Pemilu 2024: Anggaran Berlipat dan Ancaman Kesengsaraan bagi Rakyat


TintaSiyasi.com -- Baru-baru ini pemerintah berencana membahas anggaran pemilu 2024. Dikutip dari Tempo.co (12/5/2022), untuk anggaran, KPU mengajukan rencana anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp76,7 triliun. Angka tersebut sudah dipangkas dari usulan awal sebesar Rp86 triliun. Oleh pemerintah dan DPR, usulan ini dianggap masih terlalu besar dan diminta untuk dipangkas lagi. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR dan Pemerintah akan menggelar rapat konsinyering membahas tahapan dan anggaran Pemilu 2024, besok, Jumat, 13 Mei 2022. Dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Dalam Negeri, medio April lalu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, sudah menyetujui kemungkinan adanya pemangkasan anggaran Pemilu 2024.

Jika ada yang memberikan klaim bahwa besarnya dana pemilu itu untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan menjamin hak-hak politik masyarakat, bisa dikatakan jauh panggang dari api. Pemilu selalu memberikan harapan semu. Bahkan, pemilu tak lebih dari politik amplop dan bagi- bagi kursi. Jual-beli suara seakan menjadi rahasia umum.

Dengan demikian, mustahil bagi para kontestan pemilu memenuhi kebutuhan dana mandiri, hingga terjalinlah hubungan mutualisme dengan para pengusaha yang melahirkan oligarki. Tentu saja praktik korupsipun tak dapat dihindari. ”Politik” hari ini tak lebih dari permainan kotor.

Di sisi lain, ketertarikan masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilu ala demokrasi semakin rendah. Hal itu akibat dari krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemilu itu sendiri. Problem solver tersebut akan melahirkan golongan putih (golput) dengan berbagai alasan. Di samping perkara teknis seperti data pemilu yang tak valid, juga adanya anggapan bahwa nasib rakyat tidak pernah berubah dengan bergantinya pemimpin.

Demokrasi dengan sistem kapitalismenya hanya melahirkan kesenjangan ekonomi dan politik. Kebijakan yang ada hanya menguntungkan para kapitalis baik lokal maupun global. Sehingga akan berdampak pada sikap masyarakat yang apatis dan kritis serta menumbuh suburkan korupsi dan kriminalitas.

Demokrasi bertolak belakang dengan Sistem Islam. Dalam demokrasi hanya pertimbangan program kerja dan kinerja yang digunakan dalam memilih pemimpin. Sedangkan Islam, aqidah menjadi hal mendasar dalam  menentukan kelayakan seseorang dipilih menjadi pemimpin .
Pemimpin dengan latar belakang aqidah dan ketakwan Islam yang kokoh tentu akan memiliki kinerja yang tinggi. Dengan rasa takut melanggar syari’at- Nya, tentu akan menjauhkan diri dari korupsi, zalim terhadap rakyat, menjual aset negara seperti listrik dan air, dan mebiarkan SDA dieksploitasi oleh asing.

Sepanjang sejarah peradaban Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga runtuhnya Khilafah Turki usmani, politik adalah aktivitas mengurus urusan rakyat. Sangat jauh dari oligarki. Oleh karena itu, bukan hal mustahil jika Islam pernah berjaya hingga dua pertiga dunia dikuasainya.
Sudah saatnya ummat mewujudkan pemimpin dan masyarakat dengan peradaban tertinggi, dimana syariah Islam (sistem ekonomi, sosial, kesehatan pendidikan, sanksi, dan hukum) terintergrasi dengan apik lalu diterapkan secara kaffah dalam naugan daulah khilafah. Wallahu’alam.

Oleh: Dewi Ratih
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar