Ketua LBH Pelita Umat: Pejabat Publik Jangan Mengeluarkan Diksi Mengkriminalisasi dan Monsterisasi Ajaran Islam


TintaSiyasi.com -- Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H. M.H. berpesan kepada para pejabat publik agar jangan mengeluarkan diksi yang dikhawatirkan mengkriminalisasi dan monsterisasi ajaran Islam. 

"Bahwa sepatutnya pejabat publik untuk mengontrol pernyataan, memilih diksi kata yang tepat dan baik, agar tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan berbagai persepsi bahkan dikhawatirkan menimbulkan monsterisasi dan kriminalisasi terhadap ajaran Islam," tutur Chandra kepada TintaSiyasi.com, Senin, 18 April 2022.

Hal itu ia sampaikan ketika menanggapi berita dari laman kantor berita dan viral di media sosial pernyataan tokoh dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang mengatakan, "...haram hukumnya mendirikan sebuah negara layaknya pada zaman Nabi Muhammad SAW..."

Bung Chandra, sapaan akrabnya, menjelaskan, jika dikaji secara sejarah hukum ketatanegaraan di dunia, "Negara yang pertama menerapkan Sistem Republik, di antaranya adalah Romawi, dikenal Republik Romawi adalah fase dari Kebudayaan Romawi kuno yang ditandai dengan bentuk pemerintahan republik. Periode pemerintahan republik pada peradaban Romawi kuno pada tahun 509–27 SM. Sedangkan dari sisi ide atau gagasan diantaranya berasal dari Plato ditulis sekitar 360 SM dengan judul Republik," bebernya.

Menurut Bung Chandra, jika mengutip dari berbagai literasi, di dalam Islam tidak hanya mengatur perkara ibadah, yang uniknya juga mengatur mengenai negara dalam hal ini sistem pemerintahan. "Sistem pemerintahan di dalam Islam diatur sangat detail," tegasnya.

"Bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri, sultan-sultan di Nusantara telah mempraktikkan hukum tata negara yang bersumber dari syariah dan Khilafah Utsmaniyah. Hal ini dapat dilihat dari surat kenegaraan, stampel kenegaraan, bahasa surat kenegaraan yang digunakan yaitu Arab, pengukuhan gelar Sultan oleh Khilafah Utsmaniyah dan/atau perwakilannya," tambahnya.

Jika dilihat dari penjelasan Bung Chandra sebelumnya, "Tampak jelas negara republik sanadnya ke Romawi dan Plato. Sedangkan negara sistem Islam sanadnya kepada Rasulullah SAW," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar