Kerangkeng Manusia, Satu Dekade Pelanggaran Hak Pekerja

TintaSiyasi.com -- Kasus kejahatan semakin menjamur di negeri ini. Mulai dari terungkapnya kasus pelecehan seksual, profokasi atas tuduhan maling yang menewaskan korban, hingga publik digegerkan dengan penemuan kerangkeng manusia. Mirisnya, kerangkeng manusia tersebut berada di kediaman bupati yang notabene adalah aparat negara.
 
Publik digegerkan oleh penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, yang disebut sebagai tempat rehabilitasi narkoba yang dibuat sang kepala daerah secara pribadi. BNN memastikan kerangkeng tersebut bukanlah tempat rehabilitas (Detiknews, 25/01/2022).

“Pusat menyatakan bahwa kerangkeng itu bukan tempat rehab, kenapa kita nyatakan bukan tempat rehab, rehab itu ada namanya persyaratan materiil dan formil,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono saat dihubungi, Rabu (25/01/2022). 

Komnas HAM bersama kepolisian Polda Sumatera Utara saling berkoordinasi terkait temuan fakta di lapangan atas kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Data milik kedua instansi pun mendukung satu dengan yang lainnya. Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menyampaikan, menurut hasil pengumpulan alat bukti dan keterangan sejumlah saksi sementara ini menunjukkan korban meninggal lebih dari satu saat mendekam di kerangkeng manusia di Langkat itu (Liputan6, 30/01/2022).

“Karena hal itu diketahui pada saat operasi tangkap tangan KPK. Ternyata tempat itu sudah ada sejak tahun 2012. Informasi awal yang diberikan itu dijadikan tempat rehabilitasi untuk orang atau masyarakat yang tercandu narkoba atau ada yang menitipkan dari orang tuanya terkait dengan kenakalan remaja,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadii Wahyudi kepada wartawan, Senin (24/1/20220). 

Menurut informasi dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) setidaknya ada 17 temuan yang diperoleh di TKP. Para penghuni penjara tidak semuanya pengguna narkoba bahkan ada yang berasal dari luar Kabupaten Langkat. Mereka diperlakukan layaknya tahanan dan ada pembatasan kunjungan. Untuk enam bulan pertama tidak boleh dikunjungi dan setelahnya hanya hari Minggu dan hari besar. Kondisi penjaranya pun sangat tidak layak di mana tempat tidur, dapur, dan kamar mandi menjadi satu ruangan. Tidak ada scedule dan tidak ada modul untuk rehabilitasi justru para tahanan dipekerjakan di Pabrik Kelapa Sawit milik Bupati. Kegiatan peribadatan pun juga dibatasi. 

Para tahanan itu dipekerjakan di pabrik kelapa sawit dan mereka diperlakukan layaknya budak. Mereka bekerja minimal 10 jam per hari kemudian digembok lagi dalam kerangkeng. Para pekerja itu dibagi menjadi dua shift, bila kelompok pertama bekerja maka kelompok kedua berada dalam sel, begitu pula sebaliknya. Mereka diperlakukan secara tidak layak dan hanya diberi makan dua kali sehari, tidak digaji, tidak ada akses komunikasi dan bersosial, serta mengalami kekerasan fisik yang menyebabkan luka-luka, bonyok, dan memar. Bahkan berita terbaru akibat tindak kekerasan ini ada beberapa korban meninggal dunia. 

Kerangkeng manusia itu baru terungkap saat OTT KPK pada akhir Januari lalu. Hal yang cukup mencengangkan padahal kerangkeng itu telah ada sejak tahun 2012. Jauh sebelum Bupati Langkat nonaktif diangkat menjadi bupati pada tahun 2018. Selama satu dekade aktivitas perbudakan itu tertutup rapat dari media. Padahal pada tahun 2017, BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota) telah berkunjung ke tempat tersebut dan telah mengingatkan bupati untuk mengurus surat izin tempat rehabilitasi namun, tidak digubris. Anehnya bila pada tahun 2017 BNNK telah berkunjung dan mengetahui tempat tersebut mengapa tidak ditindaklanjuti kala itu.
 
Hal ini semakin menunjukkan lemahnya peran negara dalam menjaga hak manusia dan nyawa rakyatnya. Sekalipun jelas kerangkeng manusia ini melanggar hukum, mirisnya para warga justru merasa terbantu dengan adanya kerangkeng manusia itu untuk menyembuhkan keluarganya dari narkoba. Dalam hal ini dapat kita lihat sesungguhnya negara tidak mampu memberantas narkoba sehingga muncul kerangkeng manusia atas dasar inovasi pribadi yang justru menyalahi aturan. Padahal sudah diketahui kerangkeng manusia itu bukan tempat rehabilitasi narkoba aparat hukum hanya mendiamkan. Justru baru diungkap dan ditindaklanjuti ketika publik sudah gempar. 

Hukum pisau dapur dalam sistem demokrasi kapitalisme sudah biasa terjadi. Bila pelaku kejahatan adalah para petinggi hukuman bisa ditumpulkan seketika. Namun, bila pelaku kejahatan hanya rakyat biasa hukum bisa ditajamkan layaknya mata pisau yang diasah sedemikian rupa. Inilah sistem demokrasi yang menegasikan Allah SWT dalam kehidupan. Manusia membuat aturan sendiri dan mengolahnya sedemikian rupa sesuka mereka. 

Berbeda apabila penerapan sistem Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah secara praktis diterapkan melalui negara. Aturan ini akan membawa keberkahan dan kebaikan atas seluruh alam. Sebab hukum yang diterapkan adalah hukum syariat yang berasal dari wahyu dan tidak ada kepentingan tertentu. Manusia hanya diberi amanah untuk menjalankan dan menerapkannya dengan penuh tanggung jawab atas dasar keimanan. 

Tidak ada sanksi tebang pilih dalam Islam. Seluruh rakyat diperlakukan dengan cara yang sama. Tidak memandang apakah anak pejabat atau konglomerat, aparat negara atau rakyat biasa, bila bersalah tentu akan diberi sanksi seadil-adilnya berdasarkan hukum syariat. 

Dalam kasus kerangkeng manusia itu terjadi pelanggaran hak manusia dan hak pekerja. Dalam sistem Islam terdapat akad ijarah atas para pekerja yang mencakup jam kerja, upah, jaminan keselamatan, dan yang lainnya. Dalam Islam kita juga diperintahkan untuk bersegera dalam menunaikan hak pekerja setelah selesai pekerjaannya. 

Rasulullah SAW bersabda, ”Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majjah, shahih). 

Aparat penegak hukum yaitu polisi (syurthah) dan hakim (qadhi mustasib) bila mendapati kondisi para pekerja yang terancam jiwanya, maka akan segera ditindak lanjuti dan akan diberi sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Jika pelanggaran tersebut sampai menghilangkan nyawa manusia maka sanksi yang akan ditegakkan adalah qishas yakni hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya. Jika pelanggarannya tidak memenuhi hak-hak pekerja maka sanksi yang akan ditegakkan adalah ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh ijtihad qadhi berdasarkan hukum syariat. Hukum dalam Islam dimaksudkan untuk zawajir (pencegahan) dan jawabir (penebus dosa) bagi pelaku kejahatan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa dan menebus dosa bagi pelaku kejahatan di akhirat. 

Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Anisa Alfadilah
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar