Legal Frame Sesat Radikal-Terorisme: Berujung pada Penegakan Hukum yang Melanggar Hukum dan HAM


Topswara.com -- Sempat ramai dibicarakan soal daftar penceramah radikal 2022, versi illegal. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwahid, menyebut ada lima ciri penceramah radikal. Apakah Radikalisme itu dan apakah berbahaya? 

Radikalisme sebenarnya merupakan istilah yang netral, bahkan menjadi karakter semua Ilmu Pengetahuan, Ideologi, agama dan pergerakan. Pancasila, Islam, Marhenisme, Komunisme pasti bercirikan radikalisme. Ini radikalisme amelioratif. 

Jika dimaknai sesuai dengan kemauan politik, radikalisme dimaknai sebagai isme yang mengancam eksistensi ideologi bahkan negara, khususnya disematkan kepada pihak yang bersebarangan dengan penguasa. Maknanya pun jadi peyoratif, obscure dan lentur. 

Apakah radikalisme berbahaya? Untuk menjawab hal ini, kita perlu flashback ke belakang. Tahun 2020 pernah santer isu penyusunan HIP--yang sekarang sudah dihapus RUU-nya. Untuk apa sebenarnya RUU HIP ini dibuat? Kecurigaan saya ternyata terbukti ketika fraksi-fraksi pengusungnya sengaja menolak dimasukkannya Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan larangan menganut ideologi komunisme dan marxisme-leninisme. 

Protes umat Islam menggema menolak RUU HIP karena penolakan Tap MPRS tersebut sebagai politik hukumnya. Perkembangan terakhir inisiator RUU HIP setuju memasukan Tap MPRS tersebut dengan syarat agar paham lain yang mengancam dan bertentangan dengan Pancasila dicantumkan juga sebagai ideologi terlarang. Seperti saya sebutkan di muka, Sekjen PDIP menyebut ada dua ideologi yang dimaksud, yaitu khilafahisme dan radikalisme. 

Dari kasus ini dapat dipahami bahwa radikalisme menjadi Isme yang dianggap bahaya disejajarkan dengan khilafahisme, komunisme, dan Marxisme-Leninisme. 

Tingkat bahaya radikalisme ini makin meninggi ketika AS menggeser war on terrorism ke war on radicalism yang dinilai lebih soft namun lebih ampuh menjerat orang-orang yang dicurigai melawan AS yang kemudian diikuti oleh negara pengekornya, termasuk Indonesia. 

Indonesia membuat jerat antara (intervening trapp) berupa ekstremisme dengan sebutan RAN PE 2020. Dengan demikian orang-orang berseberangan dengan pemerintah berpotensi di sematkan tiga nomenklatur, yaitu: 

Pertama, radikalisme (paling soft)
Kedua, ekstremisme (intervening)
Ketiga, terorisme (hard

Ada istilah: radikal terorisme dan ekstrem terorisme. Semua terkesan akan terhubung dengan terorisme. Jika dinalar berarti 180 daftar Penceramah Radikal akan menjadi cikal bakal terorisme. Ini tuduhan yang teramat jahat dan dapat dikatakan character assasination! 

Bagaimana dengan penegakan hukum terorisme yg dianggap terhubung dengan radikalisme? Penegakan hukum di UU Terorisme No. 5 Tahun 2018 mestinya lebih baik dari UU Terorisme 15 Tahun 2003. Secara teoretik ada kemajuan besar paradigma penanganan TP terorisme misalnya diubahnya Pasal 25 dan Pasal 28 UU PTPT (UU No. 5 /2018),  yakni bahwa penangkapan dan penahanan terduga teroris harus menjunjung tinggi HAM.

Makna dari perubahan ini adalah: 

Pertama, penangkapan dan lain-lain harus didasarkan pada KUHAP untuk Menjamin HAM. Bahkan ketika penyidik Densus 88 melanggar HAM, maka mereka dapat dipidana. 

Maka untuk menangkap seorang terduga teroris harus memenuhi amar putusan MK No. 21 TAHUN 2014, tentang bukti yang cukup (dua alat bukti) dan pemeriksaan pendahuluan. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dll juga harus dipenuhi. 

Terkesan janggal jika Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jumat (11/3) menyatakan bahwa: 

Polri menegaskan bahwa dokter Sunardi (SU) sudah berstatus sebagai tersangka sebelum petugas berupaya menangkapnya pada Rabu lalu (9/3). Menurutnya, Densus telah memiliki cukup bukti terkait dugaan tindak pidana terorisme yang melibatkan Sunardi. 

Saya tidak tahu persis aturan internal kasus TP terorisme, apa bisa menetapkan tersangka tanpa ada pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagaimana diatur oleh Putusan MK 21 2014? Apakah ini tidak sewenang-wenang? 

Jadi, penangannya tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dengan dalih terorisme sebagai Tindak Pidana yang bersifat extraodinary crime. Terorisme hanya sebagai Tindak Pidana serius atau serious crime! 

Kedua, penanganannya harus perhatikan ketentuan dalam Perkap nomor 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

Pertama, legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

Kedua, proporsional, yaitu tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi; 

Ketiga, keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur/komponen bangsa yang dilibatkan dalam penanganan; 

Keempat, nesesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan 
situasi dan kondisi lapangan; dan 

Kelima, akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kalau perubahan paradigma ini menjadi ukuran, maka dapat diduga bahwa penangkapan dan pembunuhan terhadap beberapa terduga, tersangka terorisme, misalnya Siyono Qidam dan Muh Jihad serta yang baru saja terjadi menimpa dr Sunardi tidak sesuai dengan prosedur penangkapan terduga atau tersangka teroris serta menyisakan berbagai pertanyaan dan kejanggalan serta penyimpangan Hukum dan HAM. 

Khusus terkait dengan extrajudicial killings atas dr Sunardi misalnya, mengapa tampak kurang lengkap profiling dr Sunardi dan survailance mengapa tidak dijalankan hingga di tempat yang memungkinkan penangkapan tanpa penembakan hingga yang bersangkutan meninggal, misalnya tunggu hingga yang bersangkutan berada di rumah, saat praktek dan lain-lain. 

Atas dasar dugaan pelanggaran hukum dan HAM, untuk kasus dugaan extrajudicial killing dr Sunardi dapat diajukan tuntutan pidana, sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut: 

Ketiga, pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak
asasi manusia. 

Keempat, setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah seharusnya lebih hati-hati menyematkan narasi radikalisme, ekstremisme apalagi dikait-kaitkan dengan terorisme. Tidak dapat dipastikan adanya korelasi yang signifikan bahwa radikalisme adalah pangkal terorisme, apalagi indikatornya sangat obscure dan lentur tergantung kemauan pemerintah. 

Untuk mencegah kesewenang-wenangan pemerintah, polisi, Densus 88 maka upaya hukum terhadap pelanggaran HAM atas penangangan Radikalisme, Ekstremisme dan terorisme harus diusut tuntas. Segera bentuk TGPF atau tim advokasi untuk menuntut baik pidana maupun perbuatan melawan hukum sehingga muncul tindakan berupa rehabilitasi dan jika perlu ada proses ganti rugi yang setimpal dari pemerintah yang bertanggung jawab. 

Namun, yang terjadi justru sebaliknya, baru saja (tanggal 18 Maret 2022) kita saksikan pembunuh anggota laskar FPI secara unlawfull killings (berdasarkan temuan KOMNAS HAM) justru divonis lepas dari segala tuntutan oleh PN Jakarta Selatan dengan dalih pembelaan diri. 

Sementara tersiar kabar mereka juga disebut-sebut sebagai teroris atau terduga teroris-radikalis dan atas dasar stigma itu sehingga seolah halal dan sah dibunuh dengan cara apa pun meski melanggar Hukum dan HAM secara terang-terangan. Di mana rasa keadilan itu hendak dicari dan ditemukan? 

Tabik...!!! 

Semarang, Sabtu: 19 Maret 2022


Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.
Pakar Hukum dan Masyarakat

Posting Komentar

0 Komentar