Pemilu 2024, Tunda atau Ganti?

TintaSiyasi.com -- Gonjang ganjing Pemilu 2024 memang sudah mulai terasa, berbagai upaya menarik calon pemilih mulai digencarkan, mulai dari pemasangan baliho, pencitraan untuk menaikkan elektabilitas, mencari kandidat pasangan yang tepat hingga strategi dan taktik partai dalam menghadapi pemilu mendatang. Namun,  sepertinya harapan mendapatkan penguasa baru ala demokrasi ini akan tertunda pelaksanaannya. Sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah mengusulkan penundaan pelaksanaan pemilu 2024, di antaranya Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan tersebut, kemudian Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 diundur, dan tak ketinggalan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga memberikan sinyal kuat persetujuan usulan penundaan pemilu. Tentu saja dengan berbagai alasan yang coba di jadikan bahan pertimbangan penundaan pemilu. Salah satu hal yang  dijadikan alasan untuk membatalkan pelaksanaan pemilu dua tahun lagi adalah faktor ekonomi masyarakat. 
 
Namun di sisi lain, pihak oposisi menolak wacana tersebut, karena saat ini elektabilitas mereka menaik, tentu saja mereka tak ingin kehilangan kesempatan meraih hati masyarakat yang bisa jadi beberapa tahun mendatang elektabilitas mereka menurun yang pasti akan memengaruhi perolehan suara pada pemilu mendatang. 
 
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  dari pihak oposisi menegaskan bahwa penundaan pemilihan umum (pemilu) merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi dan sebuah wacana yang tidak memiliki dasar yang logis. "Ada mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kehilangan kekuasaan. Negeri kita mau dibawa ke mana kalau diisi, diawaki, dipimpin oleh orang-orang seperti itu?" ujar AHY lewat keterangan tertulisnya, Ahad (27/2).
 
Senada dengan itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, partai-partai yang mendukung usulan itu sudah merasa nyaman atas pembagian kekuasaan selama pemerintahan Jokowi berlangsung. Sehingga deretan partai yang mendukung usulan tersebut lebih memilih Jokowi melanjutkan kepemimpinannya ketimbang harus menyesuaikan diri lagi pada pemimpin selanjutnya. "Dari pernyataan ketua-ketua partai baik Golkar, PAN, PKB dalam menyampaikan upaya-upaya perpanjangan masa jabatan ini adalah terlalu nyaman di dalam lingkaran kekuasaan bagi partai-partai ini," kata Feri dalam diskusi bertajuk Tolak Penundaan Pemilu 2024 secara daring, Sabtu (26/2/2022).
 
Begitulah watak dari politik demokrasi, meskipun secara tertulis bahwa kedaulatan di tangan rakyat namun pada faktanya, kedaulatan di tangan penguasa. Prinsip demokrasi ‘dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’ justru menjadi titik kritis demokrasi. Istilah ‘kedaulatan rakyat’ adalah tipuan karena secara realitas tidak terjadi. Ketika rakyat ingin menentukan pemimpinnya terhalang oleh kepentingan elite politik. Undang-undang yang dibuat pun tak mengapa dilanggar untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu, meskipun dengan dalih untuk rakyat. Termasuk penundaan pemilu 2024 ini. 
 
Pertanyaannya adalah apakah penundaan ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan demi kemaslahatan ekonomi rakyat? Ataukah hanya sebagai bentuk strategi dalam melanggengkan kekuasaan semata?
 
Inilah politik demokrasi, di mana yang berkuasa bukan kedaulatan rakyat, partai, atau pejabat-pejabat yang tampaknya berkuasa, tapi di balik itu para pemilik modal, kapitalis, yang membiayai para politikus dan penguasa sampai ke tampuk kekuasaan, merekalah yang sejatinya berkuasa. Penguasa-penguasa inilah yang menghamba kepada oligarki. Rakyat hanya dijadikan sebagai sarana agitasi untuk mengeluarkan APBN dalam bentuk program-program yang hakikatnya melayani kepentingan oligarki.  
 
Dalam hal waktu pemilihan pemimpin pun tak lepas dari pengaruh oligarki, meski harus melanggar aturan UU terkait pemilu ini. Dan jika melihat lebih luas, kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di dunia belahan mana pun selama demokrasi menjadi sistem politiknya maka alur permainan mereka pun sama saja. Karena memang politik demokrasi dalam ideologi yang mereka anut adalah jalan meraih kekuasaan, kekuasaan yang tidak pernah berpihak pada rakyat.
 
Sangat jauh berbeda dengan ideologi Islam, di mana politik dalam Islam adalah melayani kepentingan rakyat, mengurus segala urusan hidup umat, memastikan kehidupan masyarakat sejahtera, aman, dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 
 
Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum Ilahi dan melaksanakan hukum-hukum tersebut secara kaffah. Dalam Islam, figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suriteladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia dan rahmat bagi alam  adalah Muhammad Rasulullah SAW, sebagaimana dalam firman-Nya:
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. al-Ahzab [33]: 21).
 
Pemimpin haruslah terikat dengan peraturan Islam, dan boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang teguh pada perintah syariah. Lama atau sebentar masa kepemimpinan tidak menjadi ukuran dalam memimpin tapi bagaimana pemimpin itu mampu menjalankan tugasnya sebagai pelayan dan pengurus rakyat. Karena seorang pemimpin akan paham bahwa ia bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyat semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah tanggung jawabnya kepada Allah SWT selaku pengemban amanah kepemimpinan. 

Dengan demikian, pemilu bukannya ditunda tapi ganti dengan memilih kepemimpinan Islam dalam sebuah Daulah Islamiyah. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Ema Darmawaty
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar