Pengawasan Negara Longgar, Kopi Viagra Beredar

TintaSiyasi.com -- Ada saja kelakuan para pencari rupiah di negeri ini. Lepas dari satu isu, muncul lagi isu baru. Terutama masalah ekonomi yang saat ini seringkali menjadi alasan tindak kriminalitas. Seakan tak pernah berhenti masalah yang dihadapi. Alasan klasik adalah mengais rezeki demi anak istri bisa makan tiap hari.

Mengais rezeki memang menjadi kewajiban setiap insan, terutama para kepala keluarga. Akan tetapi mengais rezeki yang halal adalah kunci keberkahan. Karena hasil yang halal ini akan mendarahdaging di dalam tubuh seseorang. Maka carilah jalan rezeki yang halal pula.

Jumat lalu (4/3/2022), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan sidak terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat. Baik produk berupa obat tradisional dan pangan. Dari hasil sidak tersebut, BPOM menemukan kopi kemasan yang mengandung parasetamol dan sildenafil yang telah beredar di Bandung dan Bogor (kompas.com, 4/3/2022).

Meski di dalam kemasan kopi tersebut tertera izin BPOM, nyatanya setelah dicek melalui BPOM mobile, izin tersebut palsu. Temuan ini pun membuat geger masyarakat karena sudah banyak yang mengonsumsinya karena dirasa memiliki khasiat yang manjur.

Adanya campuran parasetamol dan sildenafil inilah yang membuat kopi kemasan itu memiliki efek cepat pada peminumnya, seperti merasa lebih kuat dan tidak cepat mengantuk. Seperti yang telah diketahui bahwa parasetamol adalah bahan kimia obat untuk mengobati rasa nyeri, sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam (drugs.com). Meski parasetamol dijual bebas di apotek, namun tetap harus dengan resep dokter. 

Sementara sildenafil adalah bahan kimia obat yang umumnya digunakan untuk mengobati masalah fungsi seksual pria atau disfungsi ereksi, yakni sebagai obat impotensi. Dengan kata lain, sildenafil ini biasanya terdapat pada obat-obat viagra.

Tentu kedua bahan kimia obat ini apabila dikonsumsi tanpa sepengetahuan paramedis akan menimbulkan efek yang berbahaya. Apalagi jika dikonsumsi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memerlukan pengobatan dari dua bahan kimia ini.  

Maka yang perlu diperhatikan adalah peredarannya di masyarakat harus segera diputus agar tidak memakan banyak korban lagi. Mungkin efek samping yang dirasakan masing-masing orang akan berbeda-beda, tetapi untuk jangka panjangnya pasti akan membahayakan juga.

Inilah mengapa setiap yang beredar di masyarakat haruslah selalu dipantau, baik oleh masyarakat setempat bahkan sampai tataran badan pengawas nasional. Negara bertanggung jawab atas setiap hal yang beredar di masyarakat. Bukan hanya masalah obat dan pangan saja, tetapi informasi, sosial budaya, sampai tsaqofah asing pun tak luput dari pengawasan negara. Jangan sampai pengawasannya longgar dan negara membiarkan begitu saja.

Jika dirunut ke belakang, masalah yang dialami masyarakat tak jauh-jauh dari persoalan ekonomi. Di era yang serba mahal dan sulit untuk digapai, mengakibatkan masyarakat harus memutar otak agar mampu memenuhi kebutuhannya. Meskipun dengan cara-cara yang tidak masuk akal dan membahayakan kehidupannya.

Inilah yang menjadi pertanyaan besar juga di tengah-tengah masyarakat ketika melihat negerinya yang katanya “kaya”, namun untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya pun masih kesulitan. Padahal pemenuhan itu adalah hal asasiyah, yakni sandang dan pangan.

Ditambah lagi dengan kemunculan beberapa kebijakan yang justru berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat. Di saat masyarakat butuh pengayoman dalam mencukupi isi perutnya, tetapi negara justru mengenyangkan para oligarki yang rakus. Sungguh dilema tinggal di negara seperti ini.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan kehidupan masyarakat sesuai fitrahnya, maka harus dikembalikan pula pada pengaturan yang sesungguhnya. Pengaturan dari Sang Pencipta, Allah Al Mudabbir.

Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan. Telah mengutus Rasulullah Muhammad sebagai pembawa risalah dan suri tauladan yang terbaik. Telah menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna.

Dengan demikian, pengaturan kehidupan masyarakat yang terbaik hanyalah ada pada pengaturan Islam. Institusi tertinggi yang bisa menerapkan hukum Islam hanyalah sebuah Negara Islam. Sehingga kembalikanlah kehidupan ini pada aturan Islam agar semuanya teratur dan tidak ada lagi istilah negara longgar atau lalai dalam mengawasi masyarakat.

Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Maulinda Rawitra Pradanti, S.Pd
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar