Kasus Pemukulan Ade Armando: Inikah Bukti Kemarahan Rakyat?


Topswara.com -- Dikutip dari Suarajakarta.id, 11 April 2022, penganiayaan terhadap Dosen dan pegiat media sosial, Ade Armando di gedung DPR RI mendapatkan sorotan publik. Kabar Ade Armando dianiaya ini juga bahkan sampai dibahas saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

Salah satu orator dalam aksi tersebut menganggap pemukulan terhadap Ade Armando adalah bentuk kemarahan rakyat. Pasalnya, Ade Armando diduga merupakan buzzer atau pendengung yang pro pemerintah. Orator tersebut lantas mengajak masyarakat agar tetap menyuarakan aspirasi atas permasalahan yang belakangan terjadi.

Sebagaimana disampaikan di atas memang benar pemukulan kepada AA ini adalah bentuk kemarahan rakyat. Rakyat meluapkan kemarahannya karena perbuatannya yang menghina Islam dan ajarannya selama ini tidak pernah tersentuh hukum bahkan terkesan dilindungi. Dengan kata lain ia kebal terhadap hukum. Tak dapat dimungkiri, kasus serupa bisa jadi terulang kembali kepada para pelaku penista agama.

Dikutip dari Populis.id, 23 April 2022 seperti diketahui, Ade Armando telah dilaporkan pengguna twitter bernama Johan Khan, @CepJohan ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 23 Mei 2016 karena cuitannya yang berbunyi "Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues."

Hingga saat ini, penyidikan tehadap kasus Ade Armando sudah berlangsung sekitar lima tahun dan masih belum ada kejelasan sejauh mana kasus tersebut diproses.
Sementara, sebelumnya  pada Senin, 18 April 2022 Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan belum bisa berkomentar banyak terkait kasus tersangka Ade Armando. Ia menyebut masih menunggu data dari penyidik yang menangani.

Sistem sekuler demokrasi telah mengakibatkan tumbuh suburnya para penista agama. Dengan dalih kebebasan dan HAM, mereka bebas berpendapat tanpa rasa takut menghina ajaran islam, Allah dan Nabi. Ketidakadilan pun kerap terjadi. Hal ini nampak dengan begitu mudah dan sigapnya aparat menangkap para aktivis Islam, ulama dan pendakwah yang kritis. Namun, sebaliknya para penista agama sulit untuk ditangkap.

Ketidakadilan dan ketidakpercayaan rakyat terhadap hukum menyebabkan rakyat bertindak sendiri. Meski demikian main hakim sendiri tersebut tidak dibenarkan. Dalam sistem sekuler demokrasi ini banyak ketidakadilan mulai dari sanksi yang tidak jelas, terkadang ada pihak-pihak yang membela penista agama serta lemahnya sanksi hingga akhirnya tidak membuat efek jera.

Untuk itu, harus ada sanksi tegas dari negara untuk menindak para penghina ajaran islam. Dalam Islam, orang yang menghina ajaran islam akan diberlakukan hukuman kepadanya. Jika ia muslim maka hukumannya adalah hukuman mati sebagaimana orang murtad. Namun sebelumnya dinasihati atau diingatkan terlebih dahulu. Begitu pula jika yang melakukannya kafir dzimmi yang menjadi warga negara Daulah. Sementara jika pelakunya orang kafir maka berlaku perang untuknya.

Akan tetapi yang berhak melaksanakan hukuman tersebut adalah negara yakni negara yang menerapkan hukum Islam. Bukan kelompok atau individu. Jadi, tidak cukup hanya dengan tindakan rakyat meluapkan emosinya.

Sudah saatnya sistem Islam hadir dalam negara untuk mengatur urusan umat. Berbagai penistaan agama akan mampu dicegah dan diatasi dengan tuntas.
Wallahu a'lam bishshawab.


Oleh: Nina Marlina, A.Md.
Muslimah Peduli Umat

Posting Komentar

0 Komentar