Kebutuhan Pangan Meroket, di Mana Hati Nuranimu?

TintaSiyasi.com -- Minyak goreng menjadi persoalan yang tidak kunjung terselesaikan. Mulai dari mengalami kelangkaan sejak ditetapkan HET oleh pemerintah hingga saat HET dicabut, stok minyak goreng di pasaran berlimpah namun dipatok dengan harga melambung tinggi. 

Dikutip dari CNN Indonesia (24/3/2022), harga minyak goreng curah masih mahal di Pasar Bintaro Jaya Sektor 2, Tangerang, Banten. Hal itu tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut usai pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah menjadi Rp14 ribu dari sebelumnya Rp11.500 per liter.
Selain itu, pemerintah juga mencabut HET minyak goreng kemasan. Namun, pedagang mengaku masih sulit mendapatkan minyak dengan harga tersebut.

Seorang pedagang sembako, Aris mengaku belum pernah mendapatkan minyak goreng curah dengan HET Rp14 ribu. Dia membeli minyak goreng curah Rp16 ribu per liter dan dijual kembali dengan harga Rp22 ribu.

Di Manakah Hati Nuranimu?

Di saat para pedagang kaki lima (PKL) dan kaum ibu protes terhadap kelangkaan minyak goreng yang makin parah di saat itu pula para partai dan elit politik sibuk tebar janji. Wakil rakyat yang nampak lebih sibuk dalam menyiapkan diri untuk masa kontestasi pemilu.

Mereka tidak lagi melihat penderitaan rakyatnya, yang rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng tersebut. Bahkan, sampai mengorbankan nyawa demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sungguh miris, hidup di sistem kapitalisme ini. Rakyat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah lah susah malah semakin susah. Yang lebih sedihnya lagi rakyatlah yang di tuduh menimbun semua minyak goreng yang ada sehingga mengalami kelangkaan. Padahal partai turut serta dalam membagi-bagikan minyak goreng bersubsidi. Itu yang membuat publik berspekulasi bahwa mereka juga turut menimbum minyak goreng tersebut.

Inilah watak dari rezim neolib dan politisi sekuler dalam demokrasi kapitalisme. Sebagai negara yang memproduksi sawit dan CPO terbesar di dunia, Indonesia justru tidak mampu menyediakan minyak goreng kepada rakyatnya. Minyak goreng di pasar dalam negeri bisa langka pada saat produsen memanen sawit. Para produsen hanya mau mengikuti mekanisme pasar. Pemerintah akhirnya tak berdaya dan menuruti serta mencabut HET disusul DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation).

Pemerintah tak lagi bisa menjamin minyak goreng tersedia banyak di pasaran dengan harga yang tetap murah. Dalam kebijakan DMO, perusahaan minyak goreng wajib memasok minyak goreng sebesar 20% dari volume ekspor mereka. Kemudian dalam kebijakan DPO, pemerintah menetapkan harga CPO Rp. 9.300 per kilogramnya.

Sementara pengusaha sawit tengah berpesta, pasokan CPO untuk kebutuhan dalam negeri terlunta-lunta. Padahal CPO itu menjadi bahan dasar untuk pembuatan minyak goreng yang dikonsumsi oleh mayoritas rakyat Indonesia. Jadi, sekarang ada yang berpesta dan ada pula yang sengsara disebabkan semua kebutuhan pangan yang mahal bahkan semakin parah untuk dijumpai.

Mendapati minyak goreng mahal dan langka, pemerintah tidak berdaya. Padahal, minyak goreng merupakan kebutuhan hidup sehari-hari sebagian rakyat Indonesia. Pemerintah malah memilih memberi subsidi untuk mengatasi minyak goreng yang mahal dan langka ini. Pemberian subsidi untuk menutupi selisih harga keekonomisan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang ditentukan pemerintah yaitu Rp. 14.000 per liter.

Pemberian subsidi ini tidak akan menyelesaikan masalah, karena penerima uang subsidi tersebut mereka para produsen minyak goreng yang sudah kaya semakin kaya raya. Kenyataannya, setelah kebijakan satu harga dilaksanakan malah minyak goreng semakin langka untuk dijumpai dengan alasan habis dan masih banyak alasan lainnya. Dengan subsidi ini artinya pemerintah kembali menggunakan uang rakyat untuk operasi pasar agar minyak goreng dapat terjangkau harganya oleh rakyat. Tetapi, minyak goreng semakin mahal dan langka dibeberapa daerah.

Persoalan minyak goreng yang mahal dan langka adalah cermin dari kondisi pengelolaan negara yang dikuasai oleh kartel pengusaha. Sistem kapitalisme membuat keberadaan negara yang punya tugas melaksanakan kebijakan untuk tercapainya hidup dalam tujuan bersama sebagai makhluk sosial menjadi hampa. Prinsipnya melindungi kepentingan publik, individu bahkan kelompok.

Negara sebagai pemegang mandat kekuasaan adalah jalan hidup bagi kebaikan bersama, bahkan untuk kepentingan pribadi apalagi segelintir orang. Tetapi, faktanya negara dikuasai oleh kaum kapital yang merupakan kolaborasi antara penguasa dan pengusaha sehingga keberpihakan kepada kepentingan rakyat menjadi hilang.

Islam adalah agama yang sempurna. Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama yang terdahulu dan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik permasalahan akidah maupun muamalah. Dalam muamalah, Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, termasuk bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala mekanismenya.

Dalam Islam, negara menetapkan kebijakan untuk menjalankan kewajiban sebagaimana apa yang telah jadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya, yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, tepat dan merata kepada seluruh rakyatnya. Salah satunya dengan menjalankan politik distribusi perdagangan dengan melakukan pengawasan terhadap rantai niaga penawaran sehingga tercipta harga kebutuhan pangan yang wajar agar terhindar dari kecurangan oknum dalam melakukan penimbunan serta penetapan harga.

Permintaan penentuan harga pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. salah satu hadis dari Anas bin Malik,  sesungguhnya banyak manusia datang kepada Rasulullah dan berkata, "Tentukanlah harga bagi kami, harga-harga kami." Rasulullah Saw. bersabda, "Wahai manusia! Sesungguhnya naiknya (mahalnya) harga-harga kalian dan murahnya itu berada di tangan Allah Swt. dan saya berharap kepada Allah ketika bertemu Allah (nanti), dan tidaklah salah satu orang terhadapku (aku memiliki) kezaliman dalam harta dan tidak pula dalam darah."

Semua persoalan ini hanya dapat diselesaikan ketika penerapan sistem Islam diterapkan di tengah-tengah kita. Penerapan sistem Islam yang kafah yang dapat menjadikan pengambilan semua keputusan sesuai dengan hukum Islam dan dipimpin oleh orang yang mempunyai kepribadian Islam dan memiliki keimanan, serta ketakwaan yang kuat terhadap Sang Pencipta Allah Swt. Karena semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan dihari kiamat nanti. Wallahualam bissawab. []

Oleh: Susan Efrina
(Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar