Makna 17 Mei bagi Kaum Pelangi


TintaSiyasi.com -- Belakangan isu seputar kaum pelangi (L96T) kembali menjadi perbincangan publik setelah viral podcast seorang influencer yang mengundang pasangan gay. Tak ayal, hal ini pun menarik simpati netizen untuk mengaitkannya dengan disahkan UU TPKS 12 April 2022 lalu. RUU yang sempat menui pro dan kontra di tengah masyarakat karena dinilai sarat dengan nilai kebebasan, kini menjadikan publik semakin curiga jika keberanian kaum pelangi untuk menunjukkan eksistensi dirinya, karena mereka merasa aman, tidak ada kejelasan hukum yang mampu menjerat tindakan mereka. 

Dalam sebuah diskusi virtual yang bertajuk, “Mengawal Pasca Pengesahan RUU TPKS”, Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR dari fraksi partai Nasdem, Taufik Basari menyatakan bahwa tidak ada satupun pasal dalam UU TPKS yang mengatur tentang mendukung kebebasan seksual atau L96T (republika.co.id, 13/4/22). Namun jauh sebelum ini, ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, SH., MH. menyatakan bahwa perumusan norma kekerasan seksual yang diatur memuat frasa: "Secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas." Jika menggunakan tafsir argumentun a contrario, maka hal ini mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada 'persetujuan dan tanpa paksa', maka hubungan seks di luar pernikahan tidak dapat dipersoalkan (tintasiyasi.com, 10/12/21).

Hal ini secara tidak langsung menunjukkan penggunaan frasa dalam UU tersebut berpotensi untuk multitafsir. Tidak ada batasan yang jelas hubungan seks yang dimaksud, apakah kepada lawan jenis ataukah kepada sesama jenis. Maka bukan tidak mungkin, UU ini berpeluang untuk dijadikan payung hukum atas tindakan para kaum pelangi. Terlebih, secara hukum Internasional mereka telah mengantongi dukungan dari banyak pihak. Baik dukungan secara hukum maupun finansial. Sebut saja WHO yang pada tanggal 17 Mei 1990 telah menghapus homoseksualitas, transgender sebagai bagian dari klasifikasi gangguan penyakit pada manual book mereka bernama International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD).

Momentum 17 Mei ini seolah menjadi angin segar bagi keberadaan mereka. Sejak tahun 2004 hingga hari ini, dunia memperingatinya sebagai Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia. Perlahan tapi pasti, dunia mulai menerima keberadaan mereka, bahkan yang terbaru, Swiss menjadi negara ke 30 yang melegalkan pernikahan sejenis. Dukungan politik dan finansial dari Lembaga Internasional, PBB pun semakin nyata. Tahun 2014, PBB melalui badan UNDP (United Nation Development Program) melakukan studi di berbagai negara termasuk di ASIA tentang kehidupan L96T di dalamnya. Dokumen tersebut juga memuat evaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait L96T serta rekomendasi bagi LSM maupun pemerintah. Dua tahun berselang, mereka juga mengucurkan dana sebesar 108 Milyar untuk mendukung keberlangsungan gerakan L96T yang difokuskan kepada 4 negara, di antaranya China, Filipina, Thailand, dan Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa gerakan masif kaum pelangi bukan sekadar gerakan kecil sekelompok orang yang ingin mendapatkan label normalisasi dari khalayak. Lebih dari itu, gerakan ini merupakan agenda politik global dengan sebuah tujuan besar. Jamak diketahui bahwa mustahil terjadi regenerasi dari hasil hubungan dua manusia sejenis. Di samping bahaya kesehatan dari sisi penyakit mematikan yang mengintai para pelaku L96T, banyak para intelektual yang berspekulasi bahwa proyek ini merupakan depopulasi umat manusia.

Belum lagi jika dikaitkan dengan bonus demografi Indonesia pada tahun 2030-2040 mendatang, semakin jelas bagi kita bahwa tidak ada sesuatu yang gratis dari pemberian para kapitalis. Sebagai negara pengusung ideologi kapitalisme, Amerika akan senantiasa berupaya untuk mengamankan posisi dan ideologinya di negara-negara jajahannya. Geliat kebangkitan kaum Muslim, terlebih dari kalangan para pemudanya, telah menjadi momok yang menakutkan. Sehingga mereka melakukan berbagai upaya untuk membendungnya. Mulai dari gagasan War On Terorism, radikalisme, moderasi, dan bukan tidak mungkin, proyek inipun termasuk bagian di dalamnya. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Naning Prasdawati, S.Kep., Ns.
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar