Lima Juta Pemudik Gunakan Transportasi Umum yang Mahal, Inikah Bukti Negara Telah Gagal?


TintaSiyasi.com -- Mudik lebaran menjadi hal yang wajar dilakukan masyarakat Indonesia setiap tahunnya, tetapi sayangnya, para pemudik harus mengocek dana besar demi memuaskan kerinduannya pada keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Transportasi umum yang mahal menjadi bukti kuat bahwa negara telah gagal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Lantas, bagaimana Islam memandang?

Baru saja kita melihat budaya mudik tahun ini kian membludak lantaran sejak 2 tahun terakhir wabah pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai membuat pemerintah melarang mudik. Setelah diizinkan mudik, nyatanya banyak kendala oleh para pemudik misalnya bensin yang mahal, bayar tol yang tidak murah, dan macet yang tidak bisa dihindarkan. Erick Thohir menyarankan naik kereta api lebih irit dan nyaman. (sindonews.com, 01/05/2022).

Mirisnya kondisi masyarakat Indonesia jelang lebaran sebab harus menghadapi berbagai kenyataan yang sangat mengecewakan. Pasalnya, hampir 6 juta pemudik dengan sangat terpaksa harus membayar mahal untuk menggunakan transportasi umum. Bukan itu saja, penyedia transportasi umum tampaknya telah didominasi swasta yang berorientasi pada keuntungan semata, sedangkan yang disediakan oleh negara (BUMN) juga dikelola dengan prinsip yang sama. 

Ditambah lagi, kebijakan soal BBM yang semakin mahal, pembangunan infrastruktur, tarif tol yang tidak murah, hingga tata kelola transportasi umum yang menjadi faktor mahalnya biaya transportasi umum yang harus dibayar oleh pemudik sebagai penggunanya.

Belum lagi untuk transportasi umum misalnya angkutan udara dan angkutan darat pada kereta harus memenuhi syarat wajibnya booster dan jika belum vaksin, akan dikenakan biaya antigen dan PCR Swab. Tentu ini menjadi pengeluaran tambahan bagi para pemudik. 

Peran negara semestinya tidak hanya menetapkan batas untuk tarif atau memberi sanksi bagi pelaku pelanggaran saja, tetapi memberikan fasilitas yang bagus dengan biaya yang terjangkau atau bahkan menggratiskan.

Beginilah potret buram penerapan dari sistem kapitalisme yang berlandaskan profit yaitu, setiap kebijakan atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya apalagi musim mudik ini menjadi ajang bisnis. 

Seharusnya penguasa membuat persiapan yang matang bagi para pemudik, sebab tidak hanya solusi skema arus mudik saja, namun perlu dilakukannya perbaikan jalan yang berlubang dan rest area yang nyaman sehingga memberikan titik fokus serta energi yang cukup bagi para pemudik guna meminimalisir kecelakaan.

Sebaliknya dalam sistem pemerintahan Islam, negara diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana serta memenuhi berbagai kebutuhan publik secara berkualitas dan murah dengan menyiapkan segala sesuatunya secara optimal pada seluruh infrastruktur, moda transportasi yang layak juga memadai, serta bahan bakar yang murah bahkan gratis.

Dalam sistem pemerintahan Islam, negara juga wajib menetapkan tata kelola transportasi umum yang dapat menghalangi peran swasta dalam mengendalikan pemenuhan hajat hidup masyarakat. 

Karena, peran swasta akan diarahkan pada posisi alaminya, bukan sebagai pengendali pemenuhan hajat hidup masyarakat, tetapi dalam hal ini swasta dapat berperan untuk menawarkan kelebihan (luxury) dengan biaya khusus yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kelebihan harta.

Jika kita lihat kembali sejarah peradaban Islam yang penuh dengan kegemilangan, maka dapat kita dapati dalam kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1900 telah terbukti kejayaan jalur transportasi dan sangat jelas atas kemaslahatan umat dengan membangun kereta api Hijaz untuk mempermudah ibadah haji saat menuju Mekkah. Dengan kehadiran kereta api tersebut dapat memperpendek perjalanan dari 40 hari menjadi 5 hari.

Beginilah gambaran dari sistem pemerintahan Islam yang berprinsip atas dasar pelayanan, kenyamanan, murah, bahkan gratis sehingga memudahkan bagi para pemudik. Sudah terkonsep setaat mungkin menjalankan syariat-Nya demi mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Maka, penerapan sistem pemerintahan Islam secara sempurna merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk disegerakan.

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari).

Wallahualam bissawab.

Oleh: Sutiani, A. Md. 
Aktivis Dakwah Muslimah

Posting Komentar

0 Komentar