Kompromi Syariat, Maraknya Maksiat

TintaSiyasi.com -- Mengutip dari Kitab Nizham al-Uqubat, Syekh Abdurrahman al-Maliki mengatakan, saat As-Syar'i (Allah) menetapkan suatu perbuatan itu tercela, sudah pasti perbuatan itu dianggap sebagai dosa yang harus dikenai sanksi. Jadi, substansi dosa adalah kejahatan dan tidak lagi melihat tingkat tercelanya. 

Belum lama kita menyaksikan pro dan kontra atas tuntutan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap 13 santriwatinya, sebut saja Herry Wirawan sebagai pengasuh sekolah Islam di Bandung dan sebagai pemilik Madani Boarding School. Kejaksaan Tinggi menuntut pelaku dengan hukuman mati sebagai langkah memberikan efek jera kepada pelaku, akan tetapi tuntutan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemangku jabatan. 

Disadur dari laman tirto.id (13/01/2022), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat, Asep N. Mulyana di Pengadilan Negeri Bandung Selasa (11/01/2022) mengatakan, selain tuntutan hukuman mati, Herry diberikan tambahan sanksi berupa denda Rp500 juta dan bayar kerugian kepada para korban Rp331 juta. Dan juga sanksi nonmaterial yakni identitas terdakwa dipublikasikan kepada masyarakat luas, dan hukuman kebiri kepada pelaku.

Tuntutan Kajati tersebut menimbulkan pro dan kontra, yang pro terhadap tuntutan Kajati yakni Yandri Susanto sebagai Ketua Komisi VIII DPR mengatakan tuntutan jaksa sejalan dengan kemauan masyarakat yakni melaknat perilaku HW terhadap para santriwatinya. Dan yang kontra yakni Maidina Rahmawati sebagai Peneliti Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) mengatakan, tuntutan hukuman mati terhadap HW itu tidak sesuai dengan pasal 67 KUHP. Isi pasal 67 KUHP: Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana tambahan kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selain itu, ada juga yang kontra dari Komisioner Komnas Perempuan yakni Siti Aminah mengatakan, bahwa hukuman mati dan kebiri tidak efektif untuk membendung tindak pidana kekerasan seksual (Tirto.id, 13/01/2022).

Melihat polemik yang terjadi di tengah para pemangku kekuasaan terhadap sanksi pelaku tindak kekerasan seksual, yang dilakukan kepada para anak santri sungguh sangat miris, apakah tidak melihat dengan adanya pro dan kontra kompromi tersebut membuat sebagian masyarakat memahami bahwa hukum di negeri ini cacat? 

Ketika sanksi kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang memakan korban 13 anak santri saja masih dikompromikan, dan mengatakan tidak sesuai dengan pasal KUHP. Bagaimana dengan sanksi berat bagi tindak korupsi, dan lain-lain? Masyarakat harus jeli melihat, ketika hukum sudah cacat, maka pasti akan meningkatnya kejahatan dan perbuatan tercela lainnya. Karena pelaku melihat hukumannya tidak menjerakan.

Sanksi hukum yang dikompromikan buah dari penerapan sistem saat ini, yakni demokrasi sekularisme. Dalam demokrasi penguasa yang membuat aturan sendiri, dan sekularisme memisahkan agama dari kehidupan. Jelas ketika aturan dibuat oleh akal manusia yang lemah dan terbatas maka hasilnya menimbulkan kerusakan di mana-mana alias maraknya maksiat, ditambah dengan sekularisme tidak ada andil Allah Sang Pembuat Hukum bagi makhluk-Nya. Pasti yang timbul pro dan kontra terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan/maksiat. Miris! Khususnya perbuatan tindak kekerasan seksual. 

Ketika perbuatan itu dikatakan tindak kejahatan, maka dalam Islam itu adalah suatu perbuatan tercela/dosa. Mengutip dari Kitab Nizham al-Uqubat, al-Maliki, Abdurrahman, mengatakan saat As-Syar'i (Allah) menetapkan suatu perbuatan itu tercela, sudah pasti perbuatan itu dianggap sebagai dosa yang harus dikenai sanksi. Jadi, substansi dosa adalah kejahatan dan tidak lagi melihat tingkat tercelanya.

Demikian, Islam secara tegas ketika ada seseorang melakukan tindak kejahatan berat, maka Islam akan menghukumnya sebagai sanksi apa yang telah diperbuatnya.

Oleh karena itu, Islam mempunyai hukum persanksian yakni zawazir (pencegahan) dan jawabir (penebus), ketika jawabir sudah dilaksanakan, maka Allah akan beri pelaku pengampunan di dunia dan di akhirat itulah fungsi hukum persanksian dalam Islam. 

Dan khususnya hukum persanksian dalam Islam mengenai tindak kejahatan seksual, jika dia muhsan (menikah), maka sebagai jawabirnya didera dan dirajam (dilempari pakai batu dengan tubuh dipendam ke bumi hingga dada) sampai mati. Ketika ia statusnya ghairu muhsan (belum menikah) maka, jawabirnya didera atau dicambuk sampai 100 kali dan diasingkan kebijakan dari seorang khalifah. Diasingkan terkategori ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh khalifah) bukan hudud (sanksi yang ditetapkan oleh Allah dan tidak akan berubah sampai kapan pun), ta'zir bisa mengikuti hukum sebelumnya/hudud melihat tindak kejahatan yang dilakukan.

Allah SWT berfirman: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (TQS. An-Nuur: 2). Dan hadis Rasulullah tentang hukuman bagi pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan, dalam riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam".

Dengan hukuman seperti itu, sanksi Islam bukanlah kejam dan sadis, akan tetapi guna menjaga nasab manusia dan menjaga kehormatan bagi kaum hawa, dengan sanksi zawazir dan jawabir akan menjadikan manusia takut dan akan berpikir ulang ketika hendak melakukannya. Berbeda dengan hukum saat ini yakni hukum buatan manusia demokrasi sekularisme, di mana banyak kompromi di dalamnya, tidak mengakar solusinya hanya parsial, dan tidak menjerakan pelakunya. Bahkan bukan menjerakan tapi malah membuat nyaman pelakunya, misal ketika suka sama suka dan terlanjur sudah melakukan zina, maka hukum positifnya boleh dinikahi tidak dihukum. Alhasil, tindak kejahatan berat alias kemaksiatan bukannya menurun tapi semakin hari semakin marak, itulah jika banyak kompromi mengenai hukum syariat. Ironis!

Oleh karena itu, hanya Islam yang mampu menjaga kehormatan wanita dan nasab dengan hukum persanksian yang tegas dan menjerakan, jika melihat dari sisi individu dan masyarakat pasti akan berdampak berkurangnya tindak kejahatan di tengah-tengah kehidupan, yang terwujud hanya individu dan masyarakat yang taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya dengan diselimuti keimanan di dalam diri manusia, itu apabila Islam diterapkan sebagai ideologi bernegara. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Siti Ropiah
Pemerhati Publik

Posting Komentar

0 Komentar