Ilusi Perubahan di Antara Pro Kontra Wacana Pemilu Ditunda

TintaSiyasi.com -- Wacana penundaan Pemilu 2024 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin memanas. Wacana tersebut menuai pro-kontra dari berbagai pihak. Sejumlah tokoh politik nasional pun buka suara. 

Wacana ini awal mula dibunyikan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan pernyataannya itu didukung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas. Namun, wacana ini jelas-jelas ditentang oleh partai. Tidak hanya partai oposisi, wacana ini juga mendapat penolakan dari partai koalisi Jokowi, seperti NasDem, PDIP, dan PPP, sedangkan ada pula yang belum menentukan sikap tegas, yakni Gerindra (detikNews, 28/02/2022).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka peluang untuk mengikuti saran dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024. Salah satu alasannya membuka kajian untuk menunda Pemilu 2024 lantaran biaya yang dikeluarkan negara sangat mahal atau besar (liputan6.com, 24/02/2022).

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyerukan penundaan gelaran proses pemilu 2024, kini Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan mengusulkan hal serupa. Tokoh politik yang akrab disapa Zulhas ini mengungkapkan beberapa alasan penundaan gelaran tahapan pemilu 2024. Satu di antaranya adalah terkait Pandemi Covid-19 yang masih belum sepenuhnya pulih (republika.co.id, 25/02/2022).

Melihat sejumlah partai politik yang masuk ke dalam lingkaran koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan sinyal dukungan perpanjangan masa jabatan presiden, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari buka suara.

Feri menilai partai-partai yang mendukung usulan itu sudah terasa nyaman atas pembagian kekuasaan selama pemerintahan Jokowi berlangsung. Sehingga deretan partai yang mendukung usulan tersebut lebih memilih Jokowi melanjutkan kepemimpinannya ketimbang harus menyesuaikan diri lagi pada pemimpin selanjutnya (suara.com, 01/03/2022).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun menegaskan bahwa penundaan pemilihan umum (pemilu) merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi. Ia memandang, wacana tersebut digulirkan oleh pihak-pihak yang takut kehilangan kekuasaan. Di samping itu, ia mengkritik pihak yang mengusulkan wacana Pemilu 2024 agar ditunda. Pasalnya, mereka mengeklaim bahwa usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat (republika.co.id, 27/02/2022).

Selain itu, masyarakat juga bisa menelan kerugian apabila perpanjangan masa jabatan presiden diwujudkan. Sebab sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara menjamin setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintah.

Namun sejatinya, kerugian masyarakat Indonesia tidak hanya berhenti sampai di situ. Sepanjang demokrasi masih diakui bahkan dipercayai sebagai sebuah jalan perubahan, maka ini semua hanya ilusi. Bisa dibilang demokrasi memang ajaib. Walau lahir dari sejarah kelam Barat yang sekuler, sebagian Muslim meyakini demokrasi sejalan dengan ajaran Islam. 

Walau sudah terbukti bahwa demokrasi ini hanya menyejahterakan elit yang sedikit, namun masih saja dipercaya mampu menyejahterakan rakyat banyak. Walau sudah terbukti banyak melahirkan politisi busuk, dalam demokrasi banyak rakyat yang tetap memilih parpol korup. Walaupun tak pernah terbukti menjadi jalan perubahan yang benar. Bahkan tak pernah terbukti menjadi jalan penerapan syariat Islam kaffah.

Belum lagi terkait biaya pelaksanaan, maka pelaksanaan sistem demokrasi melalui pemilihan langsung menimbulkan biaya politik tinggi yang harus ditanggung APBN. KPU mengusulkan anggaran 87 Triliun untuk pelaksanaan pemilu 2024, dan 26,2 Triliun untuk pilkada di tahun yang sama. 

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memperkirakan biaya Pemilu serentak 2024 bisa mencapai Rp150 Triliun.1 Ini belum termasuk modal politik setiap calon. Setiap calon yang terjun dalam kontestasi kepala daerah, perlu modal politik untuk mahar politik. Dan terbukti porsi paling besar dari biaya politik adalah dana kampanye. 

Besarnya uang yang beredar sepanjang pelaksanaan pemilihan, bagaikan aktivitas industri yang mengakumulasi modal. Tak heran jika praktik demokrasi langsung di Indonesia menjadi industri politik. Sayangnya, besarnya biaya politik ini tidak sebanding dengan hasil yang diraih, yakni terpilihnya pemimpin yang amanah dan berkualitas.

Anggaran pemilu dan pilkada 2024 yang besar, juga tidak relevan dengan kondisi sekarang, saat dilanda pandemi. Harusnya, pemerintah memfokuskan anggaran  untuk pembenahan sistem, dan manajemen kesehatan dan pendidikan, serta upaya  pemulihan ekonomi nasional, sehingga rakyat bisa keluar dari kondisi kemiskinan.

Demikianlah, demokrasi seperti mantra, mampu menyihir umat Islam sehingga masih ada yang percaya bahwa demokrasilah jalan satu-satunya. Bahkan sampai saat ini banyak negeri kaum Muslim yang menerapkan sistem politik demokrasi. Indonesia salah satunya. 

Padahal jika kita mau dan mampu melihat kerusakan dari sejak asas hingga mekanismenya, maka akan kita dapati bahwa demokrasi ini bukanlah jalan perubahan. Lantas kenapa mesti dipertahankan. Menunda tidak akan merubah keadaan, melanjutkan pun demikian. Kenapa? 

Pertama, demokrasi memiliki bahaya ideologis. 

Pasalnya, sistem politik ini bukan berasal dari Islam, melainkan dari peradaban Barat sekuler yang jelas bertentangan dengan akidah Islam. Salah satu prinsip penting demokrasi adalah “kedaulatan di tangan rakyat”. Inti dari prinsip ini adalah memberi rakyat (baca: manusia) hak untuk membuat hukum dan perundangan. 

Prinsip ini jelas bertentangan dengan Islam. Menurut Islam, kedaulatan ada di tangan syariah. Yang memiliki kewenangan membuat hukum (Al-Hakim) di dalam Islam adalah Allah SWT. Bukan manusia. Manusia bukanlah pembuat hukum, tetapi pelaksana hukum Islam.

Kedua, demokrasi menciptakan distorsi ideologi. 

Sikap yang hampir pasti akan menghinggapi para aktivis demokrasi adalah pragmatisme. Pragmatisme ini tidak bisa dihindari karena di dalam sistem demokrasi pasti terjadi kompromi, baik dengan partai politik sekuler atau bahkan rezim zalim sekalipun. Karena itu idealisme para aktivis di dalam sistem demokrasi hanya akan menjadi cita-cita karena akan berbenturan dengan berbagai ide yang sering bertentangan dengan Islam.

Ketiga, demokrasi hanya menawarkan sirkulasi elit di lingkaran kekuasaan, bukan perubahan sistem. 

Setiap sistem pasti memiliki mekanisme untuk mempertahankan dan mengokohkan sistemnya. Tak terkecuali sistem demokrasi. Mekanisme pertahanan dan pengokohan sistem demokrasi dibingkai dengan aturan main yang wajib disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat, dalam hal ini oleh elit dan partai politik. 

Aturan main yang dianggap sakral dan fundamental sehingga tidak boleh diubah atau diganti oleh siapapun mereka labeli dengan istilah “harga mati”. Maka dari itu, siapapun yang terlibat dalam sistem demokrasi, tidak akan berani menyentuh apalagi mengubah perkara yang dianggap sebagai harga mati. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Padahal baik yang melanggar maupun yang taat akan sama-sama mendapatkan sanksi. Karena ketika kita telah mengambil jalan demokrasi, pada saat yang sama kita tersebut telah melanggar hak Allah yang wajib kita taati. Jika kenyataannya sudah demikian, lantas kenapa demokrasi masih saja diyakini sebagai jalan perubahan? 

Terlebih demokrasi akan menjadi mesin pencetak hukum dari tangan-tangan manusia yang tak luput dari banyak kekurangan. Sehingga akan melahirkan hukum yang cacat dan saling bertentangan. Maka sudah saatnya kita renungkan firman Allah SWT, "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS Al-Maidah 50). 

Apabila kita menginginkan perubahan hakiki di tengah umat, maka saatnya kita mencampakkan demokrasi, tidak cukup menunda apalagi melanjutkannya. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Qawlan Sadiidaan
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar