Wacana Penundaan Pemilu, demi Pemulihan Ekonomi Siapa?

TintaSiyasi.com -- Beberapa kalangan telah mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda tak terkecuali petinggi partai politik. Mereka menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024 agar momentum perbaikan ekonomi tidak terjadi stagnasi usai pandemi dua tahun terakhir.

Dilansir dari tempo.co (4/3/2022), pengusul pertama penundaan Pemilu 2024 hingga dua tahun adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Usulan tersebut kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Mereka menyatakan, hal tersebut adalah aspirasi rakyat lantaran kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19. Mereka menilai pemerintah harus fokus dalam pemulihan kondisi perekonomian terlebih dahulu.

Namun, alasan tersebut terbukti tak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Berdasarkan sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis kemarin, mayoritas masyarakat menentang ide perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan menginginkan Pemilu 2024 tetap digelar. Ide penundaan pemilu 2024 pun diprediksi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan mati sebelum sempat berkembang lebih jauh.

Beberapa pihak yang juga menolak perundingan tersebut adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penundaan pemilihan umum (Pemilu) Ia menilai usulan tersebut tak logis karena tak sesuai dengan konstitusi yang sudah diatur dalam UUD 1945. Selain itu, Ia juga memandang wacana tersebut digulirkan oleh pihak-pihak yang takut kehilangan kekuasaan (cnnindonesia.com, 27/2/2022).

Sementara itu, dilansir dari kompas.com (26/2/2022), Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari khawatir dengan pernyataan tiga ketua umum partai politik yaitu PAN, PKB dan Golkar terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Feri menilai, pernyataan ketiganya terkesan ingin memperpanjang posisi mereka yang terlalu nyaman di lingkaran kekuasaan.


Elit Politik Minim Empati

Dari sini sangat nampak bahwa meski alasan agar fokus perbaikan ekonomi dikemukakan, namun banyak pengamat menyorot bahwa wacana tersebut digulirkan elit partai bukan demi maslahat publik, tetapi diduga demi memperbanyak masa jabatan yang menguntungkan mereka dan sekaligus menambah waktu menyiapkan diri berkontestasi untuk kursi kekuasaan berikutnya.

Sementara itu, pihak oposisi menolak wacana tersebut karena tidak ingin kehilangan kesempatan meraih kursi di saat elektabilitas sedang tinggi.

Inilah watak asli sistem demokrasi yang mencetak para elit politik minim empati dan lebih besar mengejar kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kemaslahatan rakyat yang seharusnya menjadi tujuan setiap aktivitas politis justru luput dari perhatian dan tidak lagi menjadi prioritas untuk diperjuangkan oleh penguasaan.

Pemilu yang ditopang oleh sistem demokrasi tak pernah melahirkan pemimpin yang amanah. Sehingga bisa dipastikan pejabat yang lahir dari sistem pemilu demokrasi tidak akan pernah melayani umat, kecuali hanya sedikit dan itu pun diduga hanya untuk politik pencitraan.


Sistem Politik Islam

Berbeda dengan sistem Islam yang menjadikan politik sebagai jalan untuk melayani kepentingan publik. Karena politik dalam Islam bermakna mengurusi urusan umat.

Pemilu sendiri dalam sistem Islam hanyalah cara alternatif untuk memilih kepala negara bukan metode baku pengangkatan kepala negara. Dalam Islam metode baku pengangkatan kepala negara adalah baiat syari.

Imam An-Nawawi dalam kitabnya Nihayah al-Muhtaj ila Syarh Al minhaj (VII/390) mengatakan, "Akad Imamah (Khilafah) sah dengan adanya baiat atau lebih tepatnya baik dari ahlul Halli wal aqdi yang mudah untuk dikumpulkan".

Sebagai sebuah cara (uslub), tetap saja pemilu wajib tetap terikat dengan nas-nas syariat tanpa menyelisihinya. Pemilu akan dilaksanakan bila dipandang tepat dan dibutuhkan pada keadaan tertentu. Karena masa jabatan dalam khilafah tidak ada periodesasi, diganti hanya ketika melanggar syariat atau berhalangan menegakkan syariat.

Rasulullah SAW bersabda, "(Selama) ia masih memimpin kalian sesuai dengan Kitabullah."
(HR Muslim).

Dalam kondisi berbeda, ada cara lain untuk memilih kepala negara (khalifah). Seperti melalui ahlul halli wal aqdi. Fiqih Islam cukup rinci mengatur pemilihan khalifah dan hal tersebut bisa dipelajari dari kitab-kitab muktabar para ulama.

Calon khalifah harus memenuhi syarat yang ditetapkan syariat. Kepala negara harus laki-laki, Muslim, berakal sehat, baligh, merdeka, adil dan memiliki kapabilitas mengemban amanah sebagai khalifah, yaitu memahami bagaimana menerapkan syariat Islam dengan benar.

Tugas dan wewenang khalifah juga dibatasi oleh syariat hanya untuk menerapkan hukum Allah (syariat Islam) secara kaffah. Khalifah tidak punya wewenang membuat hukum. Karena hak membuat hukum hanyalah milik Allah SWT sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an Surah Al Anam Ayat 57:

قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".

Maka wajar, pemilu dalam Islam tidak memerlukan biaya fantastis dan penyelenggaraannya cukup sederhana, tidak perlu ada dana kampanye pasang baliho, dana relawan, dana tim sukses, dana iklan di berbagai media televisi ataupun media cetak, obral janji pekerjaan untuk rakyat, sekolah gratis, kesehatan gratis, BBM murah, sembako murah, dan lain sebagainya. Semua janji tersebut memang sudah kewajiban khalifah siapa pun orangnya. Mengkomersilkan kebutuhan publik kepada rakyat adalah haram.

Khalifah yang sedang menjabat akan benar-benar fokus mengurusi urusan rakyat terlebih ketika terjadi pandemi. Karena bagi khalifah, kepemimpinan meraka tidak hanya berdimensi dunia, tetapi juga akhirat yang kelak akan di pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Kalau pun harus terjadi pergantian pemimpin di tengah wabah dengan alasan yang dibenarkan syariat, maka proses pemilihan berlangsung sangat singkat maksimal tiga hari. Setelah itu, khalifah terpilih akan langsung menjalankan tanggung jawabnya mengurusi kemaslahatan rakyat dan menyelesaikan wabah jika terjadi. Karena Islam menetapkan batas maksimal kekosongan kepemimpinan adalah tiga hari. Dalilnya adalah Ijma sahabat pada pembaiatan Abu Bakar ra yang sempurna di hari ketiga pasca wafatnya Rasulullah SAW.

Inilah yang menjadikan pemilu di dalam Khilafah Islam mampu menghasilkan pemimpin berkualitas, yakni pemimpin yang akan menerapkan seluruh aturan Allah SWT dan akan membawa rahmat bagi seluruh alam. []


Oleh: Nabila Zidane
Mutiara Umat Institute

Posting Komentar

0 Komentar