah menyatakan bahwa ada 5 partai di DPR yang mendukung RUU seputar LGBT dan pernikahan sesama jenis (kumparan.com).

Pada akhir tahun 2021 telah disahkan Permen PPKS yang salah satu pasalnya berisi: “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.” (Pasal 1 Ayat 1). Poin ini membuka ruang pengakuan terhadap perilaku penyimpangan seksual, termasuk di dalamnya adalah LGBT itu sendiri. Kritik maupun sikap “eksklusif” seseorang terhadap pelaku gay misalnya, dapat terkategori sebagai suatu bentuk diskriminasi identitas gender dan dapat dipidanakan dengan delik kekerasan seksual.

Tak cukup sampai di situ, UU TPKS yang baru saja disahkan semakin menguatkan dugaan adanya pembiaran dan normalisasi penyimpangan seksual oleh negara. Dr. Fika Komara, Direktur Institut Muslimah Negarawan menyatakan bahwa substansi sexual consent justru menjadi napas utama UU ini, dan pengadopsiannya akan semakin membuka pintu kebebasan dan seolah menjadi izin dilakukannya seks bebas (TintaSiyasi.com). Jadi selama dilakukan suka sama suka, suatu aktivitas seksual tak memiliki batasan dan tak dapat dikatakan menyimpang. Termasuk aktivitas LGBT itu sendiri.


LGBT Lahir dari Rahim Peradaban Liberal

Banyak yang masih beranggapan bahwa kondisi LGBT ibarat penyakit yang tidak dapat ditolak kemunculannya oleh seseorang. Bahkan meski LGBT tidak menjadi suatu diagnosis penyakit secara khusus, namun dalam studi kesehatan mental dikenal istilah gender dysphoria (DSM V). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami ketidaksesuaian antara identitas gender yang ia rasakan dengan jenis kelamin riil yang ada pada dirinya. Maka dengan dalih “ilmu”, penyimpangan ini pun mendapat celah pembenaran di tengah masyarakat.

Padahal dalam sebuah studi genome terhadap hampir 500.000 orang yang dipublikasi di nature.com menunjukkan bahwa tidak ada faktor genetik yang mendasari suatu sexual behavior tertentu. Yang justru menjadi kausa utama seseorang dapat menjadi pelaku LGBT adalah masalah pergaulan, problem perilaku, lingkungan, budaya setempat, keretakan keluarga (khusus pada kasus gay adalah karena minimnya peran ayah), serta yang bersangkutan adalah korban kejahatan seksual. Enam poin ini seharusnya menyadarkan umat bahwa LGBT bukan sekadar masalah kesehatan yang cukup ditangani oleh pakar di dunia medis dan sains. Ia pun bukan hanya masalah sosial komunal di kelompok-kelompok bermasalah (sosial maupun ekonomi), yang kemudian tidak memiliki probabilitas menjangkiti kelompok lainnya. Umat harusnya sepakat bahwa fenomena ini merupakan ancaman serius bagi peradaban karena efeknya yang begitu luas, sehingga menjadi tugas bersama untuk menggali serta mencerabut akar masalahnya.

Jika dilihat dengan sudut pandang yang objektif dan komprehensif, maka akan kita dapati bahwa para pelaku LGBT maupun pihak-pihak yang mendukungnya memiliki satu kesamaan, yakni liberalisme adalah asas mereka dalam berpikir dan bersikap. Saat ini liberalisme tumbuh subur dan kian tak terbatas karena ia hidup di alam kapitalisme yang berakidah fashluddin ‘anil hayah (pemisahan antara agama dari kehidupan). Maka tak mengherankan, seseorang yang berpikiran liberal akan menihilkan aspek agama dalam seluruh pemikiran dan aktivitasnya. LGBT yang sebelumnya dianggap suatu hal menjijikkan, lambat laun diterima serta dibenarkan atas nama kebebasan berekspresi dan kebebasan menentukan orientasi seksual. LGBT yang semula ditakuti karena akan mendatangkan masalah kesehatan serius, sekarang justru dijadikan lifestyle dan lambang kebebasan berperilaku oleh banyak kalangan. LGBT yang semula tabu dibahas di masyarakat, justru sekarang pelakunya diberi panggung sebagai wujud kebebasan bersuara. Pelaku dan pendukung LGBT yang dahulu dianggap sebagai sampah masyarakat, namun sekarang naik kasta karena justru menjadi peluang datangnya cuan yang berlimpah. Pun enam hal yang diungkapkan oleh pakar sebagai penyebab utama LGBT di paragraf sebelumnya merupakan hal-hal yang tidak terlepas dari aspek kebebasan individu di alam kehidupan sekuler kapitalistik saat ini.


Syariat Islam untuk “Eradikasi” LGBT

Islam memiliki pandangan yang khas dan berbeda dengan cara pandang kapitalisme terhadap LGBT. Ketika kapitalisme bahkan masih gagap dan tumpang tindih dalam mendefinisikan dan menentukan sikap atasnya, Islam secara tegas menyatakan keharaman serta ancaman keras bagi para pelakunya. “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya. ‘Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian? ‘Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampui batas” (TQS Al-A’raf: 80-81). Nabi SAW bersabda: Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (HR Ahmad).

Berdasarkan dalil di atas, Islam tak mengakui dan tak akan memberikan ruang bagi para pelaku LGBT untuk muncul apalagi tumbuh subur di masyarakat. Jika saat ini justru negara memberikan peluang yang besar bagi rakyatnya untuk mempraktekkan penyimpangan tersebut melalui pengesahan Permen PPKS maupun UU TPKS, maka sebaliknya negara yang menjadikan aqidah Islam sebagai asas akan memberangus LGBT hingga ke akarnya. Negara Islam akan hadir secara langsung untuk membina pola pikir (aqliyyah) dan pola sikap (nafsiyyah) umat, sehingga tidak ada lagi bibit-bibit liberalisme yang mengancam umat.

Pembinaan kepribadian ini dilakukan di semua jenjang pendidikan, bahkan negara akan memastikan para orang tua melakukan tugasnya dengan optimal dalam mendidik anak-anak di rumah. Tidak akan dibiarkan muncul fenomena seorang ayah yang banting tulang siang malam mencari nafkah sehingga tidak sempat hadir memberikan sentuhan seorang pemimpin di keluarganya. Tidak akan dibiarkan pula para ibu yang abai dan lalai menjadi madrasah al uula bagi anak-anaknya. Termasuk di tengah-tengah masyarakat juga akan muncul sikap saling peduli dan saling menasehati, karena mereka menyadari kebaikan peradaban salah satunya bergantung dari amar makruf nahi munkar yang mereka lakukan. Dan semua itu bisa terwujud karena aqidah Islam yang menuntun pemikiran umat. Bukan akidah sekuler kapitalisme.

Jika pun hal di atas sudah dilakukan secara optimal namun masih ada segelintir kalangan yang menjadi pelaku LGBT, maka Islam memiliki senjata pamungkas berupa iqab atau sanksi tegas yang akan membuat jera pelaku dan membuat masyarakat secara keseluruhan berpikir ulang untuk melakukan kemaksiatan yang sama. Nabi SAW bersabda: “Siapa saja yang menjumpai kaum yang melakukan perbuatan kaum Luth, bunuhlah pelaku maupun pasangannya” (HR Abu Dawud). Sedangkan bagi pelaku lesbianisme yang dalam fikih disebut as-sahâq atau musâhaqah dikenai sanksi ta’zîr, yakni jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada qâdhi (hakim). Mereka bisa dicambuk, dipenjara, atau bahkan dihukum mati jika sudah sangat keterlaluan. Bahkan bagi para pendukung dan pegiat LGBT, meskipun mereka bukan pelaku, maka Islam pun akan menjatuhkan sanksi tegas bagi mereka karena dianggap sebagai pendukung kemaskiatan.

Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: dr. Arenta Mantasari
Aktivis Muslimah Kota Bima

Posting Komentar

0 Komentar