Penghapusan Honorer, Solusikah?

TintaSiyasi.com -- Pemerintah kembali membuat aturan yang membuat resah masyarakatnya. Kali ini tenaga honorer yang dibuat resah karena rencana aturan untuk penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Wacana penghapusan tenaga honorer ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Beliau mengatakan untuk tenaga kontrak diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023 melalui peraturan pemerintah. Untuk ke depannya, status pegawai pemerintah di tahun 2023 nanti hanya ada dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk kedua status tersebut disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Lalu untuk petugas seperti petugas keamanan dan kebersihan, Tjahjo mengatakan bahwa hal ini akan dipenuhi melalui tenaga alihdaya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing dengan beban biaya umum dan bukan biaya gaji (payroll).

Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementrian PANRB, Mohammad Averrouce mengatakan bahwa jumlah tenaga honorer di masing-masing instansi kini beragam. Bahkan ada beberapa yang sudah tidak menggunakan jasa tenaga honorer dan beralih ke PPPK. Kementrian PANRB sendiri mengabarkan untuk keberadaan tenaga honorer sejak awal 2022 ini sudah hampir tidak terpakai meskipun sampai akhir tahun lalu masi ada tetapi ditahun 2022 ini sudah sangat berkurang jauh dan sedikit. Averrouce juga menjabarkan secara sederhana soal alasan Menteri Tjahjo yang ingin menghilangkan tenaga honorer. Beliau coba mengibaratkan suatu instansi sebagai sebuah perusahaan, direktur atau pejabat yang berwenang atas perusahaan tersebut kemudian kerap membawa orang bawaannya masuk ke dalam tanpa sepengetahuan HRD. Karena hal inilah Menteri Tjahjo kemudian menegaskan jika keberadaan tenaga honorer di pemerintah harus sudah selesai pada tahun 2023 dan para eks tenaga honorer itupun tetap diberi kesempatan masuk ke dalam pemerintahan namun harus mengikuti seleksi dalam bentuk PPPK maupun CPNS.

Dari pernyataan di atas, pemerintah akan banyak memberhentikan tenaga honorer besar-besaran bahkan sampai tuntas dan tidak ada lagi anggaran untuk tenaga honorer. Sebagai ganti tenaga honorer akan diadakan PPPK, tetapi pertanyaannya apakah ini efektif mengingat ke depannya angka pengangguran di Indonesia akan semakin meningkat? Untuk persyaratan mengikuti PPPK bagaimana? Apakah nantinya tetap akan menguntungkan para mantan tenaga honorer atau bahkan sebaliknya? Untuk masalah formasi PPPK, apakah akan sama jumlah formasinya seperti tenaga honorer dulu atau akan dibatasi setiap instansi hanya dibutuhkan beberapa formasi saja? Jika memang dibatasi lalu bagaimana nasib para mantan tenaga honorer kemudian hari? Berarti secara tidak langsung pemerintah sendiri akan banyak menghilangkan lapangan pekerjaan yang dulu didapat oleh tenaga honorer.

Lalu bagaimana dengan nasib para guru? Karut marut nasib guru honorer memang terjadi sejak lama. Sebelumnya melalui PP 56 Tahun 2012, pemerintah memberikan kesempatan terakhir pada tenaga honorer kategori 2 termasuk guru di dalamnya untuk mengikuti seleksi pada tahun 2013. Lalu untuk eks THK2 yang tidak memenuhi persyaratan dalam seleksi CPNS 2018 dapat mengikuit seleksi sebagai PPPK setelah pemerintah menetapkan peraturan untuk PPPK. Dan yang tidak lolos seleksi CPNS dan PPPK maka dilakukan pendekatan kesejahteraan memalui UMR oleh pemda dengan wacana penambahan transfer keuangan dari pusat untuk dana alokasi umum di daerah. Salah satunya untuk peningkatan kesejahteraan para guru honorer.

Solusi yang diberikan pemerintah memang hebat, tetapi faktanya persyaratan yang ketat dan menyulitkan misalnya persyaratan usia serta kuota yang sangat terbatas untuk menjadi PNS dan PPPK membuat jumlah yang terserap sangat sedikit.  Begitu juga pelibatan pemda dalam menyelesaikan soal guru honorer melalui pendekatan kesejahteraan tidak mudah diwujudkan, mengingat selama ini banyak pemda yang kesulitan menanggung beban pendanaan dalam pelaksaan tupoksinya termasuk pemberian layanan publik dengan optimal.

Lalu dengan adanya wacana penghapusan tenaga honorer serta solusi yang diberikan oleh pemerintah ini tidak berarti semua akan diangkat menjadi pegawai pemerintah, justru pemerintah akan banyak menghilangkan lapangan pekerjaan yang didapat oleh tenaga honorer. Ini semua wajar apabila solusi yang berkuasa sekarang justru cenderung memberi shock therapy pada rakyatnya sendiri. Karena semua ini berpangkal pada paragidma dasar yang digunakan untuk mengatur rakyat. Secara fakta dan penerapan, kepemimpinan yang ada sekarang sangat kenal dipengaruhi oleh sistem kapitalisme karena sistem ini mengasaskan untuk rugi sebagai membuat kebijakan. Hasilnya seperti sekarang kenapa banyaknya tenaga honorer karena petinggi instansi yang berwenang membawa orang bawaannya masuk ke dalam instansi.

Melihat semua hal ini, semakin bertambah daftar ketidakmampuan kepemimpinan melalui sistem kapitalisme ini dalam menjamin kesejahteraan rakyat terutama tenaga honorer, padahal kontribusi mereka dalam dunia pemerintahan maupun dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kondisi ini saat ini sangat berbeda dengan saat sistem Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Di dalam sistem Islam, aspek pendidian sangat mendapatkan perhatian besar sejalan dengan pandangan syariat Islam yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban. Islam menempatkan ilmu, orang yang berilmu dan mempelajari ilmu ada dalam posisi yang mulia, menuntut dihukumi wajib dan bahkan majelis ilmu diibaratkan sebagai taman-taman surga dan para penuntutnya diberi jaminan doa terbaik dari malaikat dan seluruh makhluk di muka bumi.

Visi negara Islam atau khilafah dalam berbagai kebijakan pendidikan memberikan perhatian yang maksimal dalam mewujudkan sistem pendidikan terbaik bagi rakyat dan semua yang terlibat dalam mewujudkannya termasuk para guru. Di dalam khilafah pendidikan gratis, mendapat santunan bagi pelajar, lembaga-lembaga pendidik berkelas dan mudah diakses, gaji guru yang fantastis, dan lain-lain ini merupakan hal yang lumrah ditemui, karena semua itu adalah bentuk jaminan khilafah untuk rakyatnya. Jadi tidak ada diskriminasi tenaga pendidik honorer maupun PNS karena semua pekerja pendidik akan mendapatkan sekejahteraan yang sama. []


Oleh: Elma Pebiriani
Sahabat TintaSiyasi


Sumber:
[1] https://www.liputan6.com/bisnis/read/4866070/headline-tenaga-honorer-instansi-pemerintah-dihapus-pada-2023-efeknya 
[2] https://www.liputan6.com/bisnis/read/4864974/bakal-dihapus-pemerintah-di-2023-guru-honorer-resah
[3] https://www.youtube.com/watch?v=_yfhr4bHKKA

Posting Komentar

0 Komentar