BPJS Dari, untuk, dan oleh Kapitalis?


TintaSiyasi.com -- Pemerintah menerbitkan aturan baru bagi warga Indonesia. Mulai Maret 2022 nanti, setiap warga wajib memiliki kartu dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehataan agar bisa mengurus berbagai keperluan. Seperti mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), hendak berangkat ibadah haji, dan jual beli tanah.

Kewajiban itu tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Januari 2022 lalu.

Dalam aturan tersebut, Jokowi meminta pihak kepolisian untuk memastikan pemohon SIM, STNK dan SKCK merupakan peserta aktif BPJS Kesehatan. "Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, SKCK adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," bunyi Inpres No.1 Tahun 2022.

Jokowi menginstruksikan Menteri Agama untuk memastikan pelaku usaha dan pekerja yang ingin ibadah Umrah dan Haji merupakan peserta aktif dalam program JKN. "Mensyaratkan calon jamaah Umrah dan jamaah Haji khusus merupakan peserta aktif dalam program JKN," (Tribunnews.com 20/02/2022).

Kebijakan ini sungguh sangat menyengsarakan rakyat. Rakyat yang seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan gratis malah harus membayar asuransi setiap bulannya. Apalagi saat masa pandemi, rakyat sangat menderita dengan sempitnya ruang kerja dan banyaknya pengangguran karena perusahaan yang gulung tikar. Pemerintah tampak tak peduli, bahkan membebani rakyat dengan BPJS. 

Kebijakan pemerintah soal BPJS alih-alih memberi jaminan layanan Kesehatan, justru membebani rakyat dengan kewajiban asuransi dan menyulitkan pemenuhan kemaslahatan lain.

Korelasi antara kewajiban BPJS dengan mengurus administrasi seperti membuat SIM, STNK, SKCK malah menambah keruwetan hidup rakyat. Apa untungnya untuk rakyat? rakyat agaknya makin dipalak di tengah penderitaan menghadapi pandemi.

Kebijakan seperti itu, hanya mementingkan kepentingan para pemodal agar usaha mereka tidak mengalami kebangkrutan dan mendapatkan keuntungan besar. Dalam sistem demokrasi kapitalis sekarang tidak ada sarapan pagi gratis. Semua harus untung walaupun itu menyakiti hati rakyat.

Berbeda dengan sistem Islam yang mengatur kehidupan dengan sangat sempurna. Pemerintah bertindak sebagai pelayan rakyat. Kebutuhan utama bagi rakyat dijamin oleh negara. Kebutuhan atas pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh kaum Muslim dalam terapi pengobatan dan berobat.  

Jadilah pengobatan itu sendiri merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik. Kemaslahatan dan fasilitas publik (al-mashâlih wa al-marâfiq) wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma sebagai bagian dari pengurusan negara atas rakyatnya. 

Ini sesuai dengan sabda Rasul SAW:
«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari).

Salah satu tanggung jawab pemimpin adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma.

Sebagai kepala negara, Nabi Muhammad SAW. pun menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi SAW. mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah SAW. selaku kepala negara kemudian meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR al-Bukhari dan Muslim). 

Saat menjadi khalifah, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. juga menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam (HR al-Hakim).

Masih ada nas-nas lainnya yang menunjukkan bahwa negara menyediakan pelayanan kesehatan secara penuh dan cuma-cuma untuk rakyatnya.

Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah termasuk kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa memperhatikan tingkat ekonominya.

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki empat sifat. Pertama, universal, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya alias gratis. 

Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Ketiga, seluruh rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon.

Pemberian jaminan kesehatan ini tentu membutuhkan dana yang tidak kecil. Pembiayaannya bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah. 

Bersumber dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya. Juga dari sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanîmah, fa’i, ‘usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. 

Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat, secara berkualitas. Sistem yang benar akan membawa kemaslahatan rakyat dan sistem yang buruk akan mendatangkan kesengsaraan rakyat.


Oleh: Siti Aminah
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar