Kenaikan Harga Pangan Meningkatkan Kemiskinan


TintaSiyasi.com -- Di Indonesia harga pangan terus menerus mengalami lonjakan kenaikan, tentu hal ini sangat mencekik dan menyengsarakan rakyat. Terlebih saat ini masih banyak rakyat yang terpuruk perekonomiannya, akibat pandemi yang tak kunjung berlalu. Padahal, pangan adalah kebutuhan pokok yang harus terpenuhi setiap harinya untuk bertahan hidup.

Dikutip dari (kontan.co.id, 11/05/2002) Harga pangan sepekan pasca lebaran terpantau masih tinggi. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyebut sepekan pasca lebaran menjadi periode di mana kenaikan harga bahan pokok kembali terjadi.

Menurut Sekretaris Jendral DPP Ikappi, Reynaldi Sarijowan, memasuki fase ketiga beberapa komoditas memang masih ada yang mengalami penurunan, namun harganya belum stabil. Beberapa komoditas pangan yang harganya masih tinggi di pasaran yaitu; cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, telur, dan gula. 

Bukankah kenaikan harga ini semakin menambah beban hidup rakyat? Kenaikan harga pangan yang terus menerus tentu sangat berdampak luas bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada sekitar 115 juta masyarakat kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat kelas menengah ke bawah yang terkena imbasnya. 
 
Pemerintah seharusnya mampu menyelesaikan dan mencari solusi agar kenaikan harga pangan tidak terus berulang, dan berlarut-larut. Rakyat sudah sangat lelah dan tercekik dengan berbagai kenaikan yang terjadi pada komoditas pangan, selain itu harga BBM, gas LPG, dan PPN pun ikut naik. Seyogianya pemerintah mampu mengendalikan harga pangan untuk kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya membuat regulasi yang memihak para kapitalis, korporat, asing maupun aseng.

Kenaikan harga pangan tak hanya menyengsarakan rakyat tetapi juga menyebabkan inflasi pangan, apalagi jika inflasi pangan berlangsung lama tentu berdampak pada naiknya garis kemiskinan. Hal ini dikarenakan garis kemiskinan ditentukan oleh 74,05 persen makanan dan 25,95 persen sisanya non makanan. Jika inflasi pangan tinggi otomatis jumlah penduduk miskin terus bertambah.

Sebagaimana dikatakan Kepala BPS Margo Yuwono, bahwa kenaikan inflasi akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu kenaikan harga pangan menyebabkan beban pengeluaran masyarakat menengah ke bawah juga bertambah.

"Sebagian besar pola konsumsi masyarakat porsi belanjanya itu ke makanan. Jadi, kalau inflasi pangan tidak bisa dikendalikan dapat dipastikan golongan bawah kesejahteraannya akan tertekan, ucapnya” (republika.co.id, 07/04/2022)

Selain itu berdasarkan data ekonom Faisal Basri, sebanyak 64 persen pengeluaran masyarakat miskin dihabiskan hanya untuk membeli makanan. Data ini melengkapi bahwa angka kemiskinan akan bertambah, bahkan sampai double digit. Di mana level kemiskinan akibat pandemi saja mencapai 9,71 persen.

Dengan data-data tersebut seyogianya pemerintah mampu mengambil langkah tepat dan cepat untuk mengantisipasinya. Namun, pemerintah seolah tidak peduli dengan kondisi rakyat, dengan mudahnya mereka membuat regulasi yang membuat rakyat semakin sengsara dan hidup di bawah garis kemiskinan.

Berharap pada sistem kapitalisme yang diemban negeri ini, kesejahteraan dan harga pangan yang murah sangat sulit terwujud. Yang mana kita ketahui, dalam sistem ekonomi kapitalisme penetapan harga ditentukan oleh demand and supply (permintaan dan penawaran), sedangkan peran negara hanya sebatas fasilitator dan regulator.

Sehingga regulasi yang dikeluarkan pun sering memihak para pemilik modal, korporat, asing maupun aseng. Rakyat hanya bisa pasrah dan menerima semua regulasi yang ditetapkan pemerintah. Meski rakyat menolak dan melakukan demo besar-besaran, namun pemerintah tetap bergeming. Pemerintah tak peduli meski rakyat jungkir balik memenuhi kebutuhan pokoknya. 

Sistem kapitalisme telah nyata membuat rakyat semakin sengsara, kemiskinan terus meningkat, ketimpangan sosial semakin terpampang dan kejahatan pun merajalela. Sistem ini hanya melahirkan malapetaka, namun menjadikan para pemilik modal, korporat, asing maupun aseng semakin kaya dan makmur. Akan berbeda jika negara menerapkan sistem yang bersumber dari Sang Pencipta yang tentu aturan dan hukumnya sempurna dan paripurna.

Sejarah telah mencatat Islam mampu menyejahterakan rakyatnya. Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz semua rakyat hidup berkecukupan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah berhasil mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan. Kemakmuran tak hanya terjadi di Afrika, tetapi merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam, seperti Irak dan Basrah. 

Di bidang ekonomi, Khalifah Umar berhasil membuat kebijakan-kebijakan yang melindungi rakyat kecil. Orang-orang kaya diwajibkan membayar zakat sehingga kemakmuran benar-benar terwujud dan tidak dijumpai rakyat miskin yang menerima zakat.

Untuk memantau kinerja para gubernur, Umar bahkan mengirimkan utusannya ke berbagai daerah. Jika menemukan penyimpangan yang dilakukan pejabatnya, Umar tak segan-segan memecatnya. Seperti yang dilakukan terhadap Yazid bin Abi Muslim (gubernur Afrika Utara) dan Shalih bin Abdurrahman (gubernur Irak). 

Di bidang militer, Khalifah Umar lebih mengutamakan kemakmuran rakyatnya dan tidak menaruh perhatian untuk membangun angkatan perang. Oleh sebab itu, Khalifah Umar memerintahkan Maslamah untuk menghentikan pengepungan Konstantinopel dan penyerbuan ke Asia Kecil.

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, Khalifah Umar bin Abdul Azis selalu berada di garda terdepan. Kesederhanaan dalam hidup menjadi teladan bagi para pejabatnya. Salah satu contohnya, sebelum menjadi khalifah, Umar terbiasa mengenakan pakaian bagus dan mewah, namun setelah menjadi Khalifah, keadaannya justru terbalik. Beliau menolak berbagai fasilitas yang diberikan negara, bahkan harta miliknya dijual dan uang hasil penjualannya dimasukkan ke Baitul Mal (kas negara).

Pemimpin adil seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz akan sulit ditemui di sistem saat ini. Di mana para pemimpin dan para pejabatnya justru berlomba-lomba memperkaya dan mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi. Keadilan di sistem ini pun akan sulit terwujud, karena hukum yang diterapkan hanya tajam ke bawah akan tetapi tumpul ke atas.

Padahal, Rasulullah saw. bersabda; “Adil merupakan bagian dari agama, dan dalam keadilan terletak kebaikan seorang penguasa dan orang awam. Dalam keadilan pun terletak kebaikan rakyat, kesejahteraan, dan kesehatan mereka. Segala sesuatu akan ditimbang dengan timbangan keadilan.”

Kesejahteraan dan keadilan hanya akan terwujud dengan sistem Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. Secara historis dan empiris sejarah telah mencatatnya. Maka, selayaknya sistem Kapitalisme ini segera diganti dengan sistem Islam, sehingga rakyat hidup sejahtera dan keadilan terwujud nyata. 
Wallahu a’lam Bishawwab. 


Oleh: Sri Haryati
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar