Mudik Lebaran 2022, Asing Untung Rakyat Buntung


TintaSiyasi.com -- Pulang kampung (mudik) sudah menjadi budaya tahunan yang dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Mereka yang hidup dan tinggal di berbagai kota berbondong-bondong kembali ke kota asal orang tua. Apalagi mudik lebaran kali ini telah mendapat izin resmi dari pemerintah pasca 2 tahun larangan mudik karena pandemi.

Hal ini terpantau data pemudik dari kompas.com pada 4 Mei 2022, pergerakan penumpang H-7 hingga hari kedua lebaran 2022 secara kumulatif adalah jumlah pemudik yang menggunakan transportasi umum sebanyak 6,3 juta orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari moda transportasi angkutan penyeberangan, angkutan udara (bus), angkutan kereta api dan angkutan laut. 

Namun sayang, pemudik sebanyak 6 juta itu terpaksa harus membayar mahal untuk transportasi umum. Pasalnya penyedia transportasi umum didominasi swasta yang berorientasi profit, seperti armada pesawat yang harga tiketnya mengalami kenaikan saat lebaran. Bahkan mudik kali ini dijadikan ajang swasta menawarkan berbagai fasilitas produk-produknya salah satu diantaranya, bus mewah suite class rute Jakarta Madura yang dibanderol harga Rp700.000 hingga Rp800.000. 

Ditambah lagi kebijakan baru memutuskan harga BBM dinaikkan, tak hanya BBM tarif harga tol juga mengalami kenaikan salah satu lajur jalan tol yang akan mengalami kenaikan tarif tol Trans Jawa adalah ruas tol gempol-pandaan. Untuk kendaraan Golongan 1 tarif tol akan naik menjadi Rp13.000 dari harga yang sebelumnya hanya Rp12.500. Sedangkan untuk golongan 2 tarif tol dibanderol sebesar Rp21.500 yang awalnya hanya Rp20.500. 

Sementara jasa transportasi yang disediakan oleh negara dikelola dengan prinsip profit oriented. Seperti narasi salah satu pejabat yang mengatakan bahwa kereta api adalah alternatif selain mobil. Karena mobil biayanya jauh lebih mahal, bensinnya lagi naik dan membayar tol. Selain itu juga macet tata. Tata kelola transportasi publik seperti inilah yang memicu besarnya biaya atau tarif transportasi umum. 

Kondisi ini bisa terjadi sebab mindset penguasa ketika mengurus kebutuhan rakyatnya sangat dipengaruhi oleh ideologi kapitalis. Orientasi profit menjadi asas dasar setiap kebijakan yang dikeluarkan. Mereka juga hanya bertindak sebagai regulator kebijakan tanpa mempedulikan nasib rakyatnya. 

Alhasil peran negara hanya menetapkan tarif ongkos jasa transportasi atau memberi sanksi, sebagaimana yang dikatakan oleh Kemenhub. Mereka akan menindak tegas bagi maskapai yang menaikkan harga tiket pesawat yang melonjak saat libur lebaran.

Sangat berbeda dengan jaminan jasa transportasi yang disediakan oleh penguasa dalam sistem Khilafah. Perbedaan ini dikarenakan asas dasar yang dijadikan untuk mengatur urusan rakyat dalam Islam. 

Menurut Islam, penguasa adalah ra'in (pelayan) rakyat. Sehingga kebijakan yang mereka keluarkan akan didasarkan pada jaminan keselamatan, kemudahan dan kenyamanan rakyatnya. Negara dan pemerintah wajib melayani semua kebutuhan rakyat (termasuk infrastruktur), serta sarana dan prasarana yang layak untuk transportasi sehari-hari. tidak hanya saat momen mudik.

Dalam sistem Islam (khilafah), pembangunan sarana prasarana yang aman dan nyaman tidak khusus ketika arus besar seperti hari raya saja, tetapi kapan pun rakyat harus bisa merasakannya. Rasulullah bersabda; “Imam atau Khalifah (kepala Negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari)

Negara akan menyediakan fasilitas transportasi yang memadai baik darat laut dan udara yang berkualitas, memadai, murah bahkan gratis untuk mudik. Jikalau negara harus bekerja sama dengan pihak ketiga haruslah kerjasama yang menguntungkan bagi umat Islam, bukan justru masuk kedalam hutang yang menjadikan posisi negara lemah dimata negara lain.

Yaitu dengan mengembalikan peran swasta pada peran alaminya bukan pengendali pemenuhan publik tapi bisa menawarkan kelebihan khusus dengan biaya khusus yang akan dinikmati oleh mereka yang memiliki kelebihan harta. Alhasil pemudik dalam negara khilafah tidak akan mengalami kesulitan harga maupun alat transportasi untuk pulang ke kampung halaman mereka. 

 Wallahua'lambishshawab.



Oleh: Siti Zulaikha, S.Pd 
(Aktivis Muslimah dan Pegiat Literasi) 

Posting Komentar

0 Komentar