Mudik Lebaran 2022, Rakyat Dilayani atau Dieksploitasi?


TintaSiyasi.com -- Lebaran Idul Fitri tahun 2022 baru saja dilewati. Lebaran tahun ini cukup disambut dengan antusias oleh masyarakat Indonesia karena ditahun ini pemerintah secara resmi membolehkan untuk melakukan perjalanan mudik lebaran setelah dua tahun larangan mudik akibat wabah Covid-19. 

Mudik lebaran sejak awal disinyalir oleh pemerintah akan membludak. Jasa Marga menerangkan 1,7 juta kendaraan yang meninggalkan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) menuju tiga arah yaitu timur (Trans Jawa dan Bandung), barat (Merak) dan selatan (Puncak). Jasa Marga menyampaikan angka tersebut naik 9,5 persen dibandingkan jumlah kendaraan saat Lebaran 2019, atau sebelum pandemi Covid-19.

Antusiasme masyarakat saat mudik dan tingginya volume kendaraan ini pun akhirnya tak dipungkiri akan menemukan banyak kendala. Mulai dari kemacetan yang tak terhindari, kecelakaan hingga eksploitasi ekonomi. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat ada 2.945 kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik Lebaran tahun 2022, sejak Sabtu (23/4/2022) hingga Senin (2/5/2022). 

Dari jumlah tersebut, 51 kecelakaan terjadi di ruas jalan tol. "Sementara kecelakaan di jalan non-tol terjadi sebanyak 2.894 kejadian," kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis (Kompas.com,3/5/2022). 

Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan, pergerakan pemudik yang menggunakan angkutan umum meningkat. Berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran Terpadu 2022, jumlah pemudik angkutan umum pada hari pertama Lebaran sebanyak 531.038 orang dan hari kedua meningkat sebanyak 671.542 penumpang," kata Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, dalam keterangannya. 

Pemantauan pergerakan penumpang mudik 2022 dilakukan di 111 terminal bus, 16 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, dan 13 Daop/Divre (Kompas.com,4/5/2022).

Sayangnya, jumlah pemudik yang membludak ini harus membayar mahal untuk penggunaan transportasi umum. Pasalnya penyedia transportasi umum didominasi swasta yang tentunya berorientasi pada profit semata. 

Seperti harga tiket pesawat yang mahal saat musim mudik lebaran. Begitu juga harga tiket kereta api. Tata kelolah transportasi umum oleh penguasa dalam kondisi mudik lebaran seperti ini sangatlah penting. Sehingga tidak memicu mahalnya biaya. Karena tidak semua masyarakat mampu membelinya. 

Namun, pengelolaan transportasi umum di sistem kapitalis saat ini sangat berpijak pada asas keuntungan semata. Penguasa hanya berperan sebagai penetap harga jasa transportasi semata. Atau memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

Kondisi saat ini sangat jauh berbeda dengan jaminan jasa transportasi yang disediakan didalam sistem khilafah. Perbedaan ini didasarkan pada asas yang diterapkan dalam mengurusi urusan rakyatnya. didalam islam, penguasa adalah ra’in (pelayan) rakyat. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan harus didasarkan pada jaminan, keselamatan, kenyamanan dan kemudahan bagi rakyat. 

Apalagi untuk permasalahan mudik yang sudah menjadi tradisi tahunan pastinya akan benar-benar diantisipasi agar tidak akan terjadi permasalahan yang berulang. Layanan transportasi didalam sistem khilafah termasuk kemaslahatan umum. Untuk itu, penyelenggaraannya wajib dijamin oleh negara tanpa menyerahkannya pada pihak swasta. 

Sehingga kaya atau miskin akan mendapat jaminan yang sama dari pemerintah didalam sistem islam. Adapun biaya untuk peyelenggaraan kemaslahatan umum adalah dana dari pos Baitul maal.
biaya dari pemanfaatan SDA yang melimpah akan digunakan untuk kemaslahatan umum. Maka siapa saja berhak mendapatkan nya. 

Begitulah cara sistem khilafah menjamin kesejahteraan masyarakat dalam kemaslahatan umum salah satunya adalah transportasi. Sehingga, tidak hanya saat mudik saja. Bahkan didalam penggunaan transportasi umum sehari-hari pun akan dijamin pelayanannya oleh negara khilafah.
Wallahu’alam Bisshawab


Oleh: Pipit Ayu
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar